Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Masih PJJ, Pemerintah Perlu Tingkatkan Mutu Pembelajaran

Masih PJJ, Pemerintah Perlu Tingkatkan Mutu Pembelajaran
Pemerintah diminta untuk turun tangan dalam meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pemerintah diminta untuk turun tangan dalam meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jakarta, NU Online
Tahun Ajaran Baru 2020/2021 sudah mulai berlangsung pada pekan ini. Mayoritas sekolah pun masih mengandalkan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengingat kota tempat sekolah itu masih berada dalam zona yang belum aman, entah kuning atau bahkan merah. Meski pembelajaran model ini dianggap jauh kurang efektif ketimbang tatap muka, tetapi tidak ada pilihan lagi dari pada tidak ada proses belajar mengajar.

 

Pembelajaran yang terbilang baru di tingkat dasar dan menengah ini tentu saja mengalami beragam kendala. Karenanya, Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) Aris Adi Leksono meminta pemerintah agar turun tangan dalam meningkatkan mutu PJJ. Selain dengan memberikan fasilitas pendidikan yang cukup, hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan mutu pengajarnya.

 

“Pelatihan. Bimtek untuk guru dengan melibatkan komunitas masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lalin,” katanya kepada NU Online pada Jumat (17/7).

 

Pasalnya, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah atau madrasah. Mengenai fasilitas PJJ, menurutnya, masih belum maksimal karena semua diserahkan pada sekolah.

 

“Peningkatan mutu keterampilan PJJ masih berjalan alamiah, belum masif dan sistematis. Apalagi fasilitas new normal buat warga madrasah semuanya masih bebannya ditanggung lembaga masing-masing,” katanya.

 

Senada dengan Aris, Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren KH Fahad A Sadat juga menyampaikan sangat perlu peningkatan keterampilan bagi para guru. “Perlu banget untuk pelatihan karena media baru. Sesuatu yang baru juga butuh pemahaman bersama,” katanya kepada NU Online pada Jumat (17/7).

 

Lebih lanjut, Kiai Fahad menyebut bahwa konsep pembelajaran daring sampai saat ini tidak ada standarnya. Menurutnya, pemerintah belum berperan dalam hal bagaimana agar institusi pendidikan dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara maksimal. Hal itu mengingat semuanya dilimpahkan kepada masing-masing institusi, tidak ada aturan petunjuk teknisnya.

 

Oleh karena itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Buntet Pesantren itu mengiginkan agar pemerintah membuat satu platform tersendiri yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis, baik oleh siswa maupun guru.

 

“Saya inginnya pemerintah punya satu fasilitas program pembelajaran online yang bisa diunduh di Playstrore dan gratis. Jadi, siswa dan guru bisa menggunakannya secara gratis,” katanya.

 

Meskipun demikian, Kiai Fahad menyampaikan bahwa Buntet Pesantren sudah siap dengan pembelajaran daring dengan menggunakan beragam platform, seperti e-learning yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Google Meet, Google Classroom, hingga aplikasi obrolan pribadi seperti Whatsapp dan Telegram.

 

Karenanya, pihaknya telah meminta kepada para pengasuh pondok di Buntet Pesantren agar mengizinkan santrinya menggunakan ponsel di waktu mereka belajar di madrasah demi berlangsungnya pembelajaran yang telah menjadi keputusan di lingkungan pesantren.

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Muchlishon
 

BNI Mobile