Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Perempuan dan Anak Tak Dapat Perhatian dalam Bansos

Perempuan dan Anak Tak Dapat Perhatian dalam Bansos
Pemerintah belum melihat data gender sebagai acuan untuk merespons kondisi masyarakat yang berbeda-beda (Ilustrasi: pixabay)
Pemerintah belum melihat data gender sebagai acuan untuk merespons kondisi masyarakat yang berbeda-beda (Ilustrasi: pixabay)

Jakarta, NU Online

Ekonomi dunia sangat terdampak oleh adanya pandemi virus Corona. Pemerintah pun tak tinggal diam dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak. Namun, bansos yang mengalir kepada mereka tidak ada yang berupa makanan pendamping ASI berdasarkan survei yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Indevelopment (INFID) bekerja sama dengan IndoBig Network dan Koalisi Perempuan Indonesia pada 15 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020.


Jenis bantuan yang disalurkan dalam bentuk sembako sebesar 76,5, 12 persen makanan siap santap, 5,9 persen bahan makanan bergizi, 5,9 persen obat dan vitamin, 7,8 persen hygiene kit, 3,9 persen layanan konseling, dan lainnya 12 persen, serta 0 persen makanan pendamping ASI.


Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan bahwa perempuan, anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak dalam pandemi ini. Pasalnya, keberadaan mereka tidak hanya tersisih dari data penerima Bansos yang memang tidak terkini, juga jenis bantuan yang diberikan pun tidak memenuhi kebutuhan spesifik sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda setiap warga negara dalam kategori gender.


“Ini membuktikan bahwa Pemerintah belum melihat data gender sebagai acuan untuk merespons kondisi masyarakat yang berbeda-beda, dan masih adanya pemikiran bias dalam memahami prinsip pengarusutamaan gender,” katanya.


Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data bansos, menurutnya, harus dirombak dan dimutakhirkan dengan melibatkan masyarakat sipil, khususnya aspirasi perempuan.


Di samping itu, Kemensos dan Bulog perlu membuka diri dalam perbaikan data yang terintegrasi yang bersumber dari data-data yang diinisiasi oleh  kelompok perempuan, termasuk memastikan keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan bansos.


Sementara itu, Yanu Prasetyo dari IndoBIG Network mengatakan bahwa jenis bantuan sosial berupa sembako yang sangat dominan ini nampaknya menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih jenis bantuan dalam bentuk bahan pangan dibanding dengan bantuan tunai (cash transfer).


“Padahal, menurut hasil kajian kebencanaan internasional, jenis bantuan tunai di masa krisis sebenarnya bisa jauh lebih cepat, efisien, dan disukai oleh penerima bantuan,” katanya.


Pernyataan Yanu ini sejalan dengan temuan survei tersebut yang menyebut bahwa 50,5 persen sangat setuju dan 32,7 persen setuju dengan adanya pemberian penghasilan dasar universal (UBI) oleh negara kepada warganya tanpa syarat.


Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
 

BNI Mobile