Home Warta Nasional Khutbah Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Obituari Video Nikah/Keluarga Tokoh Hikmah Arsip

Refleksi 2020: PBNU Desak Peningkatan Mutu Regulasi dengan Semangat Keadilan

Refleksi 2020: PBNU Desak Peningkatan Mutu Regulasi dengan Semangat Keadilan
Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online)
Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online)

Jakarta, NU Online

Dalam refleksi dan tausiyah kebangsaan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyoroti bahwa pada 2020 terdapat sejumlah produk perundang-undangan yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, dan lain-lain.


Menurut Kiai Said, produk legislasi yang dibuat harus menjiwai semangat untuk menghadirkan supremasi keadilan. Dengan kata lain, gelombang penolakan terhadap UU yang dinilai kontroversial harus menjadi bahan renungan yang serius. 


“(Hal itu) untuk memperbaiki tata legislasi serta komunikasi politik dan publik yang baik,” ungkapnya saat membacakan butir-butir refleksi akhir tahun 2020, di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Selasa (29/12) siang. 


Karena itu, PBNU mendesak berbagai pihak terkait untuk segera mewujudkan peningkatan mutu regulasi yang dijiwai semangat menghadirkan keadilan. Sebab, keadilan merupakan tujuan yang harus dicapai melalui penciptaan regulasi dan penegakan hukum yang jelas, tegas, dan transparan.


Dengan begitu, berbagai kegaduhan dan keriuhan yang menimbulkan gejolak di masyarakat akibat terdapat tafsir liar, dapat segera dihindari. Kiai Said lantas mengutip Surat An-Nisa ayat 58.


Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Selain itu, Allah memerintahkan agar ketika menetapkan hukum di antara manusia, harus menetapkannya secara adil.


Kemudian, PBNU menyoroti pula soal pengendalian dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dikatakan Kiai Said, PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. 


“Hal itu terlihat dari sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih. Bahkan di beberapa kasus terlihat masih ada unsur politik yang melatarbelakangi kebijakan antarelemen pemerintah. Padahal keselamatan jiwa setiap penduduk merupakan prioritas di atas kepentingan politik apa pun,” tutur Kiai Said.


Sejak Maret hingga Desember 2020 ini, kurva jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih terus meningkat. Karena itu, PBNU mengajak semua komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


Namun demikian, tegas Kiai Said, PBNU tetap memberikan apresiasi sekaligus mendukung penuh upaya pemerintah dalam upaya melakukan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Sebab hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan nyawa warganya.


Pada kesempatan itu pula, atas nama PBNU, Kiai Said menyampaikan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya pahlawan kesehatan Covid-19 selama masa pandemi ini. Ia juga memhonon kepada Allah agar menerima segala amal bakti yang telah diberikan oleh seluruh tenaga kesehatan. 


“Semoga Allah menerima amal bakti para pahlawan korban Covid-19 dari para dokter, paramedis, para ulama, pemangku pesantren, para kiai, dan pengurus NU. Juga kepada seluruh masyarakat yang telah meninggalkan dunia, mendahului kita semua akibat wabah ini,” pungkasnya.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya