Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

GP Ansor Desak DPR Kembalikan RUU Omnibus Law yang Mentah ke Pemerintah

GP Ansor Desak DPR Kembalikan RUU Omnibus Law yang Mentah ke Pemerintah
GP Ansor menyarankan pemerintah melakukan kajian mendalam atas RUU Omnibus ini dan mengomunikasikannya dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para principal role occupants.
GP Ansor menyarankan pemerintah melakukan kajian mendalam atas RUU Omnibus ini dan mengomunikasikannya dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para principal role occupants.
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor angkat bicara soal RUU Omnibus Law Lapangan Cipta Kerja. GP Ansor meminta DPR RI untuk menolak RUU Omnibus Law inisiatif pemerintah. GP Ansor menilai RUU Omnibus Law usulan pemerintah masih jauh dari target yang hendak dicapai, yaitu kepentingan pekerja dan usia produktif di Indonesia melalui RUU ini.

“GP Ansor melihat RUU Omnibus Law ini lebih sebagai RUU Obscure Law. Oleh karena itu, GP Ansor  mendesak DPR mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah agar dikaji lagi dengan benar,” kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) di Jakarta, Selasa (18/2).

Gus Yaqut mengatakan bahwa GP Ansor baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang se-Indonesia, memperhatikan perkembangan situasi dan isu terkini terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar di media sosial, media siber, media elektronik, dan media cetak selama dua bulan terakhir.

“Kami menyarankan pemerintah melakukan kajian mendalam atas RUU Omnibus ini dan mengomunikasikannya dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para principal role occupants,” kata Gus Yaqut.

Ia mengatakan, GP Ansor telah mengkaji secara khusus naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara intensif dan komprehensif. GP Ansor dalam kajian intensif melibatkan pakar kebijakan publik, ahli ekonomi, dan akademisi dalam bidang terkait.

Konsultasi, kata Gus Yaqut, sama sekali tidak melibatkan asosiasi atau serikat pekerja dan organisasi kepemudaan yang juga ikut menaungi banyak pemuda berusia produktif Indonesia, yang sebenarnya menjadi principal role occupants atau pelaksana norma utama, sekaligus target sesungguhnya dari pemberlakuan RUU ini.
 
GP Ansor melihat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disosialisasikan oleh pemerintah sebagai RUU Omnibus Cilaka merupakan RUU yang tidak jujur.

“Dalam pengamatan dan kajian kami, RUU ini lebih merupakan RUU yang menitikberatkan pada investasi dan investor daripada menciptakan lapangan kerja dan para pekerja,” kata Gus Yaqut.
 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile