Indonesia Galang Solidaritas Internasional Tolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

Suasana rapat Dewan Keamanan PBB atau Security Council. (Foto: cwmun.org)
Suasana rapat Dewan Keamanan PBB atau Security Council. (Foto: cwmun.org)
Suasana rapat Dewan Keamanan PBB atau Security Council. (Foto: cwmun.org)

Jakarta, NU Online

Indonesia yang merupakan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB terus berupaya menghentikan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel. Upaya tersebut di antaranya dilakukan dengan berusaha menggalang solidaritas dunia internasional.


Langkah Indonesia kembali mengajak masyarakat internasional disebut Kementerian Luar Negeri sebagai langkah dalam masa kritis menjelang rencana ini diajukan ke parlemen Israel pada 1 Juli 2020 mendatang.


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pernyataan Indonesia yang menekankan kembali penolakan atas aneksasi dan seruan mengajak masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, ditujukan untuk membangun kesadaran bersama.


"Sekarang ini masa critical time, (masa kritis) kita tidak bisa melakukan sendiri, jadi kita membangun kebersamaan internasional untuk juga menolak dan kita mencatat mayoritas negara dunia menentang rencana itu," katanya, Jumat (26/6) dikutip BBC Indonesia.


"Kita menyampaikan pesan juga ke negara sahabat termasuk Amerika Serikat, bahwa jika itu terjadi akan merusak martabat PBB dan DK PBB itu sendiri," ucap Teuku Faizasyah.


Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Israel mengurungkan niat untuk mencaplok sebagian kawasan Tepi Barat. Pasalnya, hal itu bisa merusak peta damai solusi dua negara untuk mengakhiri konflik dengan Palestina.


"Pencaplokan tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga akan membuat kawasan (Timur Tengah) tidak stabil," kata Guterres dikutip Associated Press, Rabu (24/6). Guterres meminta Israel mendengar desakan dari sejumlah negara untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.


Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional. “Jika dilakukan, itu akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, termasuk melanggar Piagam PBB,” tegas Guterres.


Pada rapat Dewan Keamanan PBB tingkat tinggi yang diselenggarakan Rabu (24/6) Guterres mengangkat topik utama rencana Israel dan AS dalam menganeksasi 30 persen wilayah Tepi Barat di Palestina.


Rencana aneksasi tersebut juga mendapat kecaman dari warga NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi dan mendukung gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait kondisi terkini di Palestina.


"Indonesia punya peran penting mendorong isu ini di forum internasional guna mewujudkan perdamaian di dunia," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.


PBNU juga kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina.


NU juga melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina. NU secara intens menggalang komunikasi dengan pelbagai pihak untuk memberi masukan demi tercapainya kedaulatan Palestina.


"Sejak tahun 1938, sikap NU tidak berubah. NU sangat konsen dan komitmen mendukung kedaulatan Palestina. Oleh karenanya kami menyambut baik gagasan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno LP Marsudi," jelas Helmy.


NU mendukung penuh tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.


Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Abdullah Alawi

BNI Mobile