Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kebijakan Jaga Jarak Jangan Buat Pemerintah Jauh dengan Masyarakat

Kebijakan Jaga Jarak Jangan Buat Pemerintah Jauh dengan Masyarakat
Rapat koordinasi pengasuh pesantren se-Pringsewu dengan RMINU setempat. (Foto: NU Online/Faizin)
Rapat koordinasi pengasuh pesantren se-Pringsewu dengan RMINU setempat. (Foto: NU Online/Faizin)

Pringsewu, NU Online
Dalam menghadapi pandemi Covid-19, sinergitas dan aksi nyata dari seluruh elemen sangat diperlukan. Terutama pemangku kebijakan harus benar-benar merangkul semua elemen masyarakat dan memahami secara komprehensif permasalahan yang dihadapi.

 

"Pemerintah menentukan kebijakan jaga jarak. Namun kebijakan ini jangan sampai membuat pemerintah jaga jarak dengan masyarakat," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, H Taufik Qurrohim pada koordinasi pengasuh pesantren se-Pringsewu, Senin (8/6).

 

Pada pertemuan yang diinisiasi oleh Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) di gedung NU Pringsewu ini, ia mengharapkan kepedulian pemerintah dalam menfasilitasi proses pemulangan kembali para santri ke pesantren untuk menuntut ilmu.

 

Pertemuan tersebut harapnya, mampu menjembatani pemerintah dan pesantren agar keluh kesah yang dihadapi pesantren diketahui pemerintah. Dengan inventarisasi permasalahan, pemerintah diharapkan mampu memberi solusi terbaik.

 

Di antara yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah kesamaan persepsi terhadap kondisi pesantren yang memerlukan protokol kesehatan khusus di tengah pandemi Corona. Kebutuhan rapid test atau swab test serta mekanisme pengecekan kesehatan juga ditanyakan oleh para pengasuh pesantren.

 

Sekretaris RMINU Pringsewu, Hizbullah Huda menambahkan, melalui pertemuan tersebut, keluhan dari pesantren sudah didata. Selanjutnya, RMINU sebagai lembaga resmi NU yang membidangi pesantren akan merumuskannya dan menyampaikan kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

 

"Kita berharap perhatian serius dan langkah nyata peran pemerintah dalam memberi solusi terhadap kelanjutan aktivitas pesantren mulai dari kedatangan santri sampai dengan aktivitas kehidupan dalam pesantren," ungkapnya.

 

Di antara keluhan yang diungkapkan para pengasuh pesantren yang hadir adalah fasilitas kesehatan yang belum memadai di pesantren. Semisal saat kembalinya santri ke pesantren, ada petugas tenaga medis yang mengecek kesehatan santri dengan peralatan yang lengkap.

 

Sementara juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 Pringsewu, dr. Novli Yurni yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, penting sekali memastikan santri sehat saat kembali ke pesantren.

 

"Mau New Normal atau tidak kita harus tetap waspada karena banyak yang datang dari luar daerah," katanya.

 

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan melalui rapid test, ada tiga kategori yang bisa mendapatkannya dengan gratis yakni pelajar yang akan kembali melanjutkan pendidikan ke luar daerah, orang yang mendapat tugas dinas luar kota, dan orang sakit yang mengarah kepada gejala Covid.

 

Di luar tiga itu, pemerintah tidak menggratiskan karena keterbatasan sarana dan prasarana rapid test.

 

Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Syamsul Arifin

BNI Mobile