Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

PBNU Batalkan Demi Hukum Kepengurusan Serikat Nelayan NU

PBNU Batalkan Demi Hukum Kepengurusan Serikat Nelayan NU
(Foto: dok NU Online)
(Foto: dok NU Online)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 523/A.II.04.d/06/2020, tanggal 27 Syawal 1441 H /19 Juni 2020 M, tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul UIama, masa khidmah 2020-2020. Diketahui SK tersebut menetapkan Witjaksono sebagai Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.

 


Pembatalan ini tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 656/A.II4.d/03/2021 tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 523JA.II.04.dKJ6.2020 tentang Pengesahan Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2020-2020.

 

"Mencabut, menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 523/A.II.04.d/06/2020, tanggal 27 Syawwal 1441 H /19 Juni 2020 M, tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul UIama, masa khidmah 2020-2020," demikian bunyi SK tersebut.

 

Surat bertanggal 11 Sya'ban 1442 H/25 Maret 2021 M ditandangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar, Katib Syuriyah KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

 

SK mengangkat nama-nama Tim Kerja Pembentukan Kepengurusan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama dengan Koordinator Umarsyah, dan anggota-anggota H Ribikin Emhas, H Aizzuddin Abdurrahman, H Andi Najmi Fuaidi, H Ishfah Abidal Aziz, H Ulil Hadrawi, Witjaksono, Asep Irfan Mujahid, dan Achdianto Ilyas Pangestu.

 

Tim tersebut mendapat beberapa amanah,

 

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Nahdlatul Ulama tentang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama serta petunjuk teknis pembentukan kepengurusan Badan Otonom tersebut;

 

2. Menyusun kepengurusan Serikat Nelayan Nahdlatul UIama di tingkat Wilayah dan Cabang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

 

3. Menyusun rancangan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang akan dibahas dan disahkan dalam kongres Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama:

 

4. Menyelenggarakan Pertemuan Nasional dalam rangka persiapan penyelenggaraan kongres dan penyusunan materi-materi pokok yang akan dibahas di dalam kongres Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama;

 

5. Menyelenggarakan Kongres Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk menetapkan kepengurusan di tingkat pusat untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. dengan ketentuan sudah terbentuk sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) struktur kepengurusan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di Wilayah dan Cabang yang memiliki garis pantai.


Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online