Kaleidoskop 2019: Warga Irak Gelar Demo Dua Bulan, Tuntut Perbaikan Kehidupan

Kaleidoskop 2019: Warga Irak Gelar Demo Dua Bulan, Tuntut Perbaikan Kehidupan
Aksi demo di Irak. (Foto: AP)
Aksi demo di Irak. (Foto: AP)
Jakarta, NU Online
Warga Irak menggelar aksi demo besar-besaran anti-pemerintah di ibu kota Baghdad dan beberapa kota lainnya selama dua bulan terakhir, mulai dari 1 Oktober hingga akhir November. Mereka turun ke jalan memprotes tingginya korupsi, pengangguran, dan buruknya layanan publik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Irak (PM) Adel Abdel Mahdi. Mereka menuntut PM Mahdi mengundurkan diri, perbaikan kehidupan, dan mengakhiri praktik korupsi yang merajalela.

“Kami akan terus berdemo sampai pemerintahan tumbang. Saya tak punya apa pun kecuali 250 lira (US$ 0,20) di saku saya sementara pejabat-pejabat pemerintah punya jutaan," kata seorang lulusan universitas yang belum mendapat pekerjaan, Ali (22), yang ikut turun ke jalan, dikutip kantor berita AFP, Jumat (4/10).

Demo Terjadi di Beberapa Kota

Aksi protes antipemerintah di Irak tidak hanya terjadi di ibu kota Baghdad, namun juga di beberapa kota lainnya seperti Nassiriya, Amara, Baquba, Hilla, Najaf, Basra, Samawa, Kirkuk, Tikrit, Sadr, dan lainnya.    

Pada Ahad (6/10), terjadi bentrokan di Kota Sadr yang menewaskan 8 orang dan melukai 15 lainnya. Pihak kepolisian yang didukung tentara menggunakan peluru langsung dan gas air mata untuk membubarkan aksi demo di dua tempat terpisah di Kota Sadr.

PM Irak Sebut Demo sebagai Pengrusak Negara

Dalam pidato pertamanya sejak terjadinya aksi demonstrasi, PM Mahdi menyatakan bahwa aksi-aksi demonstrasi tersebut sebagai 'pengrusak negara, seluruh negara'. Alih-alih merespons tuntutan para pengunjuk rasa, PM Mahdi justru membela pencapaian yang diraih di bawah pemerintahannya. 

Dia juga berjanji memberikan tunjangan bagi keluarga yang membutuhkan dan meminta waktu untuk menerapkan reformasi, sebagaimana yang dijanjikan tahun lalu.   Sebelumnya, PM Mahdi menerapkan jam malam di Baghdad dan beberapa kota lainnya di Irak sebagai respons atas aksi-aksi demo tersebut.
 
Namun, kebijakan tersebut dicabut pada Sabtu (5/10) mulai pukul 05.00 waktu setempat. Selain itu, pemerintah juga membatasi siaran langsung dari tempat protes, juga media sosial. 

Ulama Berpngaruh Syiah Serukan Mahdi Mundur   

Ulama berpengaruh Irak yang pernah menjabat Komandan Milisi Shiah, Moqtada Sadr, menyerukan agar PM Mahdi mengundurkan diri untuk menghindari korban meninggal lebih banyak lagi.
 
"Pemerintah harus mengundurkan diri dan pemilihan awal harus diadakan di bawah pengawasan PBB," katanya dikutip dari laman AFP.    

Dalam pernyataan tertulis, seperti diberitakan Anadolu Agency, Sabtu (5/10), mantan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi juga menuntut Mahdi mengundurkan diri dan menyerukan pemilihan dini.

PBB Minta Kekerasan di Irak Dihentikan   

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar segala bentuk kekerasan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Kepala Misi Bantuan PBB, Jeanine Hennis-Plasschaert, mendesak agar mereka yang bertanggung jawab atas meninggalnya orang-orang yang meninggal dibawa ke pengadilan untuk diadili.   

"Lima hari kematian dan korban luka: ini harus dihentikan," kata Plasschaert, dikutip laman BBC, Ahad (6/10).

Presiden Irak Serukan Perombakan Kabinet

Presiden Irak Barham Salih menyerukan perombakan (reshuffle) kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Imbauan tersebut disampaikan Salih setelah terjadi aksi protes antipemerintah selama berhari-hari di sejumlah kota di Irak.

Diberitakan Alarabiya, Rabu (9/10), Salih menekankan, perombakan kabinet tersebut dimaksudkan untuk mengatasi segala persoalan yang mendera Irak dan yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa.   

“Perlu adanya perombakan pejabat menteri yang mendasar demi meningkatkan kinerja pemerintah untuk mencapai lompatan kualitatif dalam tugasnya menyediakan layanan, mempekerjakan para pengangguran, dan mencapai keadilan sosial,” kata Salih.
 
Massa Minta Konsulat Iran di Karbala Ditutup

Massa yang turun ke jalan di Karbala, Irak, pada Senin (4/11), mendesak agar Konsulat Iran di kota tersebut ditutup. Alasannya, Iran mendukung rezim pemerintahan Irak yang dinilai korup. Dalam aksi demonstrasi di Karbala ini, tiga orang dilaporkan meninggal dunia setelah terkena peluru tajam yang ditembakkan pasukan keamanan.    

Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Qassem Soleimani, dilaporkan melakukan lawatan khusus ke beberapa wilayah di Irak. Disebutkan, dia memberikan masukan dan saran kepada aparat setempat terkait cara menangani para pengunjuk rasa.    

Sementara itu,Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuduh, dalang di balik aksi unjuk massa di Iran dan Lebanon adalah Amerika Serikat (AS). Hubungan diplomatik antara Irak dan Iran memang berlika-liku. Pada 1980-an lalu, mereka terlibat peperangan. Namun kini, Irak dan Iran memiliki hubungan yang erat dalam bidang politik dan ekonomi.

Ratusan Orang Meninggal Dunia

Ratusan orang meninggal dalam aksi unjuk rasa anti-pemerintah di sejumlah kota di Irak selama Oktober hingga November. Menurut penghitungan AFP, gelombang aksi demonstrasi tersebut menyebabkan lebih dari 420 orang meninggal dunia dan 15 ribu lainnya terluka.

Mereka meninggal dalam kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa antipemerintah. Selain itu, mereka juga meninggal akibat terkena peluru tajam dan gas air mata yang ditembakkan pasukan keamanan Irak.
 
Mereka melepaskan tembakan untuk membubarkan atau menahan pengunjuk rasa agar tidak mendekat ke titik-titik penting seperti dinas parlemen, kantor perdana menteri, dan beberapa kedutaan besar.

Menteri Pertahanan Iraq Najah Al Shammari membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam dalam pengamanan pengunjuk rasa. Sejak semula, dia sudah memerintahkan polisi agar tidak menggunakan peluru tajam selama mengamankan aksi unjuk rasa. 

Parlemen Irak Menerima Pengunduran PM Mahdi

Parlemen Irak menyepakati pengunduran Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi pada Ahad (1/12). PM Mahdi mengajukan surat pengunduran diri ke parlemen pada Jumat (29/11) lalu. Langkah itu diambil setelah terjadi aksi demonstrasi antipemerintah di sejumlah kota di Irak selama dua bulan terakhir.  

"Saya akan menyerahkan kepada parlemen sebuah memorandum resmi pengunduran diri dari perdana menteri saat ini sehingga parlemen dapat meninjau kembali pilihannya," kata PM Mahdi, Jumat (29/11), seperti dikutip laman Aljazeera. Pengumuman itu langsung disambut gembira oleh para pengunjuk rasa. 

Sebagaimana diketahui, Parlemen Irak menggelar sidang membahas pengunduran PM Mahdi pada Ahad (1/12) waktu setempat. Dalam waktu yang cepat, mereka menyetujui pengunduran PM Mahdi.

“Pengunduran diri Abdul Mahdi hanyalah langkah pertama, dan sekarang semua tokoh korupsi harus disingkirkan dan diadili,” kata salah seorang pengunjuk rasa.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
BNI Mobile