HARI GURU

Pergunu: Pemerintah Harus Perhatikan Guru Honorer

Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Aris Adi Leksono. (Foto: Dok. pribadi)
Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Aris Adi Leksono. (Foto: Dok. pribadi)
Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Aris Adi Leksono. (Foto: Dok. pribadi)
Jakarta, NU Online
Guru berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing bangsa. Namun, jasanya yang begitu besar itu tak sebanding dengan kondisi kehidupannya yang belum mapan, terutama guru honorer. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan.

“Guru harus mendapatkan perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama bagi guru honorer,” ujar Aris Adi Leksono, Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) kepada NU Online pada Senin (25/11).

Perhatian tersebut bisa dilakukan dengan dukungan regulasi yang berpihak kepada guru honorer dan pola rekruitmen dilakukan dari daerah guna kontrol lebih dekat.

“Bisa dengan pola rekruitmen oleh pemerintah daerah dan distribusi juga dibawah kendali pemerintah daerah sehingga kontrol tanggung jawab guru bisa lebih dekat dan berkelanjutan,” katanya.

Pola penanganan perhatian kesejahteraan kepada guru antarpemerintah pusat dan daerah, menurutnya, masih tumpang tindih. Guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bersifat sentralisasi, sedangkan guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersifat desentralisasi. 

“Guru di bawah binaan dinas pendidikan pendapatkan wajib mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah daerah, tapi beberapa daerah tidak memiliki perhatian langsung terhadap guru di bawah kementerian agama,” jelasnya.

Terlebih, lanjutnya, perhatian pemerintah terhadap para guru di daerah 3T, masih sangat minim, khususnya bagi guru honorer yang mengabdi di lembaga swasta. “Dalam konteks ini perlu memaksimalkan peran pemerintah daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Aris menyampaikan bahwa Pergunu hari ini intens komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian kesejahteraan dan perlindungan kepada para guru, baik negeri maupun swasta.

“Dengan pola advokasi kebijakan, terutama politik anggaran pendidikan yang berpihak kepada Guru dalam rangka penguatan kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan,” katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menurutnya belum mengapresiasi peran dan perjuangan guru-guru selama ini, terlebih mereka yang berjuang keras di daerah 3T.

“Pidato Mas menteri saya kira secara konten memang dalam rangka merespon perkembangan dan tuntutan revolusi industri 4.0. Tapi saya kira perlu konten pidato diperkaya dengan memberikan apresiasi proses dan perjuangan guru yang sudah dilakukan selama ini, terutama guru-guru kita yang berjuang lahir batin di daerah terdepan, terpencil, dan terluar,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
BNI Mobile