Atasi Dampak Covid-19, Kebijakan Ekonomi Harus Tepat Sasaran

Atasi Dampak Covid-19, Kebijakan Ekonomi Harus Tepat Sasaran
Penting sekali kebijakan yang presisi dan tepat sasaran dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19. (ilustrasi)
Penting sekali kebijakan yang presisi dan tepat sasaran dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19. (ilustrasi)
Jakarta, NU Online
Wabah Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi dunia. Kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing) dan kerja dari rumah membuat aktivitas ekonomi melambat, yang terpukul dan sekaligus punya pengaruh penting sektor riil.
 
Nicky Perdhana dari Global Balance Sheet Manager KBC Group Belgia menegaskan bahwa penting sekali kebijakan yang presisi dan tepat sasaran dari pemerintah untuk menjaga stabilitasnya.
 
"Seharusnya, kebijakan penanganan Covid-19 ini terkoneksi dengan kebijakan ekonomi agar tidak drop. Ini dipengaruhi oleh respons kebijakan dan kecenderungan masyarakat, yang penting sebagai pertimbangan,” katanya dalam diskusi daring Jaringan Media Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Sedunia. 
 
Pada diskusi yang berlangsung Sabtu (4/4) pukul 19.30-21.00 WIB atau 14.30-16.00 CEST, ia menjelaskan bahwa perusahaan mengalami penurunan penjualan.
 
"Dari sisi bisnis, dari perusahaan, terjadi penurunan penjualan yang mengakibatkan cash flow kering. Belum lagi kalau bisnis ini mengimpor produk dari luar, misalnya dari China, yang melemahnya nilai tukar mata uang sangat berpengaruh," ujarnya.
 
Nicky membandingkan situasi di beberapa negara, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat, juga melihat kondisi Indonesia. Ia mengkhawatirkan ketidaktepatan kebijakan akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial warga.
 
"Pada titik terburuk maka akan ada pemutusan hubungan kerja, yang mengakibatkan banyak orang tidak bisa bekerja dan hilangnya skill," kata Pengurus Tanfidziyah PCINU Belgia itu.
 
Selain itu, lanjutnya, dari sisi rumah tangga, pasti langsung ada penurunan permintaan yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini, jelasnya, berpengaruh pada sistem perbankan.
 
"Nah, bagian saya itu memastikan grup bank di mana saya beraktivitas itu tetap solid secara solviency dan liquidity. Kalau semua tidak berjalan baik, maka semuanya menurun. Kita bisa lihat pada kasus krisis 2008 dan 1998," jelasnya.
 
Menurutnya, pada krisis 1998, kondisi memburuk karena situasi ekonomi carut marut dan pemerintah tidak bisa menjadi layer terakhir. Tahun 2008, Indonesia termasuk tidak buruk, dan bisa belajar dari krisis 1998.
 
"Namun, di Indonesia ada tren terkait susah dan lamanya kondisi ekonomi untuk balik normal," pungkas pria yang pernah belajar di Said Bussines School Oxford, United Kingdom.
 
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile