Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kaderisasi Good Governance di IPNU Penting untuk Cegah Korupsi Dini

Kaderisasi Good Governance di IPNU Penting untuk Cegah Korupsi Dini
Wakil Sekretaris Lakpesdam PBNU Muhammad Idris Masudi (kiri), Wakil Ketua Umum PP IPNU Imaduddin Abdillah (tengah), dan Sekretaris Umum PP IPNU Mufarrihul Hazin (kanan) di Sekretariat PP IPNU, Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/12). (NU Online/Syakir NF)
Wakil Sekretaris Lakpesdam PBNU Muhammad Idris Masudi (kiri), Wakil Ketua Umum PP IPNU Imaduddin Abdillah (tengah), dan Sekretaris Umum PP IPNU Mufarrihul Hazin (kanan) di Sekretariat PP IPNU, Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/12). (NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi di Sekretariat PP IPNU, Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Senin (9/12).

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Idris Masudi, aktivis antikorupsi, menyampaikan pentingnya pendidikan antikorupsi di kalangan para pelajar. Hal itu bisa diberikan melalui pemahaman good governance.

"Kaderisasi bukan hanya keislaman dan kebangsaan, tetapi juga melakukan kaderisasi di bidang good governance," katanya.

Pasalnya, ia yakin para kader IPNU ke depan akan menjadi orang-orang yang memiliki posisi strategis di berbagai sektor. Dengan pemahaman antikorupsi yang cukup, mereka akan memiliki memori yang kuat untuk tidak bertindak koruptif.

"Kalau dimulai dari tingkat pelajar Insyaallah ke depan yang berproses kader-kader NU memiliki kepekaan di persoalan antikorupsi," jelas Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Idris juga meminta agar PP IPNU dapat memetakan kaderisasi good governance hingga ke tingkat paling bawah. Hal tersebut mengingat kader-kader di tingkat bawah juga dapat mengakses dana desa. 
 
"Buat roadmap jelas sampai ke ranting-ranting. Sampai bisa mengawal dana desa," ujarnya.

Ia mengajak IPNU untuk dapat belajar langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang berbagai materi antikorupsi dan good governance. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar kader IPNU dapat mengetahui sampai pada proses yang mendalam.

Sekretaris Umum PP IPNU Mufarrihul Hazin menyambut dengan baik tawaran tersebut. Ia mengaku akan menindaklanjutinya bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PP IPNU Syarif. Baginya, jika hal tersebut dapat diterapkan dapat menjadi langkah IPNU mencegah tindakan koruptif. 

"Langkah konkret kita pelajar punya peranan pencegahan praktik korupsi," pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Muchlishon
BNI Mobile