Pemerintah Harus Dukung Madrasah Miliki Standar Protokol Kesehatan Covid-19

Pemerintah Harus Dukung Madrasah Miliki Standar Protokol Kesehatan Covid-19
Gedung Madrasah Aliyah (MA) Unggulan KH Abd Wahab Hasbullah, Tambakberas, Kabupaten Jombang. (Foto: Istimewa)
Gedung Madrasah Aliyah (MA) Unggulan KH Abd Wahab Hasbullah, Tambakberas, Kabupaten Jombang. (Foto: Istimewa)

Jombang, NU Online
Kebijakan New Normal atau kenormalan baru mendapat sorotan dari Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Timur terkait beban secara teknis yang cukup membebani sekolah atau madrasah. Lembaga pendidikan secara tidak langsung dituntut untuk menyiapkan segala sesuatunya guna mendukung penerapan kebijakan tersebut.


Sekretaris PW Pergunu Jawa Timur, Ahmad Faqih mengungkapkan, pemerintah harus berpihak kepada sekolah dan madrasah untuk bisa menerapkan tatanan kenormalan baru di lingkungan lembaga pendidikan. Keberpihakan yang dimaksud seperti memfasilitasi sarana dan prasarana pencegahan Covid-19.


"Misal setiap warga sekolah, siswa, dan guru wajib memakai masker minimal bawa dua per hari. Tersedia juga fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang cukup, KBM terlaksana dengan menjaga physical distancing. Demikian ini perlu dukungan pemerintah," katanya kepada NU Online, Kamis (4/6).


Pemerintah diharapkan tidak terburu menerapkan kebijakan New Normal khusus di sekolah atau madrasah. Termasuk juga di lingkungan pesantren. Menurutnya, pihak pemerintah perlu duduk bersama dengan stake holder (pemangku kebijakan) lembaga pendidikan guna mencari langkah paling tepat yang bisa mendukung pengaplikasian kenormalan baru tersebut.


"Untuk itu, pemerintah harus merumuskan regulasi yang baku dan memberikan bantuan untuk memastikan bahwa semua sekolah, madrasah, dan pesantren dapat memenuhi standar protokol pencegahan dan kesehatan Covid-19," jelasnya.


Dalam hal ini pemerintahan memang harus lebih jeli dan sangat teknis melihat situasi lembaga pendidikan untuk memastikan New Normal dapat berjalan dengan baik. Bahkan hingga pada transportasi pun harus dipikirkan, jangan sampai penularan virus Corona terjadi kepada siswa-siswi dari angkutan umum yang dinaiki.


Ia menegaskan, sekolah atau madrasah tidak perlu memaksakan penerapan tatanan kenormalan baru di lingkungannya apabila fasilitas protokol kesehatan Covid-19 belum memadai. Hal ini menurutnya cukup membahayakan terhadap siswa-siswi juga semua pengelola sekolah.


Untuk itu, bagi sekolah yang masih minim fasilitas pendukung protokol kesehatan Covid-19, sebaiknya proses kegiatan belajar mengajarnya (KBM) sementara dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi atau daring.


"Dan agar KBM jarak jauh dilaksanakan secara efektif, pemerintah harus memberikan dukungan berupa subsidi kuota data untuk siswa dan guru. serta mempercepat upaya pemerataan ketersediaan jaringan internet di seluruh pelosok negeri," tuturnya.


Sementara itu, kiai-kiai NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur belakangan ini santer membincangkan New Normal di kawasan pesantren dan madrasah melalui aplikasi Zoom. Yang terbaru, Rabu malam (3/6) difasilitasi Garda Bangsa PKB Jombang.


KH AR Jauharuddin Alfatih pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pemangku kebijakan. Menurut informasi yang diterimanya bahwa proses tatanan kenormalan baru di lingkungan pesantren dan madrasah tengah digodok oleh pemerintah.


"Kemarin kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Kami menanyakan terkait New Normal di pesantren dan madrasah. Yang kami terima bahwa kebijakan di lingkungan pesantren masih didiskusikan," ucapnya.


Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Muhammad Faizin

BNI Mobile