Home Nasional Keislaman English Version Baru Fragmen Internasional Risalah Redaksi Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Skema Bantuan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro

Skema Bantuan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki. (Foto: Kemenag)
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki. (Foto: Kemenag)

Jakarta, NU Online
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki mengatakan bahwa pada tahun ini, pihaknya akan kembali mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk proses sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK). Langkah ini sudah pernah dilakukan pada 2020 untuk membantu pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal.


Pada tahun 2020 menurut Mastuki, Kemenag telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 3.251 UMK dengan anggaran dari Kemenag melalui BPJPH. Alokasi anggaran ini merupakan salah satu skema fasilitasi yang diberikan selain skema self declare yakni sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha.


"Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, bagi UMK yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJPH, dapat melakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau yang dikenal dengan istilah self declare," terangnya Selasa (22/6) dilansir dari laman Kemenag.


Fasilitasi sertifikasi halal menurut Mastuki banyak dinantikan pelaku UMK terutama terkait pelaksanaan self declare dalam upaya percepatan sertifikasi halal. Selain dengan skema alokasi anggaran dan self declare, Kemenag juga tetap menjalankan layanan sertifikasi halal reguler secara simultan.


Dalam menerbitkan sertifikat halal ini lanjut Mastuki, BPJPH terlebih dahulu menerima ketetapan halal yang disampaikan oleh MUI sebagai dasar penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH.


Seluruh pelaku UMK yang menjadi peserta program fasilitasi tersebut juga diwajibkan mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) Pembinaan Jaminan Produk Halal terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target.


Berkat kerjasama BPJPH, MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI diharapkan percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK bisa terus ditingkatkan. Pada tahun 2020, ribuan UMK yang tersebar di 20 provinsi berhasil difasilitasi proses sertifikasi halalnya.

 

Bantuan bagi para pelaku UKM ini berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berhak mendapatkan fasilitas gratis (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dalam proses sertifikasi halal.

 

Editor: Muhammad Faizin

Posisi Bawah | Youtube NU Online