RMINU Gresik Desak Pemkab Perhatikan Protokol Kesehatan di Pesantren

PC RMI NU Gresik melakukan audiaensi dan rapat koordinasi dengan Pemkab. (Foto: NU Online/Syafik H)
PC RMI NU Gresik melakukan audiaensi dan rapat koordinasi dengan Pemkab. (Foto: NU Online/Syafik H)
PC RMI NU Gresik melakukan audiaensi dan rapat koordinasi dengan Pemkab. (Foto: NU Online/Syafik H)

Gresik, NU Online
Sejumlah pesantren telah menerima kembali para santri usai libur panjuang akibat Corona. Pada saat yang sama, hadir pula santri baru yang butuh adaptasi dengan lingkungan yang ada.

 

Karena masih dalam ancaman merebaknya virus Covid-19, sejumlah layanan yang mendukung bagi tidak tersebarnya virus harus dilakukan pesantren. Dan hal ini hendaknya juga menjadi perhatian semua kalangan, termasuk pemerintah daerah.

 

Kondisi itulah yang disuarakan Pengurus Cabang (PC) Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Gresik, Jawa Timur. Mereka  meminta pemerintah daerah setempat segera memberikan perhatian bagi tersedianya sejumlah alat pendukung protokol kesehatan.

 

“Sebelumnya, PC RMINU Gresik telah menggelar rapat koordinasi dan memutuskan masa kembalinya santri ditetapkan mulai 1 Juli 2020 hingga 31 Juli 2020,” kata Junaidi, Sabtu (4/7). 

 

Disampaikan Sekretaris PC RMINU Gresik ini bahwa lembaga yang menaungi sejumlah pesantren tersebut juga menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemkab Gresik.

“Dalam audiensi RMI NU Gresik dengan Pemkab yang langsung ditemui oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan siap memfasilitasi pondok pesantren dalam penerapan new normal,” ungkap Junaidi kepada media ini. 
 

Dijelaskannya bahwa dari audiensi tersebut juga ada kesanggupan bupati akan menanggung biaya rapid test dan mengakomodir seluruh keperluan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Termasuk memberikan alat thermo gun secara gratis.

 

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, hingga saat ini bantuan belum juga turun. Bahkan, pemerintah terkesan ribet soal aturan,” keluhnya.

 

Ikhtiar lain dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan. Namun jawaban yang muncul bahwa dinas setempat menjelaskan mau memberikan bantuan hanya untuk santri yang dari luar daerah, padahal yang diinginkan pondok pesantren adalah santri secara keseluruhan. 

 

“Akibatnya, banyak pesantren yang belum bisa memberikan jadwal kedatangan santri karena menunggu kejelasan soal ini,” tegasnya. 

 

Termasuk yang dilakukan PC RMINU Gresik adalah dengan melakukan komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  atau BPBD. Hanya saja belum ada surat disposisi dari Pemkab Gresik. “Padahal BPBD sudah siap membantu sembako dan masker," ungkap Gus Juned, sapaan akrabnya.

 

Disampaikannya, bahwa pihak pesantren mulai bertanya-tanya terkait bantuan rapid test dan alat pelindung diri serta kebutuhan bagi pemenuhan protokol kesehatan. Karena data terkait jumlah pesantren telah lama diberikan.

 

Dan bila diperhatikan dari rapat kordinasi yang dilakukan, maka hingga kini telah cukup waktu. Bahkan kesanggupan Pemkab Gresik terkait pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan sudah disampaikan kepada sejumlah pihak, termasuk wali santri.

 

Karena itu, PC RMINU Gresik mendesak Pemkab menepati janjinya agar segera merealisasikan bantuan bagi penanganan Covid-19 untuk pesantren saat santri kembali.

 

"Kami mendesak Pemkab Gresik agar segera merealisasikan bantuan untuk pesantren dalam menyiapkan protokol kesehatan saat masa kembalinya santri. Karena pondok pesantren dalam hal ini siap menegakkan protokol kesehatan dan menjalankan segala aturan," pungkasnya.

 

Kontributor: Syafik Hoo
Editor: Ibnu Nawawi
 

BNI Mobile