IMG-LOGO
Warta

LFNU Lakukan Penyerasian Hisab Rukyah

Kamis 15 Mei 2008 17:10 WIB
Bagikan:
LFNU Lakukan Penyerasian Hisab Rukyah
Jakarta, NU Online
Untuk menyusun almanak tahun 2009 dan penentuan beberapa hari penting dalam Islam seperti awal Ramadhan dan Idul Fitri, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) akan melakukan rapat penyerasian hisab (perhitungan astronomis) dan rukyah (pengamatan pada Bulan).

Acara ini akan diselenggarakan pada 16-18 Mei 2008 di Sukabumi Jawa Barat dengan melibatkan pengurus dan ahli hisab yang tergabung dalam LFNU.<>

Ketua LFNU KH Ghozalie Masroeri menjelaskan penyerasian ini penting mengingat banyaknya metode hisab yang ada. Ahli hisab yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mereka yang dianggap mewakili keragaman metode tersebut.

Namun demikian, LFNU hanya mengakomodir metode hisab tahkiki yang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Metode hisab klasik Taqribi (perhitungan 'kurang-lebih') yang masih digunakan oleh sebagian pesantren tak lagi dimanfaatkan.

“Kalau ada yang memakai diluar tahkiki kami tolak karena tingkat akurasinya rendah, tetapi bukan berarti kita mencampakkannya,” ujarnya.

Sebenarnya, diantara berbagai metode tahkiki ini juga terdapat perbedaan hasil perhitungan. Namun bisa ditoleransi karena perbedaan tersebut sangat kecil, hanya di belakang koma. “Jadi kita tidak mengunggulkan satu metode yang sudah baku. Faktor-faktornya banyak,” katanya.

Kiai Ghozalie berharap agar para ulama ahli falak yang selama ini masih menggunakan metode Taghribi mempertimbangkan penggunaan metode yang lebih akurat ini. Ia mengibaratkan seperti belajar bahasa Inggris, ketika mencapai tingkat elementer, tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut di tingkat yang lebih tinggi.

“Ilmu hisab itu bagian dari astronomi atau ilmu alam, yang berkembang menurut penelitian. Ini yang tidak disadari oleh sementara orang yang terlalu fanatik pada satu metode. Tidak ada kitab muktabar untuk bidang falak,” katanya.

Salah seorang penulis kitab ilmu falak klasik yang saat ini masih banyak digunakan sendiri mengakui akan adanya pembaharuan metode ini sehingga memungkinkan kitab yang dikarangnya tidak digunakan lagi. Kasus salah lihat di Bangkalan dua tahun lalu dalam menentuan Idul Fitri menurutnya juga didasari oleh tingkat akurasi perhitungan yang kurang valid.

Metode Taqribi masih menggunakan perhitungan dan asumsi yang sangat sederhana seperti membagi siang dan malam 24 jam lalu dibagi lagi sehingga 12 jam untuk siang dan setiap dua jam 1 derajat dan mengasumsikan maghrib jam 6, padahal tidak selalu seperti itu.

Sejumlah tokoh LFNU saat ini sudah menciptakan metode baru yang cukup akurat seperti tercantum dalam kitab Nurul Anwar dan Al Mawakib. Kitab klasik seperti Khulasotul Washliyah yang cukup akurat juga tetap digunakan.

Saat ini, sebagian pengurus juga para astronom yang memiliki keahlian yang tinggi dalam astronomi. Akan tetapi, mereka yang masih menggunakan metode Taqribi juga tetap diupayakan untuk tetap dirangkul.

Sejumlah tokoh muda peminat ilmu falak di berbagai daerah seperti Blitar, Banyuwangi, Jember dan Malang saat ini juga sudah menggunakan metode yang cukup maju untuk melakukan hisab dan rukyah.

Selain membahas masalah hisab penyerasian yang rutin digelar setiap tahun ini, juga dilakukan evaluasi kegiatan organisasi. Rencananya LFNU juga akan menggelar pertemuan yang lebih besar menjelang Ramadhan nanti. (mkf)
Bagikan:
Kamis 15 Mei 2008 18:52 WIB
Otonomi Daerah Perburuk Kondisi Perburuhan
Otonomi Daerah Perburuk Kondisi Perburuhan
Jakarta, NU Online
Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi gubernur dan bupati untuk mengelola daerahnya, termasuk dalam aspek perburuhan turut memperburuk kondisi perburuhan yang sampai sekarang masih memperihatinkan.

Ketua Umum Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) H. Junaidi Ali mengemukakan desentralisasi ini menyebabkan tidak adanya integrasi dalam penanganan masalah perburuhan karena masing-masing level dinas perburuhan bertanggung jawab kepada kepala daerahnya, bukan pada menteri tenaga kerja dan transmigrasi.<>

“Antara dinas tenaga kerja tingkat satu dan dua tidak nyambung dengan pusat karena dia bawahannya gubernur dan bupati, meskipun namanya tetap depnaker,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.

Disisi lain, ketika menghadapi sebuah persoalan, buruh larinya ke tingkat pusat, padahal persoalan tersebut berada di daerah. Karena itu, Sarbumusi bersama beberapa serikat buruh lainnya mengusulkan revisi UU No 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun sejauh ini belum diterima.

Junaidi menuturkan ketaatan pengusaha dalam memenuhi hak-hak buruh saat ini juga lebih rendah dibandingkan masa pemerintahan orde baru yang sentralistik. Saat ini para pengusaha cenderung melanggar dan menggunakan jalur pengadilan jika terjadi perselisihan.

“Kalau dilihat dari akumulasi tuntutan, banyak sekarang pelanggarannya. Mengapa, karena tak ada ketaatan. Pengusaha dulu takut pada bupati atau ketua Golkar. SPSI mesti dari Golkar. Negosiasi cukup bipartit saja. Unjuk rasa juga banyak sekarang. Dulu sebelum diminta sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, jika dilihat dari aspek kebebasan, saat ini ruang untuk berekpresi jauh lebih luas. Sayangnya serikat buruh belum mampu memberikan pembelajaran yang memadai kepada buruh. Baru sekitar 40 persen pabrik yang ada serikat buruhnya. Dan yang ikut pun belum semuanya terjamah.

“Ukuran buruh itu perut, yang penting saya cukup, belum sampai mereka berbicara tentang hak warganegara. Lha perut saja belum selesai kok, baru kemudian otak. Dan terus terang saya kasihan, saat masyarakat sudah bicara tentang civil society, buruh belum. Keterbelakangannya masih jauh. Ini yang saya prihatinkan,” tandasnya.

Untuk meminimalisir keadaan itu, Sarbumusi kini setiap minggunya mengadakan kelas pembelajaran bagi anggotanya agar mereka tahu aturan perburuhan secara lengkap, bagaimana melakukan advokasi ditambah pengetahuan kewarganegaraan. (mkf)
Kamis 15 Mei 2008 16:17 WIB
Pengikut Ahmadiyah Minta Suaka ke Konjen Australia di Denpasar
Pengikut Ahmadiyah Minta Suaka ke Konjen Australia di Denpasar
Denpasar, NU Online
Sejumlah pengikut Ahmadiyah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendatangi Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali, Kamis (15/5). Didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali dan Aliansi Kebebasan untuk Toleransi (Akur), mereka bermaksud meminta suaka atau perlindungan.

Ada 13 anggota pengikut Ahmadiyah yang datang, mewakili 138 jemaat lainnya yang kini berada di asrama pengungsian di Lombok. Mereka mengaku ingin pergi ke Australia untuk meminta suaka.<>

Setiba di halaman Konjen, mereka ditemui seorang staf dan seorang petugas keamanan. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk. "Untuk sementara, permintaan Anda tidak bisa diterima, karena itu merupakan instruksi dari atasan. Kalau mau ke Australia, prosedurnya harus ke Kedubes Australia di Jakarta," kata staf konjen itu.

Setelah mendapatkan jawaban tersebut, para jemaat itu tidak jadi masuk. Salah seorang anggota Ahmadiyah, Sulhain, mengatakan alasan penolakan dari pihak Konjen tidak jelas.

"Padahal, setahun lalu, saudara-saudara kami dari Lombok meminta suaka dan diterima. Tapi, kok, sekarang tidak. Kata stafnya, sih, alasannya instruksi dari atasan," jelas Sulhain.

Syahidin, anggota jemaat yang lain, mengatakan, "Kami memilih mencari suaka di Australia karena di negeri sendiri kami tidak mendapat jaminan keamanan. Yang membuat resah saudara kami di Lombok karena muncul selebaran, yang mengatakan darah kami dianggap halal."

Ketua Divisi Advokasi LBH Bali, Nengah Jimat, mengatakan, para jemaat ini selanjutnya akan berupaya mencari suaka ke konsulat jenderal negara lainnya di Bali, seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia. "Dengan tidak diterima di Australia, kami akan mencari ke konjen lainnya," pungkas Jimat. (ant/rki)
Kamis 15 Mei 2008 14:25 WIB
26 Juta Pemilih Pemula Tak Yakin Pilgub Jateng Bawa Perubahan
26 Juta Pemilih Pemula Tak Yakin Pilgub Jateng Bawa Perubahan
Semarang, NU Online
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 22 Juni mendatang harus memberdayakan pemilih pemula yang sebagian besar kalangan pelajar. Namun, masalahnya, 26 juta dari mereka tak yakin hajatan pesta demokrasi lokal itu bakal membawa perubahan yang berarti bagi rakyat Jateng.

Data tersebut diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jateng, Ummi Nuamah, di Semarang, Kamis (15/5). Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Wasdiun.<>

Umi menjelaskan, sebagian besar pemilih pemula acuh menghadapi pilgub tersebut. Salah satu faktornya adalah mereka tidak mengetahui pilihan terbaiknya. “Dari 26 juta pemilih pemula, nyaris semua pesimis,” ungkapnya.

Karena itulah, lanjut Umi, pihaknya bekerja sama dengan Komis Pemilihan Umum Daerah dan Komite Nasional Pemuda Indonesia setempat melakukan sosialisasi pada 16 Mei besok. Sosialisasi akan dilakukan melalui Radio Swara Semarang.

Menurutnya, hal itu penting agar para pemilih pemula tidak salah memilih. “Kita ingin membangun kesadaran pada pemilih pemula, bahwa mereka itu sangat potensial menentukan pembangunan Jateng,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak berupaya untuk mengarahkan para pemilih pemula pada salah satu pasagan calon gubernur dan calon wakil gubernur. ”Sesuai aturan main organisasi, IPPNU netral meski Moh. Adnan (Ketua PWNU Jateng nonaktif) digandeng Partai Golkar sebagai Cawagub,” tuturnya.

Pihaknya hanya menuntut para cagub dan cawagub memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya di Jateng. Jika tidak, maka IPPNU tak akan mendukung siapa pun. “Pendidikan itu pangkal utama kemajuan suatu bangsa,” pungkasnya.

Umi mengaku yakin, melalui ‘tangan-tangan’ Pimpinan Cabang IPPNU se-Jateng, para pemilih pemula, utamanya kader IPPNU, makin cerdas. “Kami yakin, Cabang sudah melakukan hal terbaik untuk para pemilih pemula di daerahnya masing-masing,” tandasnya. (nam/rif)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG