IMG-LOGO
Nasional

Pangkas Sanksi Agen Travel, Omnibus Law Berpotensi Tinggi Rugikan Jamaah Haji dan Umrah

Senin 24 Februari 2020 10:15 WIB
Pangkas Sanksi Agen Travel, Omnibus Law Berpotensi Tinggi Rugikan Jamaah Haji dan Umrah
Sanksi pidana 10 tahun yang semula dikenakan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang sengaja menyebabkan penelantaran jamaah dan gagal berangkat maupun pulang “dari” dan “ke” tanah suci diganti dengan sanksi administrasi dan kewajiban pengembalian uang kepada jamaah.
Jakarta, NU Online
Muatan Omnibus Law terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) berpotensi mengancam dan sangat merugikan jamaah haji dan umrah. Sedangkan pada saat yang sama, muatan Omnibus Law sangat mengistimewakan pelaku usaha.

Demikian disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj saat menanggapi Omnibus Law di Jakarta, Senin (24/2) pagi.

Ia memaklumi usaha keras pemerintah untuk menyederhanakan izin investasi bagi investor di segala sektor bidang usaha sehingga ekonomi yang saat ini lesu dapat menggeliat dengan cara merombak berbagai peraturan perundang-undangan melalui Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau popular dikenal Omnibus Law, satu Undang-Undang merombak banyak Undang-Undang. 

Namun demikian, menurut Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, salah satu yang sektor yang terdampak Omnibus Law adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang UUPIHU yang baru beberapa bulan lalu disahkan DPR.

Dalam urusan haji, ancaman pidana 10 tahun yang semula dikenakan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang secara sengaja menyebabkan penelantaran jamaah dan gagal berangkat maupun pulang “dari” dan “ke” tanah suci dihapus. Ancaman pidana itu diganti dengan sanksi administrasi dan kewajiban mengembalikan uang kepada jamaah.

Hal yang sama juga akan diberlakukan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).  Ketentuan ancaman 10 tahun penjara bagi travel yang menelantarkan dan menyebabkan jamaah gagal berangkat dan pulang “dari” dan “ke” tanah  suci dikonversi menjadi sanksi administrasi dan kewajiban mengembalikan uang kepada jamaah.

Ia menambahkan, Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Penyeleggaraan Haji dan Umrah (UUPIHU) yang akan diubah oleh RUU Omnubus Law terletak pada bagian Keagamaan Paragraf 14. Perubahan pasal juga dikenakan pada Pasal 125 ayat 1.

Pencabutan ancaman dan sanksi pidana terhadap PPIU dan PIHK tersebut dikhawatirkan akan kembali menyuburkan praktik bisnis nakal oknum-oknum travel karena perlindungan hukum terhadap jamaah haji dan umrah dilemahkan.

“Padahal masih belum lama dari ingatan publik atas peristiwa dan terjadi memilukan, yaitu ratusan ribu jamaah umrah gagal berangkat dan uangnya raib tidak kembali karena dikerjain beberapa travel nakal. Sampai sekarang tidak jelas nasib mereka. Pemerintah pun tidak mau bertanggung jawab,” kata Mustolih.

Oleh karena itu, jika pemerintah bermaksud ingin memudahkan izin berusaha di sektor haji dan umrah, ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 yang selama ini mengganjal dan menghambat investasi.

“Karena dalam PMA tersebut ada aturan bila ingin izin PPIU dari Kemenag, maka harus memiliki izin operasi sebagai biro perjalanan wisata umum dari dinas pariwisata yang berusia minimal 2 tahun,” kata Mustolih di Jakarta, Senin (24/2) pagi.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjanan Ibadah Umrah terdapat pasal yang menghambat investasi, yaitu Pasal 5 ayat 2 huruf f yang menyatakan :  "Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU, ..............: harus memenuhi persyaratan telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha."

Ia menambahkan, untuk menjadi penyelenggara haji plus (PIHK), penyelenggara seharusnya tidak perlu menjadi PPIU lebih dahulu. Semestinya, jika ingin pangkas birokrasi, keduanya dapat langsung diproses secara bersamaan sehingga cepat dan efesien dan menarik perhatian investor.

“Maka keliru bila arah Omnibus Law justru melemahkan perlindungan hukum terhadap jamaah haji dan umrah,” kata Mustolih.
 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Muchlishon
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

IMG
IMG