Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kata RMI PBNU soal Rencana Pemberian Kuota Internet untuk Santri dan Pesantren

Kata RMI PBNU soal Rencana Pemberian Kuota Internet untuk Santri dan Pesantren
Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (PP RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin. (Foto: Istimewa)
Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (PP RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin. (Foto: Istimewa)

Jakarta, NU Online
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) didorong segera merealisasikan rencana memberikan bantuan kuota internet kepada santri dan pondok pesantren. Akselerasi program ini dinilai penting agar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak mengalami kendala. Belum ada jawaban resmi dari pemerintah mengenai wacana pemberian kuota gratis bagi santri dan guru di berbagai pesantren di Indonesia tersebut.


Menanggapi informasi ini, Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (PP RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  KH Abdul Ghaffar Rozin pun belum mengetahui secara pasti mengenai rencana pemerintah itu. Kata dia, terlepas dari rencana itu pemberlakuan PJJ di pesantren jelas membutuhkan kuota internet yang besar terutama bagi santriwan dan santriwati.  


“Kita belum tahu maksud tujuan dari bantuan pulsa, akses internet ini. Apa untuk santrinya atau pesantrennya?, karena dua-duanya membutuhkan. Pesantren yang masih daring dia butuh biaya online. Tapi yang lebih butuh biaya lagi sebenarnya santri karena mereka yang mengakses siaran langsung itu kan butuh kuota, data cukup besar,” kata kiai yang biasa disapa Gus Rozin ini kepada NU Online, Kamis (17/9).


Menurut putra Almarhum Kiai Sahal Mahfudz ini, realisasi program bantuan kuota untuk santri jelas bermanfaat. Pihak pengelola pesantren harus melakukan pengawalan dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis sehingga penyerapan anggaran pemerintah oleh pesantren dapat dipertanggungjawabkan.


“Penggunaan sesuai peruntukan itu menjadi sangat penting untuk dikawal masing-masing pesantren,” kata pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Aly Fi Ushul Al-fiqh ini.


RMI PBNU mendapat banyak laporan dari berbagai pesantren di Indonesia mengenai pembelajaran daring yang dinilainya tidak efektif. Salah satu keluhan yang diterima adalah tidak tersedianya jaringan bagi santri yang tinggal di perdesaan. Belum lagi kepemilikan telpon genggam yang masih bareng dengan orang tua.


“Ada lagi HP-nya yang tidak memenuhi syarat. Banyak sekali,” ucapnya.


Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong Kemenag segera memberikan bantuan kuota internet kepada santri yang sedang melaksanakan PJJ.  Kata dia, siswa madrasah dan santri pondok pesantren merupakan salah satu anak bangsa yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan siswa lainnya.


“Ini anak-anak di Kemendikbud mendapat bantuan kuota internet. Kami anak negara juga. Kami ini murid. Dari mana (bantuannya)? Gak ada, Pak. Saya gak melihat ada di sini (laporan tertulis). Gak ada perubahan,” kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu kepada Menteri Agama saat melakukan pertemuan.


Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: MUhammad Faizin

BNI Mobile