Raker Pergunu Aceh Bahas Perlindungan Hukum terhadap Guru Dayah

Raker Pergunu Aceh Bahas Perlindungan Hukum terhadap Guru Dayah
Peserta Raker Pergunu Aceh berpose bersama. (Foto: Pergunu Aceh)
Peserta Raker Pergunu Aceh berpose bersama. (Foto: Pergunu Aceh)
Banda Aceh, NU Online
Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (PW Pergunu) Aceh menyelenggarakan rapat kerja (Raker) pertama tahun 2020 sebagai upaya mengadvokasi perlindungan terhadap guru. 
 
Raker yang diikuti puluhan pengurus Pergunu dan kalangan guru ini dirangkai dengan diskusi umum yang mengangkat tema Perlindungan Hukum terhadap Guru berlangsung di Warkop Cek Yuke Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (14/3).
 
Salah satu pembicara, Hamdani Mustika A, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi Keadilan Aceh (YLBH-AKA) dalam paparannya mengatakan bahwa selama ini  kalau ada masalah, guru selalu dilihat sebagai pelaku. 
 
"Nah, bagaimana agar kita dapat melihat posisi guru sebagai korban. Ini yang paling penting," ujarnya.
 
Sebab, kata Hamdani Mustika, guru selalu dituntut memberikan peran idealnya dalam mendidik anak bangsa. Namun, ketika datangnya masalah, posisi guru langsung dianggap sebagai pelaku. Padahal, mereka adalah korban.
 
Sementara itu, pemateri lainnya, Al Munzir mengharapkan agar Pergunu Aceh dapat mengakomodir upaya perlindungan hukum kepada guru-guru dayah. Sebab, Pergunu sendiri adalah organisasi berbasis komunitas yang beranggotakan guru-guru atau alumni dayah.
 
"Guru dayah adalah guru seperti umumnya guru lain di sekolah. Jadi juga harus mendapatkan perlindungan hukum," kata Al Munzir yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini.
 
Dalam diskusi ini, sejumlah peserta menyorot sedikitnya upaya perlindungan hukum kepada guru-guru dayah di Aceh saat dihadapkan pada masalah. 
 
Menanggapi sejumlah penyampaian dari peserta, pemateri lainnya dari YLBH-AKA, T Fauzi Al Fansuri, mengharapkan agar guru dayah yang mengalami masalah hukum dalam mendidik anak agar dapat melapor kepada pihaknya. 
 
"Kalau tidak ada laporan, tentu akan sulit kita advokasikan," ujar T Fauzi yang juga Kabid Hukum Pergunu Aceh. 
 
Ketua Pergunu Aceh, Tgk Muslem Hamdani, MA mengatakan, kehadiran Pergunu Aceh diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata dalam upaya perlindungan guru umumnya, termasuk guru dayah.
 
"Selain itu, Pergunu Aceh sejak beberapa tahun terakhir juga telah mengirim 32 generasi muda Aceh untuk belajar sarjana dan Magister di Institue Kyai Haji Abdul Halim Jawa Timur dengan beasiswa dari Pengurus Pusat Pergunu," papar Tgk Muslem. 
 
Berkaitan dengan masukan agar Pergunu mengadvokasi persoalan hukum guru-guru dayah, pihaknya mengatakan akan berupaya turun ke dayah-dayah untuk upaya sosilasikan perlindungan hukum kepada guru dayah dengan menggandeng YLBH-AKA.
 
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile