KEMERDEKAAN RI KE-63

Ormas Berbasis Sektarian Sebabkan Kemunduran Bangsa

, Ormas Berbasis Sektarian Sebabkan Kemunduran Bangsa
, Ormas Berbasis Sektarian Sebabkan Kemunduran Bangsa
Jakarta, NU Online
Maraknya pendirian ormas-ormas yang berbasis massa sektarian menjadikan bangsa ini semakin mundur dalam logika perpolitikan. Banyak orang membentuk ormas hanya untuk mengumpulkan dan menyuarakan kepentingan kelompoknya saja.

Kenyataan ini ditandai dengan semakin menguatnya lokalitas di setiap daerah. Bahkan ormas-ormas yang mestinya berorientasi pembangunan nasional dan pembangunan bangsa berubah menjadi sekadar kelompok bandit tradisional di tengah-tengah kota.<>

Hal ini dikatakan Arbi Sanit yang hadir sebagai pembicara, dalam sosialisasi undang-Undang Ormas dalam Era Reformasi di Hotel Santika Jakarta (12/08). Hadir sebagai keynote speaker Suhatmansyah, direktur fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan Departemen Dalam Negeri.

Semestinya, ”Tidak perlu membentuk ormas jika hanya untuk mengumpulkan orang-orang sesuku saja, karena hanya akan semakin memperburuk persatuan bangsa. Kepala daerah juga mestinya tidak harus putera asli daerah. Ini benar-benar mangancam persatuan bangsa,” ungkapnya.

Menurut Arbi, ke depan, bangsa Indonesia harusnya memilih untuk menyatukan diri dan menghilangkan sekat kedaerahan jika ingin menjadi bangsa yang besar dan tangguh dengan tidak selalu mengedepankan semangat kedaerahan dan sektarian yang bisa mengakibatkan hilangnya Indonesia sebagai sebuah bangsa.

”Negara masih utuh karena masih ada birokrasi dan tentara yang menjaga wilayah-wilayah perbatasan,” terangnya

Ditambahkannya, semestinya pemerintah dapat memantau perkembangan-perkembangan ormas agar tidak terjadi tumpang tindih, mana yang sifatnya ormas, mana LSM dan mana yang hanya sekedar organisasi profesi atau kesukuan tradisional.

Sementara menurut Suhatmansyah, hubungan antara pemerintah dan ormas telah mengalami perbaikan di masa Reformasi. Jika pada masa Orde Baru pemerintah bertindak sebagai pengendali yang bersifat otoriter, maka kini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang demokratis.

”Ke depan, pemerintah akan berusaha menjembatani ormas-ormas agar dapat dilibatkan dalam setiap uji proses pengambilan keputusan publik. Ormas-ormas akan dijadikan sebagai mitra kerja pemerintah dalam skalanya masing-masing.” tuturnya. (syf)
BNI Mobile