IMG-LOGO
Nasional

Menaker: Perubahan Ketenagakerjaan Harus Direspons Cepat


Rabu 16 Oktober 2019 15:45 WIB
Bagikan:
Menaker: Perubahan Ketenagakerjaan Harus Direspons Cepat
Menaker Hanif Dhakiri (tengah) Foto: Kemnaker)
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan menghadapi tantangan perubahan ketenagakerjaan yang massif dan semakin dinamis, diyakini akan mengubah industri, karakter pekerjaan dan mengubah tuntutan skill pada dunia kerja.
 
Perubahan di era revolusi industri 4.0, yang juga mengakibat perubahan karakter pekerjaan, tak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi, seperti penggunaan mesin dan robotisasi.
 
"Untuk itu, agar Indonesia tetap eksis, maka kunci utamanya yakni merespon perubahan secara cepat pada sisi ketenagakerjaan dan sisi skill pada dunia kerja," kata Menaker Hanif Dhakiri saat menjadi panelis acara Indonesia Investmen and Trade Summit (ITIS) 2019 bertema The Future in Now yang digelar Apindo di Jakarta, Selasa (15/10).
 
Menaker Hanif menjelaskan perubahan industri yang terjadi di luar banyak di-drive untuk perkembangan Teknologi Informasi yang massif dan pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan industrial.
 
"Ini harus direspons secara cepat juga baik oleh pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja," kata Hanif.
 
Menaker Hanif menambahkan prioritas pembangunan SDM di tahun 2019, membutuhkan SDM berkualitas dengan jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di seluruh Indonesia. Namun kondisi faktual saat ini yakni adanya ketimpangan skill, yang sesungguhnya bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga masalah bagi serikat pekerja dan pengusaha.

"Untuk mengatasi persoalan ketimpangan skill tersebut, pemerintah proaktif meningkatkan masifikasi pelatihan vokasi, baik hard skill maupun soft skill kepada angkatan kerja agar bisa terserap di pasar kerja dan menjadi wirausahawan," kata Menaker Hanif.
 
Hanif mengatakan untuk menghadapi tantangan terbatasnya pekerja yang memiliki skill berkualitas dengan jumlah banyak dan tersebar merata, pemerintah terus membenahi dua aspek penting. Yakni ekosistem ketenagakerjaan dan jaminal sosial bagi pekerja.

Hanif menilai saat ini ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia masih kaku. Salah satunya aturan dalam bekerja yang masih kaku dan berdampak pada terhambatnya produktivitas bagi pekerjanya itu sendiri. "Maka dari itu saya ingin menegaskan perlunya mentransformasikan ekosistem yang kaku tadi menjadi lebih fleksibel atau flexibility labour market," kata Hanif.
 
Hanif menambahkan setelah ekosistem ditransformasikan lebih fleksibel, maka perlindungan sosial perlu diperkuat. Hal ini diperlukan, agar ke depan, para pekerja harus bisa merasakan konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning and long life education). Yakni, kondisi di mana seseorang bisa belajar terus menerus, meningkatkan skill-nya terus menerus, beradaptasi skill-nya terus menerus, dan bisa bekerja secara terus menerus dengan dinaungi perlindungan sosial.
 
"Jadi di sini pentingnya menyeimbangkam keduanya, agar selaras dengan tujuan yang sama sama kita harapkan. Di saat keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel, maka semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling," kata Menteri Hanif.
 
Sementara Ketua Umum Apindo Haryadi B Sukamdani mengatakan ITIS 2019 digelar pada momentum yang tepat.Apalagi menjelang dimulainya pemerintahan baru periode 2019-2024, sehingga dapat membangun optimisme baru untuk pemerintahan baru.
 
Editor: Kendi Setiawan
 
Bagikan:

Baca Juga

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG