Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kaleidoskop 2020: Empat Negara Arab Merapat dengan Israel

Kaleidoskop 2020: Empat Negara Arab Merapat dengan Israel
Ada empat negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang tahun 2020, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. (Foto: Flash90)
Ada empat negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang tahun 2020, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. (Foto: Flash90)

Yerusalem, NU Online
Ada empat negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang tahun 2020, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Jauh sebelum empat negara ini, Mesir (1979) dan Yordania (1994) juga sudah menjalin hubungan dengan Israel. Dengan demikian, ada enam negara Arab yang saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan Negeri Zion itu. 


Keempat negara Arab tersebut memiliki motif masing-masing terkait dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Secara umum, mereka berdalih bahwa menjalin hubungan Israel adalah sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan aneksasi atas wilayah Palestina. Kendati demikian, Palestina menentang keras langkah yang ditempuh negara-negara Arab tersebut.  


Apa yang dilakukan empat negara Arab itu memicu beragam reaksi dari sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Ada yang mendukung dan ada juga yang menentangnya. Secara umum, Turki—yang juga menjalin hubungan dengan Israel- dan Iran menolak kesepakatan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. Sementara, Mesir, Oman, UEA, Bahrain, dan lainnya menyambut baik kesepakatan tersebut. 


Terlepas dari itu semua, di akhir masa pemerintahannya, Trump terus berusaha membujuk negara-negara (Islam) lainnya untuk menjalin hubungan dengan Israel, dengan berbagai ‘imbalan yang saling menguntungkan’. Di satu sisi, negara-negara yang menyepakati normalisasi dengan Israel akan menjadi sekutu AS dan bisa mendapatkan bantuan akses pertahanan dari Negeri Paman Sam tersebut. Di sisi lain, perdagangan senjata AS akan semakin besar. 


Bagi pemerintah AS di bawah Trump, normalisasi merupakan bagian dari rencana mereka untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Trump memiliki cita-cita bahwa Israel lah yang akan menjadi  penjaga perdamaian di Timur Tengah. Oleh karena itu, Trump merasa negara-negara Arab perlu didekatkan dan dihubungkan dengan Israel. 


Uni Emirat Arab (UEA) 


Uni Emirat Arab (UEA) berhasil mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Kamis, 13 Agustus 2020. Diberitakan Reuters, Jumat (14/8), perjanjian damai antara UEA dan Israel tersebut berhasil dicapai dengan Presiden AS, Donald Trump, sebagai penengahnya. 


Kesepakatan itu dikukuhkan pada Selasa, 15 September, ketika Menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih, Washington, untuk menandatangani draf perjanjian damai bilateral dan ‘Abraham Accords’ dengan AS sebagai pengamat.


“Kepada tamu terhormat kami dari Israel, UEA, dan Bahrain, selamat atas prestasi luar biasa ini,” kata Presiden AS Donald Trump di akun Instagramnya, Rabu (16/9).


Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, menjelaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel merupakan langkah berani untuk mengamankan solusi untuk Palestina dan Israel yang sudah berkonflik puluhan tahun. 


“Sebagian besar negara akan melihat ini sebagai langkah berani untuk mengamankan solusi dua negara (Israel-Palestina), memberikan waktu untuk negosiasi," kata Gargash saat konferensi pers, dilansir laman AFP, Kamis (13/8).


Pada Selasa, 20 Oktober, delegasi Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya secara resmi melakukan kunjungan ke Israel. Rombongan UEA disambut langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Israel Katz. Merujuk pernyataan pemerintahan Israel, kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian kerja sama di bidang penerbangan, perlindungan investasi, serta sains dan teknologi.


Kemudian pada Ahad, 8 November, penerbangan pertama yang membawa turis asal Israel mendarat di Dubai, UEA. Dikutip Associated Press, Senin (9/11), penerbangan dengan menggunakan maskapai FlyDubai dengan nomor penerbangan FZ8194 itu mengudara dari Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv, Israel ke Bandara Internasional Dubai selama tiga jam, dengan melewati wilayah udara Arab Saudi dan Teluk Persia. 


Itu menjadi momen pertama sejak UEA-Israel mencapai kesepakatan normalisasi. Lalu pada Kamis, 26 November, penerbangan pesawat pertama yang operasikan Fly Dubai dari UEA mendarat di Kota Tel Aviv. 


Bahrain


Dalam sebuah pernyataan bersama, Amerika Serikat (AS), Israel, dan Bahrain menyebutkan bahwa kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan Israel dicapai setelah Donald Trump berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Raja Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa, pada Jumat, 11 September. 


Pada Selasa, 15 September, Menteri Luar Negeri Bahrain bersama dengan Menteri Luar Negeri UEA dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih, Washington, untuk menandatangani draf perjanjian damai bilateral dan ‘Abraham Accords’ dengan AS sebagai pengamat.


Menteri Informasi Bahrain, Ali al-Rumaihi, mengatakan, kesepakatan dengan Israel adalah langkah historis dan penting untuk membangun untuk membangun perdamaian di kawasan Timur Tengah. Menurut al-Rumaihi, seperti diberitakan Bahrain News Agency, Ahad (13/9), kesepakatan itu merupakan langkah realistis untuk membantu mengakhiri konflik Palestina dan Israel berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab.


Pada awal Desember ini, Bahrain dan Israel menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pariwisata di Tel Aviv, dengan dihadiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani, dan Menteri Pariwisata Israel, Orit Farkash-Hacohen. 


Al-Zayani mengatakan, keterbukaan Bahrain dengan Israel akan memberikan kontribusi di masa depan terkait dengan revitalisasi gerakan pariwisata yang lebih besar antara kedua negara tersebut. 


“Keterbukaan pariwisata dengan Israel dalam kerangka deklarasi dukungan untuk perdamaian yang disepakati kedua pihak akan berdampak besar dalam memperkaya sektor pariwisata dan mendukung kedua negara,” kata al-Zayani, diberitakan Alarabiya, Kamis, (3/12).


Al-Zayani pernah memberi sinyal akan menerima semua barang impor dari Israel, baik yang dibuat di wilayah Israel maupun di wilayah pendudukan miliki Palestina seperti Tepu Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemudian pemerintah Bahrain menegaskan, pihaknya melarang masuk barang impor asal Israel yang dibuat di pemukiman ilegal di atas tanah pendudukan milik Palestina. 


“Pernyataan Menteri (al-Zayani) telah disalahartikan dan Kementerian (Perindustrian dan Perdagangan Bahrain) tetap berpegang teguh terhadap komitmen pemerintah Bahrain mematuhi Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,”kata seorang pejabat di kementerian, diberitakan kantor berita nasional Bahrai, BNA, Jumat (4/12).


Sudan


Sudan mengawali proses normalisasi dengan Israel dalam sebuah deklarasi bersama pada Jumat, 23 Oktober. Beberapa pejabat Sudan mengatakan, pihaknya sulit menolak tawaran yang diajukan AS agar Sudan menjalin hubungan dengan Israel. 


Sebagai ‘imbalan’ atas kesepakatan itu, dilansir laman BBC, Sabtu (24/10), Trump akan menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS, membuka blokir bantuan ekonomi dan investasi. Sudan masuk ke dalam teroris AS sejak 1993, dengan tuduhan Presiden Omar Al-Bashir mendukung Al-Qaeda dan menampung Osama bin Laden.  


Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, berterima kasih kepada Trump karena sudah mengeluarkan negaranya dari daftar terorisme AS. Dikatakan, pemerintah Sudan tengah bekerja ‘menuju hubungan internasional yang melayani rakyatnya’. 


Maroko


Sebelumnya, pada Ahad (23/8), Perdana Menteri Maroko Saad Dien El-Otmani pernah menolak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurutnya, normalisasi hubungan dengan Israel akan membuat negeri Zion itu semakin semena-mena terhadap rakyat Palestina. 


Namun, Maroko dan Israel akhirnya sepakat menormalisasi hubungan diplomatik secara penuh dengan dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis, 10 Desember. Pengumuman itu disampaikan Trump melalui akun Twitternya. 


“Israel dan Kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh, sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah!" tulis Trump.  


Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Trump menyebut bahwa Gedung Putih mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat—sebuah teritori di bagian barat laut Afrika yang disengketakan selama puluhan tahun oleh Maroko dan Front Polisario didukung Aljazair yang ingin mendirikan negara merdeka di wilayah itu.

 

Sesaat setelah pengumuman kesepakatan Maroko-Israel, Raja Maroko, Mohammed, telah menelepon Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, pada Kamis. Pada kesempatan itu, Mohammed menegaskan bahwa Maroko mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Bagi dia, negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi, dan komprehensif untuk konflik tersebut.


Dengan kesepakatan ini, maka Maroko akan menjalin hubungan diplomatik penuh, melanjutkan kontak resmi dengan Israel, dan membuka jalur penerbangan langsung ke dan dari Israel untuk semua warga Israel.


Reaksi keras Palestina


Otoritas Palestina menolak dan mengecam langkah yang diambil empat negara Arab tersebut. Palestina menganggap, kesepakatan itu merupakan ‘pukulan’ bagi inisiatif perdamaian Arab dan sebuah agresi terhadap rakyat Palestina. Lebih dari itu, kesepakatan negara-negara Arab dengan Israel dinilai sebagai ‘tusukan dari belakang terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya’.  


Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam al-Salhi, menegaskan, setiap normalisasi dengan Israel tidak bisa diterima hingga Israel mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina. 


“Setiap negara Arab yang mundur dari Prakarsa Perdamaian Arab 2002—yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina- tidak bisa diterima dan (Itu malah) meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya atas hak-hal rakyat Palestina,” kata al-Sahli, diberitakan Aljazeera, Kamis (10/12).


Disebutkan, kesepatakan tersebut bertentangan dengan Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Arab dan Prakaras Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative). Karena itu, Palestina meminta agar negara-negara Arab mematuhi Prakarsa yang diusulkan Kerajaan Arab Saudi pada 2002 lalu itu. Sesuai Prakarsa tersebut, untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu maka harus dimulai dari menjaga hak-hak rakyat Palestina.


Juru bicara Hamas—kelompok yang mengontrol Jalur Gaza- Hazem Qassem menyebut, normalisasi dengan Israel adalah ‘dosa politik’ yang akan mendorong Israel melakukan pendudukan atas wilayah Palestina.


Pewarta: Muchlishon
Editor: Fatoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online