Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Soal Mudik, Pemerintah Harusnya Mengatur Bukan Melarang

Soal Mudik, Pemerintah Harusnya Mengatur Bukan Melarang
Ilustrasi: mudik bareng NU tahun 2017 lalu. (Foto: NU Online)
Ilustrasi: mudik bareng NU tahun 2017 lalu. (Foto: NU Online)

Jakarta, NU Online

Muhammad Shofiyulloh, seorang warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin asal Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berdomisili di Bekasi mengeluhkan kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. 


Shofi mengatakan, pemerintah seharusnya mengatur soal mekanisme mudik bagi warga yang hendak bertemu dengan sanak keluarga di kampung, bukan justru melarangnya. Larangan mudik pada tahun ini dinilai sudah tidak relevan karena vaksinasi Covid-19 sudah digelar di berbagai daerah di Indonesia. 


“Kan bisa saja mudik bersyarat dengan membawa surat sehat, surat keterangan tes swab antigen, tes swab PCR, atau sebelum mudik divaksinasi dulu. Jadi bisa dengan cara itu. Kenapa kok harus ada larangan mudik? Saya heran. Harusnya kebijakan mudik berbeda dengan tahun lalu karena sekarang sudah banyak vaksinasi buat masyarakat secara gratis,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Opi ini, kepada NU Online melalui sambungan telepon, Selasa (6/4) sore. 


Ia juga heran terhadap kebijakan pemerintah yang sekalipun melarang mudik tetapi justru membuka tempat-tempat wisata dengan dalih untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Kebijakan ini dinilai sangat paradoks dan berbanding terbalik. Sebab tempat wisata di daerah, biasanya dikunjungi oleh para pemudik dari luar daerah tersebut.


“Kalau di kampung saya sendiri, orang yang main ke tempat wisata itu adalah orang-orang yang mudik. Warga setempat sudah tidak nafsu dengan tempat-tempat wisata yang ada. Dekat tempat saya itu ada tempat wisata, Waduk Malahayu contohnya sekitar lima menit dari rumah saya. Itu yang main ke situ orang-orang yang mudik. Orang kampungnya sendiri sudah bosan,” tutur Kang Opi. 


“Terus membangkitkan ekonominya dari mana gitu maksudnya? Paradoks banget. Kontras banget akhirnya. Nggak nyambung, karena orang-orang yang wisata itu ya orang-orang yang mudik. Jadi kalau tempat wisata dibuka jadi terkesan berbanding terbalik. Satu sisi melarang, tapi di sisi lain malah dibuka,” imbuh pria alumnus Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur ini.


Makna mudik bagi perantau


Sebagai perantau, Kang Opi menjelaskan bahwa mudik merupakan momentum tersendiri yang sangat indah bagi orang-orang yang selama satu tahun tidak bertemu sanak keluarga dan harus bekerja di kota. Bahkan menurutnya, mudik telah menjadi cita-cita yang harus dipendam selama satu tahun. 


“Cita-cita itu seperti wah saya mau pulang nih, berarti harus ngumpulin duit sekian atau ngumpulin barang-barang lain biar nanti ketika pulang ngasih ke keluarga. Jadi momentum tersendiri gitu. Setibanya di kampung halaman ya nyekar (ziarah), silaturahim, ketemu keluarga, dan pastinya mengenang masa-masa lalu, masa-masa kecil,” jelas Opi..


Tahun lalu, ia mengaku tidak mudik karena mematuhi aturan pemerintah yang melarang mudik. Biasanya, jika mudik, ia berada di kampung halaman sekitar 10 hari. Lalu sekira pertengahan syawal kembali ke Bekasi untuk menjalankan rutinitas sebagai tenaga pendidik di Pesantren Motivasi Indonesia,  Setu, Kabupaten Bekasi.


“Jadi ketika di kampung ya saya nyekar ke makam embah (nenek), bareng-bareng keluarga besar. Setelah shalat ied bareng-bareng berangkat ke makam. Biasanya saya pulang kampung itu seminggu atau tiga hari sebelum lebaran. Tahun kemarin nggak pulang kampung karena mematuhi aturan pemerintah,” jelas Kang Opi.


Ia berharap kepada pemerintah agar ketika membuat kebijakan harus didasari dengan prinsip kesetaraan yang mesti dipastikan benar-benar terwujud dalam negara yang beriklim demokratis ini. Jangan sampai pemerintah justru membeda-bedakan strata sosial masyarakat. 


Sebagai contoh, ia menyoroti kedatangan Presiden Joko Widodo ke acara pernikahan pasangan Youtuber dan Penyanyi, Muhammad Attamimi Halilintar dan Titania Aurelie Nur Hermansyah, baru-baru ini.


“Kalau warga biasa mau mengadakan acara pernikahan kok dipersulit? Tapi presiden sampai hadir begitu. Seberapa penting sih acara pernikahan youtuber itu sampai-sampai Pak Jokowi hadir? Kenapa kok di tempat lain ada bencana kok nggak hadir di sana saja? Kan masalah di negara ini juga bukan di satu tempat, banyak juga gitu. Miris juga,” katanya.


“Jadi menurut saya, karena mudik sudah jadi budaya atau tradisi di Indonesia ya diperbolehkan saja. Tapi dengan syarat. Boleh mudik asal membawa hasil tes swab atau membawa hasil vaksinasi, karena presiden saja boleh menghadiri undangan pernikahan karena presiden sudah divaksinasi. Seharusnya warga juga begitu. Karena kan sama-sama manusia begitu. Bikin kebijakan itu harus setara,” tegasnya.


Dikutip dari situs resmi, pemerintah Indonesia sebelumnya telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran pada 2021. Hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada 26 Maret 2021 lalu.


Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Tujuannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
 

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” tegasnya, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Selasa petang.


Sementara itu, kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun ini dinyatakan final dan tidak bisa berubah lagi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menindaklanjuti larangan mudik yang sudah diumumkan Muhadjir Effendy.


“Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final,” ucap Budi Karya melalui keterangan resmi, pada Ahad (4/4) pekan lalu, dikutip dari Kompas


Soal tempat wisata yang dibuka, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sudah memperkirakan lonjakan kunjungan di berbagai tempat wisata dekat perkotaan pada masa libur lebaran 2021. Hal itu sebagai dampak dari kebijakan pelarangan mudik atau pulang ke kampung halaman.


“Mudik memang ditiadakan, tapi destinasi wisata yang dekat perkotaan harus bersiap-siap. Kami memprediksi destinasi wisata dekat perkotaan atau pusat pertumbuhan akan mengalami peningkatan kunjungan Kami titip kepada mereka dan aparat setempat agar memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” terang Sandiaga Uno di Jakarta, pada Senin (5/4) kemarin. 


Sandi mengatakan sudah bertemu dengan Menko PMK Muhadjir Effendy dan mendapatkan restu untuk membuka destinasi wisata selama liburan. Ia mengatakan, pelarangan mudik pada tahun ini dilakukan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro atau PPKM.


Tahun lalu, larangan mudik dilakukan dalam bingkai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pengaturan selama masa libur Lebaran ini akan mempertimbangkan evaluasi pergerakan selama Libur Paskah 2021.


“Kita sudah mengantisipasi kalau mudik ditiadakan, maka spot-spot yang sudah jadi favorit, seperti (Kebun Binatang) Ragunan, Ancol, Kota Tua, Setu Babakan, Taman Mini akan ramai pengunjung, dan begitu banyak spot-spot pariwisata dan budaya yang ada di wilayah DKI, termasuk Monas,” terang Sandi. 


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online