Home Nasional Keislaman English Version Baru Fragmen Internasional Risalah Redaksi Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Penuh Masalah, Dewan Pakar Tani Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertanian 

Penuh Masalah, Dewan Pakar Tani Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertanian 
Masalah pertanian memang sangat rumit tetapi sangat mudah untuk diselesaikan. Asalkan, benar-benar diurus oleh orang-orang yang memang ahli dan memahami berbagai persoalan dalam dunia pertanian.
Masalah pertanian memang sangat rumit tetapi sangat mudah untuk diselesaikan. Asalkan, benar-benar diurus oleh orang-orang yang memang ahli dan memahami berbagai persoalan dalam dunia pertanian.

Jakarta, NU Online
Dunia pertanian negeri ini penuh dengan permasalahan, sehingga diperlukan berbagai solusi untuk mengatasinya. Solusi tersebut diperlukan agar Indonesia sebagai negara agraris tidak mengimpor beras dari luar negeri. 

 

Dewan Pakar Petani Muda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur Supriyanto menawarkan beberapa solusi, yakni meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola, jaringan pembibitan, dan tata niaga pertanian dalam negeri. 

 

"Jadi, solusi yang pertama adalah tata kelola. Karena pertanian kita memang harus diperbaiki dari hulu sampai hilir," ujarnya kepada NU Online melalui sambungan telepon, Rabu (24/3) pagi.

 

Kartu Tani yang menjadi salah satu program pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, diharapkan berjalan secara efektif. Para petani harus dipastikan benar-benar memiliki akses untuk mengambil pupuk. 

 

"Pupuk (harus) dijamin tidak akan diambil oleh spekulan. Pupuk ini memang disediakan, pabrik-pabrik pupuk membuat. Tapi kan itu di tangan spekulan. Entah bagaimana kejadiannya sampai pupuk itu di tangan spekulan, tidak di tangan petani. Artinya jaringan pupuk kita harus diperbaiki. Itu solusi yang pertama," jelasnya. 

 

Sebagai perbandingan, di Thailand, para petani dibiarkan atau dibebaskan untuk menanam apa saja. Di sana tidak ada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat liberalisasi dalam pertanian di Thailand. 

 

Sekalipun begitu, para petani di sana tetap bisa hidup. Sebab, pemerintah Thailand menjamin kelancaran hilir di pertanian dengan bersedia membeli komoditas produk dari hasil buminya sendiri. Panen apa pun pasti akan ditampung pemerintah. Saat panen melimpah, pemerintah Thailand membeli dan mengekspor produk pertanian ke luar negeri. 

 

Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. Supriyanto menilai, pemerintah hanya membenahi bagian hulu tapi membiarkan persoalan yang ada di hilir. Para petani, melalui Kementan, diberikan PPL di setiap kecamatan. Bahkan terdapat pendamping petani di setiap desa. Semua itu dibayar menggunakan pendapatan nasional (APBN).

 

"Tapi ketika panen, (petani) dibiarkan. Mau dijual ke mana tapi tidak ada pembelinya. Lalu harga jatuh dan petani pusing. Di tahun berikutnya, mereka tidak mau menanam lagi," tutur Akademisi yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (Unisma) ini. 

 

"Sedangkan di Thailand tidak begitu. Mereka (petani) dibiarkan menanam. Begitu panen melimpah, pemerintah menjadi pembelinya dan kemudian mencarikan pasar di luar negeri. Saya kira (Thailand) ini lebih realistis, daripada yang model kita. Ini harus diperbaiki tata kelolanya," imbuh Supriyanto.

 

Solusi kedua yang mesti diperhatikan pemerintah untuk menjaga stok beras sehingga tidak harus impor ke luar negeri adalah dengan memperbaiki jaringan pembibitan. Hal ini diperlukan agar para petani bisa memperoleh bibit berkualitas. 

 

"Jika jaringan pembibitan ini baik, petani akan mendapatkan bibit yang berkualitas dan bisa menghasilkan produk pertanian yang juga berkualitas. Bibit dan obat-obatan harus diperhatikan. Jangan sampai bibit malah berkurang di masa panen sehingga petani menanam dengan bibit seadanya yang membuat hasilnya tidak optimal," terang Supriyanto.

 

"Jaringan penyediaan pupuk (juga) harus jelas. Petani harus dapat pupuk yang bagus, tepat waktu, dan terjangkau. Petani itu tidak minta yang gratis kok, (karena) yang penting (harganya) terjangkau saja," lanjut Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Malang ini. 

 

Sementara solusi ketiga yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia adalah memperbaiki tata niaga gabah. Supriyanto menegaskan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) harus aktif dan tidak boleh pasif dengan hanya menerima beras. 

 

PT Pertani di bawah Kementerian BUMN pun harus aktif dengan membuat depo (lapak pertanian) di setiap desa atau kecamatan untuk membeli gabah petani. Hal ini menurut Supriyanto sangat mudah karena didukung APBN. 

 

"Pemerintah itu sudah punya Bulog, sudah punya BUMN namanya Pertani. Itu saja digalakkan, tangannya dipanjangkan sampai ke desa-desa untuk membeli produk petani. Bulog jangan membeli beras dari tengkulak, Bulog itu bisa bikin kepanjangan tangan," tegas Supriyanto.

 

"Apa sih susahnya di setiap kecamatan diberi perwakilan Bulog atau tenaga yang membeli dari petani? Dibuat jaringan atau sistem, dibuat aplikasi jual gabah misalnya," tutur Dewan Pakar Agrobisnis Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Timur ini. 

 

Jika di setiap desa terdapat BUMD atau kepanjangan tangan dari BUMN untuk membeli hasil produk pertanian langsung dari petani, maka masalah pertanian akan selesai dalam waktu yang tidak lama. Sebab, desa-desa akan punya pasar yang terjaring atau berjejaring dengan BUMN.

 

"Kalau di Jawa Timur ini misalnya panen bawang ya menjualnya di Pertani atau Bulog yang punya kepanjangan tangan di desa-desa. Apa sih susahnya kalau itu misalnya pakai SK Menteri, SK Gubernur, SK Bupati. Beres," jelas akademisi yang mengajar di Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Unisma ini. 

 

Menurutnya, masalah pertanian memang sangat rumit tetapi sangat mudah untuk diselesaikan. Asalkan, benar-benar diurus oleh orang-orang yang memang ahli dan memahami berbagai persoalan dalam dunia pertanian. "(Dan) orang NU akan siap membantu," tegas Supriyanto.

 

Sebelumnya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menginstruksikan seluruh kader se-Indonesia untuk mendesak pemerintah membatalkan rencana impor beras satu juta ton dari Thailand. Impor beras dinilai hanya akan merugikan nasib petani Indonesia. 

 

"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," tegas Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Adhe Musa Said, Senin (22/3) lalu.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan

Posisi Bawah | Youtube NU Online