Nahdliyin Tak Boleh Kucilkan Warga Usai Jalani Karantina 

Nahdliyin Tak Boleh Kucilkan Warga Usai Jalani Karantina 
Sekretaris PWNU Jateng, H Hudallah Ridwan Naim (Foto: NU Online/Samsul Huda)
Sekretaris PWNU Jateng, H Hudallah Ridwan Naim (Foto: NU Online/Samsul Huda)
Semarang, NU Online
Warga Nahdlatul Ulama (NU) harus mempelopori gerakan untuk tidak mengucilkan warga masyarakat yang telah menjalani karantina dan dinyatakan negatif terkait upaya pemutusan mata rantai virus Corona.
 
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah H Hudallah Ridwan Naim mengatakan, saat ini di lingkungan masyarakat muncul kecenderungan kuat untuk menghindari bahkan menjauhi warga yang  baru saja menjalani karantina dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, meski usai karantina dinyatakan negatif.
 
"Bahkan sudah muncul gejala pengucilan dari lingkaran pergaulan, termasuk anggota keluarga dan kerabat warga yang baru saja menjalani karantina," katanya kepada NU Online di Semarang, Kamis (28/5).
 
Dikatakan, nahdliyin harus hadir dan mengambil peran serta berupaya menyadarkan masyarakat agar mereka yang sempat dinyatakan PDP atau ODP dan telah dinyatakan negatif setelah menjalani karantina diperlakukan secara wajar saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. 
 
"Mereka bersama kerabat dan keluarganya jangan sampai dikucilkan dengan alasan apapun. Saat ini di masyarakat ada kecenderungan seperti itu, kalau dibiarkan maka akan memancing tumbuhnya bibit kesenjangan. Ini berbahaya sekali karena akan menggerus kekuatan dan keutuhan bangsa," tegasnya.
 
Dikatakan, hal ini terjadi karena masyarakat terlalu  over protektif  dan sangat berlebihan dalam merespons seruan untuk memutus mata rantai Covid-19 agar suasana 'normal baru' dapat segera diwujudkan.
 
"Apalah artinya 'normal baru' kalau kesatuan dan persatuan bangsa terusik. Pemerintah harus hadir dan turun tangan untuk menutup potensi lubang atau celah kesenjangan ini," ujarnya.
 
Dia menambahkan, dalam upaya mencegah Covid-19, pemerintah melalui  gugus yang dibentuknya jangan hanya mengumumkan jumlah dan identitas warga yang masuk kriteria ODP, PDP, atau lainnya saat masuk karantina saja.

"Tetapi juga harus meyakinkan kepada masyakat agar bersikap obyektif dan dengan suka rela menerima kembali kehadiran warga yang baru saja menjalani karantina terkait yang dinyatakan negatif," ucapnya.  
 
Dikemukakan, seseorang yang masuk karantina menanggung beban moral yang berat, termasuk keluarganya. Komunitas dan lingkungannya pun secara otomatis perlahan menjauhinya. Padahal dengan menyandang predikat status negatif covid,  mereka itu telah berjasa memutus covid-19, tetapi malah dikucilkan.
 
"Karena itu pemerintah juga harus mengambil tanggung jawab memulihkan moral dan mental warga yang dinyatakan negatif paska menjalani karantina," tuturnya.
 
Selama ini lanjutnya, secara kultural warga NU telah berpartisipasi merapatkan lubang kesenjangan itu dengan memberikan pengertian kepada masyarakat dalam merespons kembalinya warga dari karantina.
 
Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Demak dr Abdul Azis mengatakan, harapan PWNU Jateng itu menjadi bagian program satgas NU Demak dan sudah dilaksanakan.

Menurutnya, sejak awal sudah ditekankan bahwa di tengah pandemi ini satgas  mengemban penguatan kesatuan bangsa, termasuk warga terdampak covid, baik dampak akibat penularan virus maupun penanganannya harus diperlakukan secara manusuawi.
 
"Divisi advokasi satgas sudah bergerak, meyakinkan kepada masyarakat bahwa warga yang menjalani karantina perlu disemangati termasuk keluarganya. Caranya dengan tidak mengucilkan mereka," pungkasnya.
 
Kontributor: Samsul Huda
Editor: Abdul Muiz
BNI Mobile