Proses Normal Baru di Pesantren Jangan Sampai Bebani Wali Santri

Proses Normal Baru di Pesantren Jangan Sampai Bebani Wali Santri
Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib. (Foto: NU Online/Rof Maulana)
Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib. (Foto: NU Online/Rof Maulana)

Jombang, NU Online
Kebijakan New Normal atau kenormalan baru yang dirumuskan oleh pemerintah diperkirakan akan berimbas cukup serius di lingkungan pesantren. Kebijakan yang diharapkan agar bisa beradaptasi dengan Covid-19, dalam praktiknya di pesantren tidaklah mudah. Pesantren memiliki kehidupan dan budaya tersendiri yang berbeda dengan kelompok masyarakat pada umumnya. Budaya kumpul-kumpul salah satunya hampir tidak bisa dilepaskan dari budaya pesantren.

 

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib menegaskan, kebijakan kenormalan baru diharapkan tidak justru menambah beban wali santri, terutama dalam aspek ekonominya.

 

Menurutnya, kalau masing-masing santri, yang saat ini mayoritas masih berada di rumahnya, harus dipastikan kesehatannya dengan melakukan rapid test dan sejenisnya, maka hal itu tentu akan menambah beban ekonomi orang tua. Untuk itu, kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan sejumlah aspek.

 

"Yang harus kita pahami dalam proses-proses ini jangan sampai membebani wali santri. Karena situasi ini sebetulnya sudah membebani. Seperti nanti yang mau berangkat ke pondok harus rapid test di rumahnya. Ini kan beban bagi mereka," jelasnya, Rabu (3/6).

 

Di sinilah menurut pandangannya pemerintah harus bisa memastikan langkah konkret yang mendukung terhadap diberlakukannya kenormalan baru di pesantren. Perhatian pemerintah secara khusus terhadap pesantren dalam hal ini juga sangat dibutuhkan. Salah satunya seperti bantuan pemeriksaan kesehatan santri dari Covid-19.

 

Pria yang akrab disapa Gus Salam ini mengatakan, bagaimanapun situasinya, pesantren harus juga mulai memikirkan upaya-upaya yang nanti membantu mempermudah penerapan kenormalan baru.  Seperti halnya pembinaan khusus untuk pengelola pesantren terkait protokol kesehatan sepanjang fase kebijakan New Normal berlaku.

 

"Yang dibutuhkan untuk pesantren salah satunya adalah pelatihan kepada pembina asrama akan kesadaran baru terhadap merebaknya Covid-19, karena yang lebih banyak berinteraksi dengan santri adalah pembina pondok," ucapnya. 

 

Dalam pelatihan ini, imbuhnya, diperlukan juga campur tangan pemerintah dan pihak medis untuk melakukan pendidikan dan edukasi protokol kesehatan untuk Covid-19 di lingkungan pesantren secara intensif. Karena tidak cukup hanya melalui instruksi-instruksi.

 

"Saya kira butuh penguatan dari pemerintah juga dari PCNU dan juga pihak lain yang tahu terhadap psikis pesantren. Karena kalau hanya sifatnya instruktif kemudian pesantren tidak bisa melakukan itu, itu juga kontraproduktif," tegasnya.

 

Senada, salah seorang Pengasuh Pesantren Darul Ulum Rejoso, Kecamatan Peterongan, Jombang, KH Hamid Bishri mengungkapkan, pemerintah harus benar-benar jeli melihat situasi pesantren sebelum akhirnya menetapkan New Normal. Perlu duduk bareng antara pemerintah dengan pihak pesantren mendiskusikan New Normal khusus di pesantren.

 

"Sebelum tatanan kehidupan baru ini benar-benar diterapkan, pemerintah harus mengkaji betul agar masyarakat di bawah tidak bingung," ujarnya.

 

Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong para tenaga medis yang dikelolanya untuk membantu pesantren sejauh kebajikan New Normal diberlakukan.

 

"Dokter dan para medis bisa dikelola oleh pemerintah membantu pesantren baik melalui edukasi ataupun fasilitas yang diperlukan oleh santri dalam hal medis. Tentu ini juga bergantung pada ketersediaan anggaran," pungkasnya.

 

Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Muhammad Faizin

BNI Mobile