Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Kemendikbud Klaim Bukan Terbitan Resmi, Tapi Kamus Sejarah Ada ISBN

Kemendikbud Klaim Bukan Terbitan Resmi, Tapi Kamus Sejarah Ada ISBN
Sampul buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terbitan Kemendikbud.
Sampul buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terbitan Kemendikbud.

Jakarta, NU Online

Hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dari buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Ketua LP Ma'arif PBNU H Zainal Arifin Junaidi, misalnya mengatakan hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari sebagai upaya sistematis pengaburan sejarah bangsa dan lebih jauh lagi upaya pengaburan akar bangsa Indonesia.

 

"Penghapusan itu juga bisa diartikan sebagai upaya mengeliminasi NU dari partisipasi dan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang," kata Arifin Junaidi, Senin (19/4).


Sementara Ketua Umum NU Circle (Masyarakat Profesional Santri) R. Gatot Prio Utomo mengatakan bahwa Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang diterbitkan Kemendikbud tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan madrasah.

 

"Jika hal itu dilakukan generasi muda nantinya akan kehilangan tokoh-tokoh nasional, yang berjuang hidup dan mati, untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia," kata Gatot.
 

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan bahwa buku yang dimaksud tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi," kata Hilmar melalui siaran pers tertulis pada Senin (19/4).

 

Ia mengklaim dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Pihaknya tidak pernah mencetak dan mengedarkannya kepada masyarakat.

 

"Naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," kata Hilmar.

 

Anehnya, meski tidak resmi, pada salinan naskah yang telah beredar, buku tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Sejarah Triana Wulandari, dan Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, serta telah mendapatkan nomor ISBN 978-602-1289-76-1.

 

Pertanyaannya, apakah sebuah buku yang tidak resmi diterbitkan perlu mencantumkan tanda tangan Dirjen serta mencantumkan nomor ISBN? Lalu apakah fungsi ISBN?

 

Dikutip dari laman resmi perpusnas.go.id (https://isbn.perpusnas.go.id/Home/InfoIsbn#info1) yang diakses Selasa (20/4) siang, ISBN atau International Standard Book Number adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.

 

ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit, sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain.

 

Selanjutnya disebutkan, ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia.

 

Perpustakaan Nasional RI mempunyai fungsi memberikan informasi, bimbingan dan penerapan pencantuman ISBN serta KDT (Katalog Dalam Terbitan). KDT merupakan deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang diberikan penerbit untuk dicantumkan di halaman balik judul sebagai kelengkapan penerbit.

 

Pada laman tersebut juga disebutkan fungsi ISBN, yaitu Memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit; Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku; Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London.

 

Selanjutnya, terbitan yang dapat diberikan ISBN mencakup buku tercetak (monografi) dan pamflet; terbitan braille; buku peta; film, video, dan transparansi yang bersifat edukatif, audiobooks pada kaset, CD, atau DVD; terbitan elektronik (misalnya machine-readable tapes, disket, CD-ROM dan publikasi di internet); salinan digital dari cetakan monograf; terbitan microform; software edukatif; mixed-media publications yang mengandung teks

 

Sementara terbitan yang tidak dapat diberikan ISBN meliputi terbitan yang terbit secara tetap (majalah, bulletin, dan lain-lain); iklan; printed music; dokumen pribadi (seperti biodata atau profil personal elektronik); kartu ucapan; rekaman musik; software selain untuk edukasi termasuk game; buletin elektronik; surat elektronik; permainan.


Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online