Warga Muslim Akan Miliki Kekuasan Ekonomi Luas dalam Perjanjian Manila

Warga Muslim Akan Miliki Kekuasan Ekonomi Luas dalam Perjanjian Manila
Manila, NU Online
Para warga Muslim di Filipina selatan akan memiliki kekuasan ekonomi luas atas ekonomi lokal mereka yang kaya sumber daya alam, termasuk hak untuk membatalkan kontrak-kontrak tambang yang ada, jika perjanjian perdamaian dengan Manila disetujui nanti.

Menurut satu fotokopi satu perjanjian wilayah, yang diberikan kepada Reuters, Ahad, pemerintah masa depan dari wilayah otonomi baru Muslim, yang dikenal sebagai tanah air Bangsamoro, akan memiliki tanggungjawab penuh atas penggunaan tanah, hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua potensi sumber energi baik di lepas pantai maupun menuju pantai, dan hak untuk mengembangkan sumber-sumber mi<>neral.

"Perlu meletakkan landasan bagi tanah air Bangsamoro untuk menangani kebutuhan kemanuisiaan dan ekonomi warga Bangsamoro serta aspirasi-aspirasi politik mereka," kata dokumen itu.

Perjanjian wilayah itu , yang memperluas satu wilayah ekonomi enam provinsi yang ada, dan memerlukan perundingan 10 tahun, menurut rencana akan ditandatangani di Kuala Lumpur, Selasa.

Perjanjian itu adalah satu langkah penting menuju pemulaian kembali perundingan-perundingan resmi antara kelompok gerilyawan Muslim terbesar Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah tetapi itu tidak menjamin berakhirnya salah satu dari konflik-konflik yang paling alot di Asia Tenggara itu.

Jika perjanjian perdamaian itu gagal atau macet, yang menurut para pengamat kemungkinan sekali besar, perjanjian wilayah itu tidak akan terjadi. Usaha-usaha hukum untuk mencegahnya sudah dimulai dan para politikus Katolik menyerukan dilakukan protes terhadap perjanjian itu, Senin.

Baik MILF maupun Manila telah berjanji akan menyetujui satu perjanjian akhir pada Nopember 2009 tetapi batas-batas waktu selalu saja tidak ditepati dalam perundingan sepuluh tahun, disela oleh konflik kekerasan.

Para warga Muslim di selatan di negara yang berpenduduk mayoritas beragama Katolik itu telah mengusahakan beberapa bentuk kemerdekaan selama 40 tahun dan lebih dari 120.000 orang tewas dan dua juta orang terlantar akibat konflik itu.

Berdasarkan perjanjian wilayah itu, pemerintah Bangsamoro akan memperoleh hasil 75 persen dari pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi tambang dan sumber-sumber alam lainnya, dapat membentuk misi dagang di negara-negara asing dan ikut serta dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.

Tetapi pemerintah Bangsamoro itu tidak memiliki kekuasaan atas pertahanan, luar negeri, pos dan kebijakan moneter.(ant)
BNI Mobile