IMG-LOGO
Warta

Konferensi Petani Sedunia Ditutup dengan Pembacaan “Deklarasi Maputo”

Jumat 24 Oktober 2008 10:58 WIB
Bagikan:
Konferensi Petani Sedunia Ditutup dengan Pembacaan “Deklarasi Maputo”
Maputo, NU Online
Konfrenasi Petani Sedunia yang tergabung dalam La Via Campesina di Maputo, Mozambik, Afrika, semenjak sepekan lalu secara resmi telah ditutup setelah dibacakan deklarasi Maputo yang disebut Open Letter from Maputo, Kamis (23/10).

Deklarasi teresebut menegaskan kembali bahwa krisis multidimensi yang melanda dunia saat ini, sejak dari krisis ekonomi, ekologi, krisis kemanusiaan, semuanya disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang telah mengubah pandangan hidup yang penuh solidaritas menjadi kehidupan yang saling bersaing berdasarkan kepentingan materi.<>

Pangan yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang bersifat sosial diubah semata menjadi komoditi, dan karena hal itu duijalankan oleh korporasi besar yang berorientasi ekspor. Sistem ini telah merusak ekonomi dan pertanian rakyat baik di negara maju maupun di negara berkembang yang kebanjiran barang ekspor. Hal itu juga berimplikasi terhadap konsumsi masyarakat karena ikut diseragamkan, sehingga memusnahkan makanan tradisional di seluruh dunia.

Ekspor bahan makanan antar pulau dan antar benua itu dengan sendirinya juga membutuhkan energi yang besar, sehingga berpotensi merusak lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global.

Selanjutnya deklarasi itu juga mengindikasikan bahwa pembukaan lahan oleh pengusaha besar, selalu menggusur lahan dan kesempatan rakyat untuk bertani. Penerapan benih hasil rekayasa jenetika yang mereka lakukan telah mencemari bibit lokal yang alami, sehingga bibit asli menjadi hilang, baik karena dimusnahkan oleh perusahaan besar, maupun tercemari oleh bibit rekayasa genetika.

Pengembangan pertanian berdasarkan prinsip nasionalitas dan lokalitas dengan sendirinya akan mengurangi penggunaaan energi fosil yang mencemari. Demikian juga akan melestarikan keamanan dan keaslian bibit lokal, dan yang penting lagi setiap petani kecil di berbagai negara bisa mengembangkan pertaniannya sendiri tanpa khawatir direbut oleh perusahaan multi nasional. Langkah ini juga akan mengurangi terjadinya pemanasan global sebesar 40 % yang diakibatkan oleh pertanian kimiawi, sementara pertanian alami menyejukkan bumi.

Para delegasi sepakat bahwa untuk mendorong perkembangan pertanian di kawasan Afrika. Para delegasi dari berbagai belahan benua mengusulkan agar sekretariat internasional dipindahkan dari Jakarta ke kawasan Afrika dengan harapan bisa lebih mendorong dinamika pertanian di benua hitam yang masih sering dilanda kelaparan itu.

Indonesia sendiri sebagaimana dikatakan Tejo Pramono, Sekretaris Pelaksanan Komite Intrenasional Campesina, memang sangat penting mendorong kemajuan pertanian Afrika yang, masih tertinggal. Tetapi hal itu perlu persiapan. Apalagi tantangan terbesar bukan tidak ada dana, justru karena kelebihan dana.

“Selama ini negara maju merasa kurang hebat kalau tidak membantu negara Afrika dalam menyediakan uang dan pangan. Tetapi itu tetaplah dalam bentuk hutang yang penuh ikatan sehingga menjerat mereka. Demikian juga kalangan LSM, juga telah terbiasa dengan dana proyek, dan sangat tergantung pada dana, sehingga mereka tidak terbiasa dengan kerja sukarela bersama petani,” katanya kepada NU Online.

Padahal yang harus dilakukan Campesia adalah mengorganisi petani dan membuat mereka mandiri. Masih dibutuhkan waktu lama untuk persiapan itu, bisa dua tiga tahun lagi. Artinya sekretariat tetap di Jakarta, sampai Afrika siap.

Pernyataan itu dibenarkan oleh Lino dan Cruz Vasco salah seorang aktivis Uniao Nacional De Camponeses (Unac) atau Serikat Petani Mozambik, karena itu hingga saaat ini Afrika belum melakuakn sidang regional untuk menerima atau tidak tawaran tersebut, baru setelah musyawarah akan diambil keputusan, termasuk akan ditempatkan di negara mana sekretarian tersebut. Memang berbagai problem dan karakter Afrika mesti diperhatikan dalam menempatkan sekretariat ini, sebab afrika memiliki problem yang cukup khas.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden Muzambiq itu ditutp dengan sangat sederhana tetapi hikmat yang dipuncaki dengan sambutan dari Henry Saragih, yang masih terus dipercaya untuk memimpin La Via Campesina hingga empat tahun mendatang.

Penutupan dilakukan dengan renungan yang menampilkan berbagai kesenian tradisional Afrika, yang dihayati oleh para delegasi dengun penuh hikmat dengan penuh militansi dan rasa persaudaraan. Perlawanan terhadap gerakan ekonomi neoliberal, sebagai termanifestasi dalam WTO, IMF dan Bank Dunia, tetap menjadi agenda perjuangan La Via Campesina ke depan. (Abdul Mun’im DZ)
Bagikan:
Jumat 24 Oktober 2008 18:13 WIB
Hati-hati, WNI Dicurigai Teroris
Hati-hati, WNI Dicurigai Teroris
Bucharest, NU Online
Warga Negara Indonesia (WNI) diharapkan berhati-hati, terutama mereka yang sedang berada di luar negeri. Kewaspadaan ini dimaksudkan untuk melindungi diri mereka dari kecurigaan para petugas interpol yang terus melacak jaringan Teroris di seluruh dunia.

Warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam memang merupakan sasaran awal kecurigaan dalam proses pencarian jaringan teroris. Demikian pesan Agus Tata Suprapta dalam Khutbah Jum'at-nya di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) untuk Rumania (25/10).<>

Lebih lanjut, Agus yang bekerja sebagai Staff Lokal KBRI di Rumania menyatakan, "Bangsa indonesia mesti berhati-hati karena segala tindak lakunya sedang diamati oleh seluruh dunia."

Karenanya, Agus berharap umat Islam di Indonesia dapat mencitrakan Islam dengan sebenarnya sebagai agama yang memberikan keamanan dan kedamaian kepada seluruh umat manusia.

"Jika umat Muslim di Indonesia berhasil menghadapi cobaan ini dengan penuh kesabaran dan keteladanan tentang keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, maka warga indonesia di seluruh dunia pun akan mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang baik dari warga dunia lainnya," tandasnya.

Terkait dengan hal ini, beberapa warga Muslim Indonesia berinisiatif mencukur jenggot untuk meminimalisir kecurigaan interpol terhadap mereka. (min)
Jumat 24 Oktober 2008 17:8 WIB
Ratusan Dosen Universitas Al-Azhar Mesir Ancam Mogok Mengajar
Ratusan Dosen Universitas Al-Azhar Mesir Ancam Mogok Mengajar
Kairo, NU Online
Baru-baru ini, sejumlah dosen Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, mengancam akan melakukan mogok mengajar. Hal ini dikarenakan adanya isu akan dilegalkannya Rancangan Undang-Undang pencampuran mahasiswa-mahasiswi Al-Azhar oleh rektorat Universitas tersebut.

Sebagaimana dilansir harian Mesir Asshabah (19/8), Rektor Al-Azhar Dr. Ahmad at-Thayyib bernencana akan menyamakan undang-undang Universitas Al-Azhar dengan universitas-universitas Mesir lainnya, sesuai dengan UU nomor 49, tahun 1973, yang membicarakan tentang pencampuran mahasiswa-mahasiswi dan pembolehan mahasiswa non-Muslim bagi seluruh universitas di Mesir.<>

Dr. Muhammad Husain Uwaidlah, kepala Asosiasi Staf Pengajaran mengatakan, bahwa Dr. Ahmad at-Tayyib memerintahkan untuk membentuk panitia guna mempelajari usulan perubahan UU al-Azhar nomor 103, tahun 1961, serta menyiapkan UU Khusus Universitas al-Azhar yang menyamai UU universitas-universitas Mesir lainnya. Hal ini tentu menentang keistimewaan Universitas al-Azhar dengan undang-undang independennya yang menolak tegas pencampuran antara mahasiswa serta mahasiswi, mulai dari tingkat 'Idadiyyah sampai ke tingkat perkuliahan. Ini juga bertentangan dengan poin terpenting dalam UU al-Azhar perihal tidak diperbolehkannya non Muslim berafiliasi dengan al-Azhar.

Minggu lalu, koran Mesir lainnya, al-Ahram, mengadakan wawancara  yang diisi oleh Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmad Nadlif, dan Rektor Universitas Al-Azhar, Dr. Ahmad al-Tayyib. Pada wawancara tersebut, Dr. Nadlif meminta Rektor al-Azhar untuk mempelajari sikap hukum guna memisahkan fakultas-fakultas ilmiah seperti kedokteran, teknik, pertanian, farmasi, humaniora dan lainnya serta menetapkan (tidak merubah) fakultas-fakultas keislaman lainnya yang dianggap sebagai pondasi dasar Universitas Al-Azhar.

Dr. Nadlif juga meminta Dr. Ahmad Tayyib untuk mempelajari perubahan UU nomor 103, tahun 1961, dimana universitas al-Azhar mempunyai kesamaan hukum UU dengan UU aturan universitas Mesir nomor 49 tahun 1973, dengan memberikan perizinan terhadap al-Azhar, ruang gerak untuk mendirikan lembaga-lembaga keazharan menengah untuk pelajaran teknik dan kesenian sehingga bisa meluluskan alumnus-alumnus teknik yang profesional dan kompeten dalam bidangnya masing-masing, sebagai ganti dari pelulusan para dai dan ulama' yang ada selama ini. Artinya, Perdana Menteri mendorong Dr. Ahmad Tayyib untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan UU al-Azhar, dan menyamakannya dengan UU universitas lain.
 
Permintaan Perdana Menteri Mesir ini menimbulkan konflik dari dewan dosen Al-Azhar yang mengancam dengan argumentasi-argumentasinya. Bahkan dikabarkan adanya kemungkinan walk out (mogok) dari kegiatan belajar mengajar Al-Azhar, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Uwaidlah.

"Seluruh umat Islam harus melawan RUU ini karena Al-Azhar adalah kiblat ilmiah internasional yang tidak dikhususkan Mesir saja. Al-Azhar juga merupakan sumber keislaman yang moderat semenjak berdirinya", kata Dr. Uwaidlah.

"Lembaga-lembaga pendidikan semacam itu (yang seperti diusulkan Perdana Menteri Mesir), menyalahi konteks undang-undang aturan al-Azhar yang menyatakan bahwa tanggung jawab Universitas al-Azhar hanya meliputi pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah saja, bukan mengeluarkan alumni yang pakar dalam profesinya sebagai ganti dari para dai dan para imam", imbuh beliau. (bbt/numesir/atj)
Jumat 24 Oktober 2008 16:21 WIB
Gus Dur Mengaku Didatangi 12 Capres, Minta Dukungannya
Gus Dur Mengaku Didatangi 12 Capres, Minta Dukungannya
Banjarmasin, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengaku telah didatangi 12 calon presiden (Capres) yang meminta dukungannya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2009 nanti.

"12 orang Capres, yaitu enam dari kalangan militer dan enam dari kalangan sipil telah minta dukungan. Saya katakan siap beri dukungan bila saya sendiri tidak maju sebagai Capres," katanya dalam acara halal bihalal keluarga besar PKB dan tokoh masyarakat di Banjarmasin, Kamis (23/10) tadi malam.<>

Disebutkannya, Capres yang telah minta restu dan dukungan itu antara lain Presiden SBY, Wiranto, dan Sultan Hamengkubowono XI yang akan berpasangan dengan Akbar Tanjung.

"Jadinya kepada mereka, saya katakan ya Insya Allah, karena apa, wong yang dimintai dukungan juga Capres," ucapnya disambut tawa para hadirin.

Di hadapan simpatisan di Banjarnasin, Gus Dur curhat telah dijegal, termasuk dalam hal penolakan daftar calegnya dari PKB.

"Meskipun partai yang saya bina dijegal, tapi lucu karena hampir semua partai dan Capres justru minta dukungan dan doa restu saya," katanya.

Terhadap berbagai permintaan dukungan politik itu, Gus Dur menjanjikan untuk memberikan jawaban resmi setelah 20 Nopember 2008, termasuk kebijakan partai PKB ke depan. (ant/sam)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG