Menaker Minta Dialog Sosial Diutamakan untuk Hindari PHK Sektor Pariwisata

Menaker Minta Dialog Sosial Diutamakan untuk Hindari PHK Sektor Pariwisata
Menaker Ida Fauziyah saat 'teleconference' dengan SP/SB Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Jakarta, Senin (23/3).  (Foto: Biro Humas Kemnaker)
Menaker Ida Fauziyah saat 'teleconference' dengan SP/SB Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Jakarta, Senin (23/3).  (Foto: Biro Humas Kemnaker)
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata agar mengedepankan dialog sosial. Hal itu dilakukan dalam menghadapi dampak pandemik Covid-19, di mana situasi saat ini, tidak menguntungkan bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
 
Menaker Ida mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari, sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat wabah Covid-19. Menghadapi Corona, Menaker mengaku pihaknya telah berkordinasi dengan 12 Disnaker provinsi agar Kadisnaker mengidentifikasi pekerja yang  terdampak. Baik pekerja ter-PHK atau dirumahkan agar program-program Kemnaker tepat sasaran.
 
Terkait hal itu, Menaker Ida meminta SP/SB bisa membantu identifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemnaker. Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat bisa segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.
 
"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah Covid-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapa pun. Bukan hanya masalah, pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker Ida Fauziyah saat teleconference dengan SP/SB Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia  (PHRI) melalui video conference di Jakarta, Senin (23/3).
 
Selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang telah dikemukakan Presiden Jokowi, pihaknya tengah menyisir anggaran kementerian untuk dialihkan (realokasi) kepada program-program yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak Covid-19. Program-program tersebut antara lain pelatihan di BLK, kartu prakerja dan pemberian insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna (TTG), pelatihan vokasi.
 
Selain itu, lanjut Menaker Ida, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah meminta agar program pelatihan vokasi segera terealisasi. Termasuk pemberian insentif bagi peserta pelatihan segera dinaikkan plafonnya atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami penyesuaian.
 
Dalam kesempatan sama, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang juga mengajak SP/SB mengedepankan keterbukaan dalam dialog sosial. Pemerintah memahami bahwa kondisi saat ini, pengusaha dan pekerja sama-sama  terdampak baik kelangsungan usaha maupun hak-hak pekerja.
 
"Karena itu kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan ini sama-sama tentu memahami. Tentu keterbukaan yang utama," ujar Haiyani.
 
Sedangkan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam teleconference juga menyatakan pihaknya akan menaikkan uang intensif dan uang transport bagi peserta selama mengikuti pelatihan vokasi.
 
Selama hampir 90 menit, Menaker Ida melakukan teleconference dengan Ketua Umum FSPM Husni Mubarok; Plt Ketum FKAMIPARHO KSBSI, Sulastri, Ketum FPPPIKT Sarbumisi Baetul Koeri; Ketum FSP PAR REF Sofyan Abdul Latief; Ketum KSPSI Yorrys Raweyai; Sekjen PHRI Maulana Yusran dan Bagian Pengembangan SDM PHRI, Rudi Santoso.
 
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile