IMG-LOGO
Warta

Gus Dur: Pada Waktunya Saya akan Bubarkan FPI

Ahad 1 Juni 2008 18:55 WIB
Bagikan:
Gus Dur: Pada Waktunya Saya akan Bubarkan FPI
Jakarta, NU Online
Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengungkapkan kekesalannya terhadap aparat kepolisian yang terkesan mendiamkan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI).

"Saya tidak bisa ambil tindakan, saya bukan aparat negara. Saya hanya mengimbau, Kapolri harus segera bertindak," kata Gus Dur saat menjenguk salah seorang korban penyerbuan FPI, Kiai Maman Imanulhaq di Rumah Sakit Mitra Internasional, Jl Jatinegara, Jakarta Timur, Ahad (1/6) sore.

Gus Dur menjelaskan, dalam ketentuan undang-undang, orang yang membawa senjata itu melanggar hukum. Itu sebabnya siapapun orang yang berbuat melanggar hukum, harus ditindak secara hukum.

Sebelumnya dilaporkan sedikitnya 12 orang dari massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) terluka saat diserbu Puluhan orang yang mengenakan atribut FPI di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Gus Dur menyesalkan, pada saat terjadi penyerbuan itu pihak kepolisian mendiamkan saja ulah FPI. Tak satupun anggota FPI ditangkap. Polisi beralasan tidak ingin memperkeruh suasana.

"Kalau tadi ditindak justru bisa rusuh, itu malah memperkeruh suasana. Kita ingin seperti ibarat menangkap ikan, airnya tetap tenang," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Winarko.

Menanggapi itu Gus Dur menilai aparat keamanan tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap massa FPI.

“Pemerintah tidak berani. Pada waktunya saya yang akan membubarkan FPI,” kata Gus Dur tanpa menjawab pertanyaan wartawan bagaimana caranya pembubaran itu.

Ketua Dewan Syura DPP PKB itu bahkan menuding pihak Kapolri sendiri berada di balik organisasi yang dipimpin Habib Rizieq itu. (nam)
Tags:
Bagikan:
Ahad 1 Juni 2008 15:51 WIB
FPI Serbu Massa Aliansi Kebebasan Beragama
FPI Serbu Massa Aliansi Kebebasan Beragama
Jakarta, NU Online
Puluhan orang yang mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI) menyerbu massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat akan melakukan orasi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Ahad (1/6) sekitar pukul 13.00 WIB.

Sedikitnya 12 orang dari AKKBB terluka parah akibat pemukulan oleh massa FPI itu dan langsung di larikan ke RS Mitra Jatinegara dan RSPAD Gatot Subroto.<>

"Jumlah pastinya belum terhitung sebab masih terpencar-pencar jauh,” kata koordinator lapangan Nong Dalrol Mahmoda di halaman gedung Galeri Nasional, Jl Merdeka Timur, Jakarta Pusat beberapa saat setelah penyerangan.

"Secara cepat, anggota FPI berteriak-teriak dan mengejar menggunakan tongkat bambu. Anggota FPI serta-merta memukuli anggota AKKBB yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat seperti Ahmadiyah dan Aliansi Pluralitas Keagamaan," kata Nong.

Koordinator aksi AKKBB Anick H.T mengatakan, tidak ada persoalan dengan FPI. Diduga penyerangan FPI itu terkait advokasi yang dilakukan aliansi ini kepada jemaah Ahmadiyah. (nam)
Ahad 1 Juni 2008 10:24 WIB
Jubir Kepresidenan Tantang Mahasiswa soal BKM
Jubir Kepresidenan Tantang Mahasiswa soal BKM
Jakarta, NU Online
Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng pasang badan. Ia menantang para mahasiswa yang menolak dana Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) untuk berdebat. Andi siap melayaninya dimana saja, di kampus atau diforum-forum yang dipersiapkan untuk melakukan adu argumentasi terkait BKM ini.

Hal ini diungkapkan Andi Mallarangeng sebelum melakukan diskusi yang diadakan di DPR, belum lama ini. "Di kampus? Boleh, saya akan datang ke kampus. Kemarin juga saya sudah datang ke kampus. Atau di Istana? Kemarin, anak-anak UI (Universitas Indonesia) sudah berdialog dengan saya di Istana," kata Andi.<>

Tegas dikatakan Andi Mallarangeng, mahasiswa yang tak mampu wajib hukumnya dibantu oleh pemerintah dan sisi pendanaan, termasuk melalui BKM sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. "Mahasiswa itu adalah aset bangsa sehingga harus dibantu," tandas Andi.

Sementara Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis dalam pesan singkatnya melalui SMS kembali mempertanyakan sikap pemerintah yang mengucurkan dana BKM itu. Ia menjelaskan dana itu, sama sekali tak ada dalam APBN. Harusnya, bila ingin dianggarkan, pemerintah harus melakukan persetujuan terlebih dahulu dengan DPR.

"Untuk dana BLT saja belum disetujui oleh DPR. Apalagi BKM ini. Harusnya pemerintah perlu melakukan persetujuan terlebih dahulu dong dengan DPR. Apalagi, dana itu mencapat Rp 14 trilyun," kata Emir Moeis seraya menegaskan kembali, pemerintah hingga sekarang ini belum melakukan pembahasan terkait merubah APBNP tahun 2008 yang kedua kalinya.

Dan ternyata anggaran BKM itu ternyata dananya mencapat Rp 501.7 milyar. Sebelumnya, Kepala Bappenas Paskah Suzetta juga mengakui besaran dana untuk BKM itu. Paskah Suzetta menjelaskan, jatah BKM untuk perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar Rp 443 miliar yang dibagikan kepada 165.100 mahasiswa.

Sementara untuk mahasiswa dari perguruan tinggi agama (PTA), berjumlah 48.900 yang dianggarkan sebesar Rp 58,7 miliar. Sehingga rencana pemerintah yang akan melanjutkan program BKM hingga tahun 2009 ini, anggaran yang akan diusulkan akan mencapai Rp 600 miliar. (kom/dar)
Ahad 1 Juni 2008 8:17 WIB
Ketua DPR: Pemerintah Jangan Pernah Berpikir Naikkan TDL
Ketua DPR: Pemerintah Jangan Pernah Berpikir Naikkan TDL
Sukoharjo, NU Online
Ketua DPR RI, Agung Laksono meminta pemerintah tidak memiliki pemikiran untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

"Saat ini rakyat sudah dibebani dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan naiknya harga bahan kebutuhan pokok," katanya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (31/5).<>

Menurut dia, krisis listrik yang terjadi saat ini jangan sampai menysul krisis energi dan BBM yang telah terjadi sebelumnya.

Ia mengatakan, pemerintah, dalam hal ini PT PLN dan Departemen ESDM, harus segera mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

"Jangan menunggu sampai tahun 2009 krisis listrik diatasi, melalui pembangunan pembangkit bertenaga batu bara, berkapasitas 10 ribu MW," katanya seperti dilansir sumber Antara.

Ia mengharapkan, pemerintah dapat segera mencari jalan keluarnya sekarang, antara lain dengan membangun pembangkit bertenaga gas.

Masalah defisit listrik ini, lanjut dia, menjadi tanggung jawab PLN dan seharusnya sudah dapat diantisipasi sebelumnya.

Ia khawatir, dengan terjadinya krisis listrik ini, akan berimbas terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Investor bisa lari jika tidak ada jaminan ketersediaan listrik. Masalah 'power' ini merupakan salah satu pertimbangan utama dalam melakukan investasi," katanya. (dar)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG