Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kartu Prakerja dengan Pelatihan? Sarbumusi: Problemnya Ketiadaan Lapangan Kerja

Kartu Prakerja dengan Pelatihan? Sarbumusi: Problemnya Ketiadaan Lapangan Kerja
Ilustrasi Kartu Pra-Kerja. (Foto: Tirto)
Ilustrasi Kartu Pra-Kerja. (Foto: Tirto)
Jakarta, NU Online
Pemerintah telah meluncurkan Kartu Prakerja Tahap Pertama. Pelatihan awal Kartu Prakerja dilakukan secara online melalui situs resmi www.prakerja.go.id.

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.   

Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh DPP K-Sarbumusi, Suhandoko menyatakan ketidaksetujuannya pada program Kartu Prakerja pemerintah yang disalurkan dengan cara memberikan pelatihan, apalagi secara online.

Menurut Suhandoko, persoalan ketenagakerjaan bukan pada ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan pekerja dan bidang pekerjaannya, melainkan karena ketiadaan lapangan pekerjaan.

"Jadi logikanya kalau dilatih apapun kalau lapangan kerjanya nggak ada, terus mereka mau dikemanakan? Itu kan logika sederhana saja," kata Suhandoko kepada NU Online, Rabu (15/4).

Suhandoko mencontohkan pelatihan vokasi yang diadakan BPJS Ketenagakerjaan pada akhir 2018 sampai akhir 2019 kepada 3 ribu orang anggota BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK. Menurutnya, dari 3 ribu orang yang diberikan pelatihan, hanya 6 persen yang kembali mendapatkan pekerjaan.

"Berarti kan angkanya sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa pelatihan vokasi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Itu persoalan utamanya di lapangan pekerjaannya," ucapnya.

Lebih lanjut ia mempertanyakan efektivitas pelatihan yang dilakukan secara online oleh pemerintah. Sebab, katanya mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, dari 129,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 75,37 juta jiwa (setara 58,26 persen) merupakan lulusan SMP atau di bawahnya.

Ia menyatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi saja sering mengalami kesusahan jika untuk mengikuti pelatihan secara online.

"Bagaimana dengan mereka yang tidak sekolah (berpendidikan rendah)? kan kita pertanyaan seperti itu. Saya pikir pelatihan dalam bentuk apapun gak akan efektif. Ini hanya buang-buang uang semata," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Kartu Prakerja sebanyak 20 triliun untuk 5,6 juta orang, khususnya untuk pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan perusahaan sebagai akibat Covid-19.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rilisnya menyatakan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 ini, pelatihan yang tersedia hanya melalui online. Namun, nanti saat kondisi normal, maka pelatihan juga diadakan melalui tatap muka (offline).

"Bantuan pelatihan lewat Kartu Prakerja ini hanya diberikan satu kali kepada satu orang, supaya manfaat ini dapat merata dan lebih banyak," kata Airlangga.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Fathoni Ahmad
BNI Mobile