Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Demo Tolak UU Cipta Kerja Harus Beretika dan Santun   

Demo Tolak UU Cipta Kerja Harus Beretika dan Santun   
A'wan PWNU Jateng H Masruhan Syamsuri menyesalkan unjuk rasa berujung perusakan (Foto: NU Online/Samsul Huda)
A'wan PWNU Jateng H Masruhan Syamsuri menyesalkan unjuk rasa berujung perusakan (Foto: NU Online/Samsul Huda)

Semarang, NU Online
Aksi turun ke jalan atau demontrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI harus tetap mengedepankan etika dan kesantunan agar niat baik memperjuangkan kebenaran dan keadilan tidak kontra produktif.

 

A'wan Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah H Masruhan Samsuri mengatakan, gerakan memperjuangkan keinginan yang diyakini kebenarannya harus ditempuh dengan jalan yang benar dan tidak mengabaikan etika.

 

"Demonstrasi atau unjuk rasa untuk menuntut berbagai keinginan adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan di negara demokrasi seperti Indonesia," kata Masruhan kepada NU Online di Semarang, Kamis (8/10).

 

Politisi NU yang duduk di komisi A DPRD Jateng mengatakan hal itu menangapi maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu yang berujung pada kericuhan, di antaranya perobohan pintu gerbang dan perusakan sejumlah mobil yang diparkir di halaman gedung DPRD Jateng, Rabu (7/10).

 

Menurutnya, kalau memperjuangkan kebenaran yang ditempuh dengan cara tidak tepat bahkan mengabaikan etika justru kontra produktif, bisa jadi masyarakat yang pada awalnya mendukung akan berbalik sikap mengecam.

 

"Karena itu, siapa saja, terutama generasi muda termasuk para pelajar dan mahasiswa harus belajar menyampaikan aspirasi debgan benar di era demokrasi seperti sekarang ini. Banyak saluran yang bisa digunakan untuk mengekspresikan keinginan dan sikap kritis," tegasnya. 

 

Dikatakan, unjuk rasa termasuk salah satu ungkapan ekspresi yang dijamin di negeri ini, namun ungkapan ekspresi itu tidak boleh mengabaikan etika dan menyakiti atau merugikan pihak lain. 

 

"Tindakan anarkhis dengan merusak aset orang lain mestinya harus dihindari agar kebebasan yang sedang dinikmati itu tidak mengganggu pihak lain," ungkapnya.

 

Dia menambahkan, para inisiator atau penggerak unjuk rasa mestinya tidak hanya mengeksploitasi luapan emosi massa yang dimobilisasi untuk turun ke jalan, tetapi mestinya juga menyisipkan nilai-nilai pendidikan politik dan demokrasi di dalamnya dengan benar dan etis.

 

"Sehingga agenda aksi tidak hanya terkesan hanya memaki-maki pihak yang dikritisi atau ungkapan ketidakpuasan saja tetapi sekaligus memberikan teladan kepada publik bagaimana berdemokrasi yang baik.

 

Ketua PWNU Jateng Muhammad Muzamil setuju dengan ungkapan Masruhan, karena segala gerak gerik dan ungkapan di ruang publik disaksikan oleh warga lintas profesi dan usia.

 

"Ekspresi di ranah publik tanpa etika sangat tidak mendidik generasi penerus. Karena itu agenda demonstrasi atau unjuk rasa harus dimenej dengan bagus dan rapi dengan tetap mengedepankan etika dan sopan santun yang menjadi ciri masyarakat Indonesia," pungkasnya.

 

Kontributor: Samsul Huda
Editor: Abdul Muiz

BNI Mobile