IMG-LOGO
Daerah

Alumni IPNU Jateng Harap Kaji Ulang PKPNU dan MKNU Jadi Syarat Pengurus NU


Senin 20 Januari 2020 09:30 WIB
Bagikan:
Alumni IPNU Jateng Harap Kaji Ulang PKPNU dan MKNU Jadi Syarat Pengurus NU
Ketua PW IPNU Jateng, Maman Fatkhurrahman (tengah) (Foto: NU Online/Abdul Muiz)
Sukoharjo, NU Online
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Tengah, maman Fatkhurrahman periode 1994-1996 berharap, pola rekrutmen kader untuk menjadi pengurus NU di semua tingkatan dikaji ulang.
 
"Saya berharap Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) atau Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) tidak menjadi sarat mutlak pengurus NU di semua tingkatan," ungkapnya.
 
Dikatakan, dirinya banyak menerima keluhan dari berbagai daerah atas kebijakanNU yang menggunakan hasil Muktamar NU di Jombang sebagai dasar satu-satunya dalam penempatan alumni di strktur NU.
 
"Tentu suara-suara yang muncul kita coba akomodir dan sampaikan ke NU, agar mendapat perhatian secara khusus," ujarnya kepada NU Online, Ahad (19/1).
 
Dijelaskan, sebagai aktivis muda NU dirinya berharap pola kaderisasi berjenjang yang sudah baku di lingkungan NU tetap bisa digunakan untuk mengisi pos-pos pengurus harian, lembaga, maupun banom di NU. 
 
"Ini penting dilakukan dalam upaya meneruskan estafet kepemimpinan di tubuh NU. Karena sejak ada keputusan Muktamar Jombang terkait kaderisasi, pola rekrutmen kader berjenjang tidak diperhatikan dan menjadikan PKPNU atau MKNU menjadi sarat satu-satunya," paparnya.
 
Dirinya mendukung penuh keputusan untuk mengkaji ulang dalam Muktamar NU di Lampung yang akan datang. Sehingga kehadiran IPNU, Ansor dan banom lainnya menjadi tempat pengkaderan berjenjang dapat dilakukan secara maksimal.
 
"Pengkaderan di lingkungan NU butuh proses yang panjang dan hal itu tidak bisa dilakukan dengan model instan," tegasnya.
 
Maman mengatakan, meski para mantan aktivis banom NU di Jateng tahun 1990-an dan periode berikutnya tidak lagi berkhidmah di struktural NU, tetapi tetap istiqamah dalam mencintai  NU dan banom yang membesarkannya.
 
"Karena itu, kalau ada beberapa persoalan di lapangan ingin sekali membantu  pengurus  NU struktural menyelesaikannya, termasuk masalah MKNU dan PKPNU, jadi mohon tidak disalahpahami, kami tulus tidak ada niat merecoki pengurus yang sedang berkhidmah," ujarnya.
 
Dalam waktu dekat secepatnya perwakilan forum ini akan silaturahmi ke PWNU Jateng Jl Dr Cipto 180 Semarang untuk mengkomunikasikan hal ini," imbuhnya.
 
Ketua PW Ansor Jawa Tengah periode 1995-1999 HA Niam Syukri Masruri mengaku prihatin atas perkembangaan pola kaderisasi yang tidak menggunakan sistem berjenjang.
 
"PKPNU atau MKNU selalu dijadikan acuan utama, sementara pengkaderan yang diselenggarakan secara berjenjang di Ansor, IPNU, PMII atau banom lainnya tidak diakui atau diabaikan, ini rancu sekali," kata Niam.
 
Menurutnya, jenjang pengkaderan yang dilakukan oleh Banom NU dan aktivitas keseharian mengelola organisasi Banom NU merupakan proses kaderisasi yang sesungguhnya. 
 
"Sayangnya para pemegang kebijakan di NU struktural, terutama di  berbagai daerah di Jateng mengabaikannya," tegasnya.
 
Dijelaskan, hasil pertemuan di Sukoharjo akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada para pihak di NU untuk menjadi bahan kajian yang mendalam sekaligus usulan di Muktamar NU di Lampung.
 
"Rekomendasi ini akan disampaikan kepada PWNU Jateng untuk diupayakan menjadi agenda pembahasan di Muktamar Lampung," ungkap adik kandung KH Ghozalie Masruri ini.
 
Kontributor: Samsul
Editor: Abdul Muiz
Bagikan:

Baca Juga

IMG
IMG