IMG-LOGO
Opini

Tahap-tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU

Kamis 27 November 2008 12:46 WIB
Bagikan:
Tahap-tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU
Dalam sejarah, sejak zaman Sahabat Rasulullah SAW hingga sekarang ternyata para khalifah, sultan, ulil amri menggunakan sistem rukyah sebagai dasar itsbat atau penetapan awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun pada abad 8 masehi sudah masuk ilmu hisab dari India.

Memahami, menghayati, dan mengamalkan ad-dinul islam, harus mendasarkan pada asas  ta’abbudiy (ketaatan). Untuk mewujudkan kesempurnaan ta’abbudiy perlu didukung dengan menggunakan asas ta’aqquliy (penalaran). Dalam konteks ini, asas ta’abbudiy dilaksanakan dengan mengamalkan perintah rukyatul hilal. Untuk kesempurnaan rukyatul hilal perlu didukung dengan menggunakan asas ta’aqquliy, yakni dengan memanfaatkan ilmu hisab.<>

NU dalam menentukan awal bulan Qamariah, khususnya awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah, melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap pembuatan hitungan hisab
2. Penyelenggaraan rukyatul hilal
3. Berpartisipasi dalam sidang itsbat
4. Ikhbar

Tahap Pembuatan Hitungan Hisab


Ilmu falak berkembang di kalangan NU sejak abad 19. Lembaga-lembaga pendidikan NU, seperti pesantren dan madrasah memberikan pendidikan ilmu falak/hisab. Dari pendidikan itu lahirlah ulama-ulama ahli falak/hisab NU tersebar di seluruh Indonesia.

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) didirikan dari tingkat pusat sampai daerah sebagai wadah berhimpunnya ahli hisab, astronom, dan ahli rukyah; menyelenggarakan diklat hisab dan rukyah dari tingkat dasar sampai tingkat mahir; menangani masalah-masalah kefalakiyahan dan pemanfaatannya.

Setiap menjelang awal tahun, LFNU menyelenggarakan musyawarah ahli hisab, astronom, dan ahli rukyah untuk merumuskan hitungan hisab kalender tahun-tahun berikutnya. Hisab jama’iy/kolektif/penyerasian, diumumkan melalui almanak setiap tahun dan digunakan untuk penyelenggaraan rukyatul hilal.

Hisab yang digunakan sebagai pemandu dan pendukung rukyah didasarkan pada metode rukyah yang tinggi akurasinya, terutama dari karya para ahli di kalangan NU, seperti antara lain: al-Khulashatul wafiyah karya KH Zubair Umar; Badi’atul Mitsal dan Durusul Falakiyah karya KH Ma’shum Ali; Nurul Anwar karya KH Noor Ahmad SS; Irsyadul Murid karya KH Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah; Mawaqit karya Dr Ing H Khafid; dan Hisab dan Rukyah dalam Teori dan Praktik karya Drs H Muhyiddin, M Si. Metode-metode ini termasuk kelompok tingkat haqiqi tahqiqi dan tadqiqi/’ashri (kontemporer).

Selain hitungan hisab didasarkan pada metode tahqiqi dan tadqiqi, NU juga menerima haddu imkanir rukyah (kriteria visibilitas hilal). Kriteria imkanur rukyah ini digunakan untuk menolak laporan hasil rukyah, sedang secara astronomis ketinggian hilal ketika itu belum memungkinkan dirukyah. Tetapi imkanur rukyah tidak dijadikan sebagai penentuan awal bulan qamariyah.

Perhitungan hisab awal bulan qamariyah yang didasarkan pada metode haqiqi tahqiqi, tadqiqi/’ashri (kontemporer) dan kriteria imkanur rukyah, digunakan untuk memandu dan mendukung penyelenggaraan rukyatul hilal.

Penyelenggaraan Rukyatul Hilal

Sesungguhnya rukyat/observasi terhadap benda-benda langit khususnya bulan dan matahari telah dilakukan ribuan tahun sebelum masehi. Rukyat demi rukyat, observasi demi observasi dilakukan kemudian dicatat dan dirumuskan, lahirlah ilmu hisab/ilmu astronomi.

Rukyat/observasi adalah ibu yang melahirkan ilmu hisab dan astronomi. Tanpa rukyat/observasi tak akan ada ilmu hisab dan astronomi. Tanpa ada rukyat/observasi yang berkelanjutan, maka ilmu hisab akan mandeg/statis. Dengan demikian rukyat itu ilmiah.

Di satu sisi rukyat berfungsi mengoreksi hitungan hisab, dan di sisi lain hisab menjadi pemandu dan pendukung rukyat.

Rukyat yang diterima di Indonesia ialah rukyat Nasional, yakni rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum. Perbedaan hasil rukyat di Indonesia dengan Negara lain seperti Saudi Arabia tidaklah menjadi masalah. (Lebih lanjut mengenai ini akan dibahas di rubrik Syari’ah)

Dengan panduan dan dukungan ilmu hisab, maka rukyat diselenggarakan di titik-titik strategis yang telah ditetapkan (saat ini ada 55 tempat) di seluruh Indonesia di bawah koordinasi LFNU di pusat dan di daerah. Pelaksana rukyat terdiri dari para ulama’ ahli fiqh, ahli rukyat, ahli hisab, dan bekerja sama dengan ormas Islam dan instansi terkait.

Rukyat diselenggarakan dengan menggunakan alat sesuai dengan kemajuan teknologi dan yang tidak bertentangan dengan syar’i.

Berpartisipasi dalam Sidang Itsbat

Hasil penyelenggaraan rukyatul hilal di lapangan dilaporkan kepada PBNU. Dari laporan-laporan itu sesungguhnya NU sudah dapat mengambil keputusan tentang penentuan awal bulan, tetapi tidak segera diumumkan melainkan dilaporkan lebih dulu ke sidang itsbat, dengan tujuan agar keputusan itu berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Ketika para sahabat berhasil melihat hilal, tidak serta-merta mereka  menetapkannya dan mengumumkan kepada masyarakat mendahului penetapan Rasulullah SAW.

Hasil rukyat dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau sebagai Rasul Allah maupun sebagai kepala negara menetapkannya. Sebagaimana tersebut dalam hadits:

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: orang-orang berusaha melihat hilal (melakukan rukyatulhilal) lalu saya memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya saya telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar supaya berpuasa”. (HR Abu Dawud, Daruquthni, dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menunjukkan :
1. Tingginya semangat melaksanakan rukyat di kalangan para sahabat
2. Para sahabat tidak memutuskan sendiri dan tidak mau mendahului Rasulullah SAW
3. Itsbat sepenuhnya ada di tangan Rasulullah SAW. baik sebagai Rasul Allah, maupun sebagai kepala negara
4. Itsbat Rasulullah SAW. berlaku bagi semua kaum Muslimin dan mengatasi perbedaan yang mungkin timbul di kalangan sahabat

Itsbat suatu terminologi fiqh untuk suatu penetapan negara tentang awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah. Di Indonesia wewenang itsbat didelegasikan kepada Menteri Agama RI. Menurut fiqh, itsbat harus didasarkan dalil rajih, yakni rukyatul hilal. Dalam mengambil itsbat, Menteri Agama RI menyelenggarakan sidang itsbat pada hari telah diselenggarakan rukyatul hilal, dan dihadiri anggota BHR, wakil-wakil Ormas Islam, pejabat-pejabat terkait, dan para duta dari negara-negara sahabat. Dalam kesempatan ini, NU melaporkan hasil penyelenggaraan rukyatul hilal dan perhitungan hisabnya sebagai bentuk partisipasi dalam rangka itsbat.

Menteri Agama RI dalam itsbatnya didasarkan atas dasar rukyatul hilal dan hisab. Itsbat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI berlaku bagi seluruh ummat Islam di seluruh NKRI tanpa terkecuali. Perbedaan yang mungkin terjadi harus sudah selesai ketika itsbat dikeluarkan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. dan para sahabat.

Ikhbar (Pemberitahuan)

Setelah dikeluarkan itsbat, maka NU mengeluarkan ikhbar tentang sikap NU mengenai penentuan awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah atas dasar rukyatul hilal yang didukung dengan hisab yang akurat sesuai dengan kriteria imkanur rukyat.

Ikhbar akan mempunyai daya dukung terhadap itsbat, jika Menteri Agama RI memutuskan atas dasar dalil rajih. Sebaliknya ikhbar berfungsi sebagai kritik atas itsbat yang tidak didasarkan pada dalil rajih.

Ikhbar adalah hak PBNU untuk menetapkan hasil rukyat yang dikeluarkan setelah itsbat, dan merupakan bimbingan terhadap warga NU, yang secara jam’iyyah (kelembagaan) harus dilaksanakan.

Dari paparan di depan, dapat dipahami bahwa penentuan awal bulan Qamariah, khususnya awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu :

1. Aspek Syar’i, dalam bentuk pelaksanaan rukyatul hilal
2. Aspek Astronomis, dalam bentuk memperhatikan kriteria-kriteria imkanur rukyat tentang dzuhurul hilal (penampakan bulan sabit)
3. Aspek Geografis, dalam bentuk menerima rukyat nasional
4. Aspek Politis, yakni aspek intervensi negara dalam bentuk itsbat dalam kerangka wawasan NKRI dan mengatasi perbedaan

KH A Ghazalie Masroeri
Ketua Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)
Bagikan:
Senin 24 November 2008 6:0 WIB
Haji Transformatif
Haji Transformatif
Oleh Irham Sya'roni

Pada tahun kesepuluh hijriah, Nabi Muhammad bersama lebih dari seratus ribu kaum muslimin, melaksanakan ibadah haji yang oleh para ahli sejarah disebut haji wada’ (haji perpisahan).

Visualisasi perjalanan Nabi dalam menunaikan ibadah haji, selain ingin mengabadikan suatu formula manasik secara ritualistik, juga membangun suatu kesadaran kemanusiaan secara universal dalam bentuk keadilan sosial, politik, dan ekonomi.<>

Menurut Al-Quran, ibadah haji diperintahkan “Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat buat mereka dan berzikir pada hari-hari yang ditentukan” (QS-22:28). Prof Mahmud Syaltut menginterpretasikan kata “manfaat” dalam ayat tersebut sebagai bentuk aktualisasi dari keadilan sosial politik dan ekonomi.

Di Arafah, Nabi menyampaikan khutbahnya yang terakhir, di hadapan lebih dari seratus ribu jamaah kaum muslimin. Nabi memulainya dengan menyeru kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, bahwa setiap muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, ia bagaikan unsur bangunan yang saling menguatkan, kewajiban menghormati darah dan kehormatan seseorang atau hak-hak asasi manusia. Nabi, ketika itu, meminta pula kepada yang hadir untuk memberikan perhatian pada sistem perekonomian jahiliyah yang tidak adil, yang diwujudkan dalam praktik riba dan kapitalistik.

Kemudian Nabi berpesan pula kepada kaum muslimin untuk menghormati hak-hak kaum perempuan. Setelah itu, turunlah ayat, “Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian dan telah kuridhai Islam menjadi agama kalian,” (QS-5:3).

Pada hari penyembelihan kurban di Mina, turun surah Baraah “Demikianlah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-nya berlepas diri dari orang-orang musyrik,” (QS-9:3). Secara politis, ayat ini bermakna pembebasan dari segala bentuk penjajahan dan ketergantungan pada kaum musyrikin, sekaligus proklamasi kemerdekaan Tanah Suci, kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri menyampaikan dekrit Nabi yang antara lain berbunyi: “Orang-orang musyrik tidak boleh mendekati Baitullah, tidak boleh tawaf sambil telanjang, dan harus menepati semua perjanjian yang dilakukan.”

Hak Rakyat
Khalifah Usman bin Affan pernah mengirim surat ke semua wilayah kekuasaan Islam. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengadukan segala perilaku birokrat yang merugikan rakyat. Dan, sebagai pemimpin, dalam suratnya ia menulis, “Datanglah pada musim haji, supaya rakyatku dapat mengambil haknya dari aku dan pejabatku bila ada yang merasa hak-haknya telah dianeksasi.”

Dalam buku-buku sejarah pergolakan kemerdekaan Indonesia juga mencatat bahwa, jamaah haji Indonesia di zaman penjajahan (pra-kemerdekaan) juga menjadikan momentum ibadah haji bukan sekadar pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi arena distribusi informasi untuk penguatan politik warga Nusantara ketika itu.

Jika menilik orientasi pelaksanaan ibadah haji dewasa ini, barangkali perlu kita melakukan reinterpretasi kembali tentang makna dan hikmah yang terkandung dalam ibadah haji, karena ibadah haji yang dilakukan tak mampu mencerahkan spiritualitas dan kesadaran kemanusiaan secara universal, karena nilai kehajian yang diperagakan barangkali terpisah oleh debu-debu kerakusan, tiranik, maksiat, arogansi, dan egoisme.

Ketika kita mencoba membuka tirai dan menengok pada jendela realitas di bumi kehidupan komunitas haji, maka terkadang kita dibuatnya terperangah oleh sepak terjang sebagian di antara mereka. Tersebutlah Haji Fulan dengan tanpa merasa bersalah berkolusi untuk menjarah uang negara yang berakibat sengsaranya rakyat secara struktural.

Ada juga “haji politikus” ketika memiliki “kekuatan politik” seenaknya menganeksasi kemerdekaan dan kebenaran asasi orang lain, jika keinginan politik kelompok dan pribadinya kurang tercapai. Ada keluarga “haji Qarun” yang gemar menumpuk harta dengan jalan menguasai bisnis apa saja dari hulu sampai ke hilir.

Tersebut pula “haji ilmuwan” dengan setumpuk ilmu di kepalanya yang diraih lewat berbagai fasilitas, media dan sarana yang notabene dibiayai rakyat, tak mampu mengantar masyarakatnya untuk melek dari berbagai masalah yang dihadapinya, karena mereka keasyikan “melacurkan” ilmunya untuk memperbaiki prasarana dan sarana hidup keluarganya.

Fenomena tersebut menjadi hal yang sangat pelik, ketika kita ingin mencoba mencari benang merahnya, ia membutuhkan mediasi kearifan dan kesadaran kultural, karena signifikannya ibadah haji yang dilakukan, tergantung bias cahaya-cahaya yang dipancarkannya, sejauh mana orang yang mengitarinya dapat mengambil manfaat dari cahaya yang dipancarkannya. Perjalanan menuju “haji mabrur”, bagai gladiresik (latihan) menuju keharibaan-Nya.

Tangis Asy-Syibli
Kepada Zainal Abidin (seorang ulama dan sufi dari keluarga Nabi) bertanya kepada sahabatnya, “Ketika engkau sampai di Miqat dan menanggalkan pakaian berjahit, apakah engkau berniat menanggalkan juga pakaian kemaksiatan? Dan, mulai mengenakan busana ketaatan? Apakah juga engkau tanggalkan riya (suka pamer), kemunafikan dan syubhat? Ketika engkau berihram, apakah engkau bertekad mengharamkan atas dirimu semua yang diharamkan oleh Allah? Ketika engkau menuju Mekah, apakah engkau berniat berjalan menuju Allah?”

Belum usai pertanyaan-pertanyaan itu memeroleh jawaban, sederet pertanyaan kembali diluncurkan, “Ketika engkau memasuki masjid Al-Haram, apakah engkau berniat untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak menggunjingkan sesama umat Islam? Ketika engkau sa'i, apakah engkau merasa sedang lari menuju Tuhan di antara cemas dan harap? Ketika engkau wukuf di Arafah, apakah engkau merasakan bahwa Allah mengetahui segala kejahatan yang kau sembunyikan dalam hatimu?”

Pertanyaan demi pertanyaan secara bertubi berloncatan tanpa pernah memberi jeda untuk sebuah jawaban, “Ketika engkau berangkat ke Mina, apakah engkau bertekad untuk tidak mengganggu orang lain dengan lidahmu, tanganmu, dan hatimu? Dan ketika engkau melempar jumrah, apakah engkau berniat memerangi iblis selama sisa hidupmu?” Asy-syibli, sang sahabat itu, menjawab “tidak”. Sejurus kemudian Asy-Syibli pun menangis. Ia merasa belum berhaji meski telah melakukan serangkaian ritual haji. Ia merasa belum ihram, meski secara ritus ia telah berihram. Ternyata “zikir” dan ritual saja tidak cukup untuk menjadi mabrur, tapi memerlukan transformasi spiritual dan sosial.

Pengurus Adikarya Tarbiyatul Muslimin Al-Mujahadah, Yogyakarta
Senin 17 November 2008 6:0 WIB
CATATAN HARI PAHLAWAN
Revitalisasi Resolusi Jihad NU
Revitalisasi Resolusi Jihad NU
Oleh Muhibin A.M.

Setelah dua bom atom dijatuhkan tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, seluruh elemen pasukan Jepang di wilayah-wilayah jajahannya melemah. Mereka merasa tepukul oleh peristiwa mengerikan itu dalam sejarah bangsanya. Pada akhirnya, Jepang harus menyerah kalah dan menarik seluruh pasukannya dari konsentrasi-konsentrasi jajahannya. Saat itulah Indonesia yang sebelumnya memperoleh janji kemerdekaan dari Jepang tidak mau menunggu lama-lama. Para pemuda Indonesia, saat mengetahui posisi Jepang sedang lemah, dengan gerakan khas revolusioner, pada akhirnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan melucuti senjata tentara Jepang tanpa syarat.

Namun, peristiwa itu bukan serta merta membuat Indonesia bebas dari penjajahan. Pada pertengahan September 1945, pasukan Inggris dengan nama NICA (Netherland Indies Civil Administration) mendarat di Jakarta. Selama Oktober, pasukan Inggris menduduki sebagian besar wilayah Sumatera (Medan, Padang dan Palembang), Bandung (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah). Sedangkan kota-kota besar di Indonesia bagian timur diduduki Australia. Namun, saat ingin menaklukkan Jawa Timur, pasukan Inggris yang diboncengi NICA mendapat perlawanan keras dari para kiai dan santri di hampir seluruh Jatim, yang merupakan kaum nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU). Apalagi saat itu bergema “Resolusi Jihad” yang difatwakan Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy’ary kepada warga NU, jelas merupakan sumber semangat baru menghadapi penjajah.<>

MC Ricklefs (1991) menyebutkan ribuan kiai dan santri yang notabene warga NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada 21-22 Oktober 1945, dipimpin Rais Akbar NU KH Hasyim Asy'ary. Saat itu, kiai yang paling kharismatis di pulau Jawa tersebut mendeklarasikan "Resolusi Jihad" yang isinya, antara lain, mempertahankan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta.

Resolusi Jihad merupakan fatwa tentang kewajiban perang melawan kaum imperialis, dan membentuk laskar perang. Para sejarahwan mengakui pengaruh besar Resolusi Jihad dalam perlawanan. Dua pekan kemudian, tepatnya 10 November 1945, meletuslah perang antara pasukan Inggris dengan masyarakat pribumi selama tiga pekan. Peristiwa itu dianggap sebagai perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara, yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Tentu hal itu menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi NU dalam perjuangan fisik mengusir penjajah, apalagi Resolusi Jihad tersebut dapat mengubah dan memengaruhi mentalitas di hampir seluruh umat Islam dan lebih khususnya kalangan nahdliyin, yang semula bermental toleran menjadi radikal demi sebuah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam kerangka jihad.

Dalam perkembangan selanjutnya, NU menyelenggarakan Muktamar ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 26-29 Maret 1946. NU kembali mencetuskan "Resolusi Jihad" yang mewajibkan tiap umat Islam untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kewajiban itu dibebankan kepada setiap muslim, terutama laki-laki dewasa, yang berada dalam radius 94 kilometer dari tempat kedudukan musuh. (Radius 94 diperoleh dari jarak diperbolehkannya menjamak dan meng-qoshor salat). Di luar radius itu, umat Islam lainnya wajib memberikan bantuan. Jika umat Islam yang dalam radius 94 kalah, maka umat Islam lainnya wajib memanggul senjata menggantikan mereka.

Pertanyaannya, ke mana posisi NU dalam catatan sejarah perjuangannya, yang pernah memberikan kontribusi paling besar dalam perang 10 November 1945 tersebut? Sungguh sangat ironis, dalam cacatan sejarah dan dalam dunia politik masa lalu yang selalu menghilangkan identitas NU dalam catatan sejarah dan peran politiknya. Padahal, tanpa bantuan Resolusi Jihad serta tanpa bantuan pasukan dari kalangan santri dan kiai, jelas pasukan Tentara Keamanan Rakyat (selanjutnya berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia) saat itu akan mengalami kekalahan telak. Adanya Resolusi Jihad, para penjajah yang semula menyepelekan kekuatan pasukan kemerdekaan, justru terkagum-kagum melihat kekuatan pasukan Indonesia di pertempuran 10 November 1945.

Namun, semua itu tidak begitu penting untuk dipermasalahkan, biarlah sejarah nantinya akan menjawabnya sendiri. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita kembali pada semangat Resolusi Jihad itu dalam konteks Indonesia saat ini. Apakah menghidupkan Resolusi Jihad itu kita maknai dengan perang mengangkat senjata sebagaimana kaum teroris yang menjual nama Islam untuk membenarkan aksinya.

Dalam hal ini, kita harus bisa memaknai Resolusi Jihad dengan membangun masyarakat yang jauh dari wacana disintegrasi bangsa yang sudah semakin terancam posisinya. Di samping itu, Resolusi Jihad juga harus bisa dimaknai dengan perang memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini. Dua permasalahan itulah yang saat ini mengancam posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehancuran perekonomian Indonesia yang sebenarnya tidak pantas dialami negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah.

Pembentukan partai politik yang memiliki basis massa NU sudah seharusnya dijadikan jembatan untuk memberantas kemungkaran. Merangkul semua kalangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya negara yang aman, damai dan sejahtera dalam wadah NKRI. Partai politik berbasis NU jangan hanya dijadikan jembatan untuk memperkaya diri, karena hal ini sungguh sangat pertentangan dengan semangat Resolusi Jihad. Dalam keadaan dan dalam posisi apa pun, perjuangan NU hanya untuk tegaknya nilai-nilai Islam dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Penulis adalah santri Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim ‘Asy’ary, Yogyakarta
Selasa 4 November 2008 12:17 WIB
Selamat Jalan Mas Siradjul Munir
Selamat Jalan Mas Siradjul Munir
Oleh : Rozy Munir*

Ahad pagi hari, pukul 1:00 waktu Qatar, 3 November, HP-ku bergetar, ternyata Nur Habibah staf sekretariat ICIS (International Conference of Islamic Scholar, PBNU) mengirim short message, ”Untuk info, pak Siradjul Munir meninggal dunia tadi pagi jam 5.00 WIB (terdapat selisih waktu 4 jam antara Qatar dan Jakarta),” spontan aku bangunkan istri saya, ”Ha , Ya Allah, Ya Allah, siapa yang meninggal?, Siradjul Munir? belum lama aku bertemu di Jawa Timur bersama Ibu Khofifah Indarparawangsa dan Dewi Yul, hp nya yang mana, bagaimana istrinya, tanyakan kataku. Dijawab istriku belum bisa sambung, katanya.<>

Kemudian terbayang sosok Munir  karibku tersebut di depan mataku, terbaring segar dan mulailah aku teringat kenangan-kenangan semasa hidup almarhum. Siradjul Munir badannya yang tidak terlalu tinggi asal Nganjuk, Jawa Timur  selalu murah senyum, seorang yang sabar, ikhlas dan tangannya selalu ”di atas”, karena tak pernah menolak orang yang meminta pertolongan finansial padanya, meskipun dia sendiri kadang kepepet. Kalau setuju atas ide-ide atau gagasan selalu bilang wah cocok saya cocok, ucapan medok jawa timuran (ucapan seperti cocok tanam, bukan cocog). Waktu saya bilang padanya, ”Aku ingin jadi duta besar”, ”Wah cocok saya cocok mas,” jawabnya. Demikian pula waktu saya utarakan untuk Konferensi International ICIS II, ”Kita harus menghadap presiden dan wakil presiden untuk mohon bantuan dana, ”spontan dia jawab : ”wah saya cocok mas”. (dengan medok).

Kemudian terbayang dimataku pula kejadian pada tahun 1966. Siradjul Munir sang mahasiswa STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) ini bergabung dengan saya, sesama aktifis PMII ikut demo di jalan menumbangkan Orde Lama bersama dengan Zamroni, Fahmi Idris (HMI), Cosmas Batubara (PMKRI), yang selalu berangkat dari Fakultas Kedokteran UI. ”Ganyang PKI !! turunkan harga !!”, teriaknya lantang. Bersama mahasiswa pendemo lain larut dalam nyayian jenaka. Lirik dalam cerita lama tersebut adalah kisah Hasibuan (aslinya Abu Nawas) namanya menghadap raja, tiga bulan lamanya turunkan harga, kalau sampai tak bisa potong kepala. Hasibuan memang waktu itu adalah tokoh media yang menjawab tantangan Bung Karno untuk menurunkan harga kebutuhan dasar yang terus membumbung.

Lama tak jumpa Siradjul Munir, setelah pemerintahan berganti, rupanya dia bekerja sebagai PNS di kantor pajak, puncak karirnya adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak Daerah di Malang dan terakhir sebagai Kakanwil Pajak Jakarta Timur.

Setelah pensiun dia menemui saya dan ingin aktif di PBNU (Pengurus Besar Nadhlatul Ulama). Kenapa di PBNU? jawabnya, ”Wah cocok  untuk saya mas (dengan logat medok Jawa Timur). Saya punya pengalaman managemen, saya sering silaturahmi ke kyai-kyai, saya kan NU keturunan, biar tenang di kala usia senja, imbuhnya.

Keinginannya berhasil dan sohib ini menduduki jabatan Bendahara PBNU. Dan memang sahabat saya ini aktifnya bukan main. Mas Siradjul Munir, kataku pada suatu ketika, ”Kita berdua diminta mendampingi pak Hasyim Muzadi ke Australia untuk Konferensi Agama-agama sambil kampanye agar jangan pecah perang Irak, cocok mas, cocok”. Jawabnya medok.

Tiba-tiba tersentak saya dalam lamunan, karena istri berbisik, ”nih baru dapat kontak dari Jakarta, namun mereka masih baca surat Yasin. Ya sudah kita kontak lagi nanti”

Ada catatan  Siradjul Munir di buku tamu Wisma  Duta pada kunjungan ke Doha,11 Februari 2008 yang lalu, saya baca pelan-pelan.

”Semoga Bapak Dubes sekeluarga diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, kesuksesan dalam melaksanakan tugas negara sebagai dubes di Qatar. Amin.”

Terima kasih mas Siradjul Munir, do’aku juga menyertai kepergian anda, Allahummagfir lahu warhamhu, wa afihi wa’fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkholahu, ya arhamarohimin.

Selamat jalan sahabat karibku. Semoga diterima disisiNya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

*Penulis adalah ketua PBNU yang saat ini menjabat dubes RI di Doha, Qatar.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG