Pemerintah Tak Boleh Kendor Awasi Pendukung Khilafah

Pemerintah Tak Boleh Kendor Awasi Pendukung Khilafah
Ketua Pengurus Cabang ISNU Jember, Jawa Timur, H Hobri Ali Wafa dalam suatu acara ISNU. (Foto: NU Online/Aryudi AR)
Ketua Pengurus Cabang ISNU Jember, Jawa Timur, H Hobri Ali Wafa dalam suatu acara ISNU. (Foto: NU Online/Aryudi AR)

Jember, NU Online

Kendati organisasi pendukung khilafah telah dibubarkan, namun pengawasan terhadap gerakan bawah tanah kelompok tersebut tak boleh kendor. Pasalnya, ideologi yang diusung telah menjalar begitu rupa di hati para pendukungnya. Bukti yang kasat mata adalah munculnya soal khilafah dalam materi pelajaran resmi untuk konsumsi pelajar, dan itu terus berulang. Yang terbaru adalah materi khilafah disisipkan di naskah ujian mata pelajaran fiqih pada Penilaian Akhir Semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri, Jawa Timur, dua hari lalu.

 

Menurut Ketua Pengurus Cabang ISNU Jember, Jawa Timur, H Hobri Ali Wafa, yang namanya ideologi tak akan pernah mati meskipun ormasnya telah dibubarkan. Sebab ideologi tempatnya di hati.

 

“Mohon maaf pemerintah dan masyarakat tak boleh lengah dengan ideologi itu. Apalagi konon sudah menyebar di kalangan ASN (aparat sipil negara) dan sejumlah perguruan tinggi. Mereka terus menebarkan pengaruhnya dengan berbagai cara,” ujarnya kepada NU Online di Kantor PCNU Jember, Jumat (6/12).

 

Dalam kasus tersebut, Dosen Pascasarjana Unversitas Jember itu menilai setidaknya ada dua kemungkinan. Pertama, pembuatan soal itu berdasarkan silabus atau kisi-kisi yang telah ditentukan. Sehingga jika ini yang terjadi, maka yang salah adalah Kementerian Agama RI selaku pembuat silabus.

 

“Ini cukup berbahaya karena sifatnya struktural dan sistematis. Tapi mudah-mudahan tidak begitu,” ucapnya.

Kemungkinan kedua adalah guru si pembuat soal salah paham dalam menafsirkan kata-kata pemerintah atau khilafah. Jika ini yang terjadi berarti ada ketidaksengajaan dalam kesalahan tersebut.

 

“Kalau karena kesalahpahaman atau ketidaksengajaan, kita maklumi,” jelasnya.

 

Walaupun demikian, H Hobri memandang memang ada sedikit unsur kesengajaan dalam kesalahan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kata-kata khilafah yang sampai dibuat pertanyaan empat kali dalam naskah ujian tersebut. Bahkan redaksinya cenderung menggiring pembaca bahwa khilafah adalah bentuk ideal dari suatu pemerintahan.

 

“Kalau saya berpendapat, itu memang ada unsur kesengajaan. Pembuat soal cerdas, memang sengaja menyisipkan kata-kata itu (khilafah),” ungkapya.

 

Oleh karena itu, seharusnya Kementerian Agama RI lebih ketat dalam mengawasi materi soal dan penyusup-penyusup di lembaga formal. Apalagi Kementerian Agama RI punya infrastruktur hingga sampai ke bawah, bahkan ke sekolah.

 

“Kita berharap pamerintah lebih peka. Apalag Menteri Agama seorang pensiunan TNI seharusnya lebih tegas dalam masalah itu. Soal ini kita harus benar-benar total untuk membasmi pendukung khilafah,” terangya.

 

Pewarta: Aryudi AR

Editor: Ibnu Nawawi

 

BNI Mobile