RMINU Perpanjang Belajar di Rumah Jika Pemerintah Abaikan Pesantren

RMINU Perpanjang Belajar di Rumah Jika Pemerintah Abaikan Pesantren
Ketum RMI-PBNU, H Abdul Ghofarozzin meminta pemerintah harus melakukan kebijakan yang konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran virus Covid-19. (Foto: NU Online)
Ketum RMI-PBNU, H Abdul Ghofarozzin meminta pemerintah harus melakukan kebijakan yang konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran virus Covid-19. (Foto: NU Online)
Jakarta, NU Online
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan pola hidup baru (new normal) di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah terhadap pesantren.
 
Dalam pernyataan yang disampaikan Ketum RMI-PBNU, H Abdul Ghofarozzin, Jumat (29/5), RMI-PBNU meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan yang konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran virus Covid-19.
 
RMI juga meminta pemerintah memberikan dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan, dan tenaga ahli kesehatan.
 
Selain itu, bentuk dukungan pemerintah terkait pemenuhan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (syahriyah/SPP dan kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.
 
"Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal di atas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah," tegas Gus Rozin.
 
Selain itu, RMI-PBNU juga mengimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.
 
Sebelumnya Gus Rozin juga menyampaikan bahwa RMI-PBNU memandang bahwa jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan.
 
"Keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan new normal (kelaziman baru). Hal ini sangat berisiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga pendidikan," kata Gus Rozin.
 
RMI-PBNU menilai pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus terhadap pesantren dalam penanganan Covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agar terlaksana new normal dalam kehidupan pesantren.
 
"Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelamatkan pesantren dari Covid 19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Sesuatu yang sepatutnya dihindari," tegas Gus Rozin.
 
 
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Alhafiz Kurniawan
BNI Mobile