IMG-LOGO
Warta

Tradisi Mengandalkan Keturunan di NU Perlu Diubah

Selasa 2 Desember 2008 17:16 WIB
Bagikan:
Tradisi Mengandalkan Keturunan di NU Perlu Diubah
Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah komunitas yang memiliki ikatan kuat yang dipimpin para kiai. Pada masa lalu, kiai dan keluarganya mendapat peran istimewa dalam banyak hal. Di masa mendatang, semuanya harus didasarkan para profesionalitas.

Demikian dikatakan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj dalam tausiyahnya pada Malam Tasyakuran 5 tahun NU Online di Jakarta, pekan lalu. “NU bukan milik keluarga tertentu, gus tertentu, NU milik kita semua,” katanya.<>

Dikatakannnya, kalau hanya keturunan yang diandalkan, pengkaderan akan mengalami kemandekan, regenerasi akan mengalami macet, yang ada hanya titipan-titipan yang semuanya berorientasi primordial.

Sebenarnya, dalam Islam, menghargai keturunan seseorang diperbolehkan. Terbukti Rasulullah meminta agar anak keturunannya, yang sekarang dikenal dengan sebutan habib, dihormati.

“Ini yang perlu dipikirkan bersama, syukur-syukur, ya, darah biru, ya profesional, ya jujur,” katanya. (mkf)
Bagikan:
Selasa 2 Desember 2008 20:8 WIB
Korban Lapindo Tolak Negosisasi Ulang
Korban Lapindo Tolak Negosisasi Ulang
Jakarta, NU Online
Warga korban lumpur panas Lapindo menolak melakukan negosiasi ulang dengan pihak PT Lapindo Brantas Inc. Mereka bersikukuh meminta pemerintah melunasi sisa pembayaran ganti rugi meski bos Lapindo dari keluarga Bakrie mengaku sulit memenuhi Perpres 14/2007 tersebut.

"Tidak ada negosiasi ulang, harus dibayar sekarang," kata salah satu korban Lapindo, Wisnu Aji K, warga Blok AB 13, Kedungbendo, Sidoarjo, kepada wartawan di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/12).<>

Menurutnya, jika ada negosiasi ulang, warga khawatir akan dipermainkan dan tidak punya kepastian hukum. Karenanya, warga bersikukuh jika Perpres harus tetap dijalankan. "Dengan perpres itu, maka tindakan kami punya payung hukum. Jika harus negosiasi ulang, siapa yang bisa menjamin," ujarnya.

Sekira seribu korban lumpur tersebut bertahan di Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka duduk di satu lajur jalan sehingga arus lalu lintas pun tersendat. Guna bisa menduduki jalan depan Istana ini, terjadi negosiasi yang cukup alot antara pihak demonstran dengan pihak kepolisian.

Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dengan membentuk pagar betis di depan Istana. Massa yang datang pukul 10.00 WIB, Selasa (2/12/2008), membawa spanduk besar bertuliskan 'Pokoknya Cash and Carry 80 Persen Tunai Sebagai Tuntutan, Sisa Pembayaran Korban Luapan Lumpur Lapindo' dan "Aku Jaluk Bukti, Dudu Janji'.

Mereka juga mengenakan kaos masing-masing bertuliskan RT di mana mereka tinggal. Kaosnya berwarna-warni berdasarkan kelurahan masing-masing.

Secara bergantian, korban lumpur Lapindo itu juga berorasi menuntut pelaksanaan Perpres No 14/2007 soal ganti rugi korban lumpur Lapindo karena hingga 2 Desember belum ada pembayaran dari Lapindo. (dtc/nam)
Selasa 2 Desember 2008 18:29 WIB
Parpol Islam Dinilai Sulit Berkembang
Parpol Islam Dinilai Sulit Berkembang
Jakarta, NU Online
Partai politik (parpol) Islam sulit berkembang karena hanya mengandalkan politik identitas. Demikian dikatakan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi.

Berdasarkan hasil survei, parpol yang memperhatikan kepentingan rakyat melalui program kerja lebih mendapat simpati publik. Pemilih parpol Islam juga mengalami kemandekan. Berbeda dengan parpol berbasis nasionalis yang terus mendapat dukungan.<>

"Kalau pun ada perolehan suara salah satu parpol Islam naik, itu justru berasal dari parpol Islam lainnya. Sangat sulit bagi parpol Islam menggerus suara dari parpol nasionalis," kata Dodi di Jakarta, Selasa (2/12).

Karena itu, pihaknya menyarankan parpol Islam tak mengedepankan simbol tapi nilai-nilai ke-Islam-an. Nilai-nilai ke-Islam-an tersebut harus diaplikasikan dalam realitas praktis.

Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) melaporkan hasil surveinya bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dipersepsikan publik sebagai partai paling Islami.
Survei yang diungkapkan Direktur Eksekutif  LSN, Umar S. Bakry, itu dilaksanakan pada 21-31 Oktober 2008 di 33 provinsi di Indonesia.

Jumlah sampel 1.230 orang yang diwawancarai secara tatap muka dan diperoleh melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error +/- 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut temuan LSN, persentase terbesar responden (76,9%) mempersepsikan PKNU sebagai partai yang paling Islami disusul Partai Persatuan Pembangunan/PPP (75,9%). Di tempat ketiga Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (67,3%), diikuti Partai Keadilan Sejahtera/PKS (63,9%), lalu Partai Bulan Bintan/PBB (61,5%), Partai Amanat Nasional/PAN (55,3%), Partai Bintang Reformasi/PBR (42,9%), dan Partai Matahari Bangsa/PMB (20,4%).

Menurut Umar, persepsi publik yang menempatkan PKNU di urutan pertama partai Islami cukup mengejutkan karena partai baru pimpinan Choirul Anam itu mengungguli partai-partai lama yang dikenal sebagai partai Islam seperti PPP, PKS, dan PBB.

"Sebagai partai baru, apa yang dicapai PKNU ini cukup spektakuler. Pencapaian itu juga dapat menguntungkan PKNU dalam memperebutkan segmen pemilih Islam yang jumlahnya cukup besar," katanya.

Lebih lanjut, Umar menyatakan, ada fenomena menarik, PKS yang sejak awal menobatkan diri sebagai partai dakwah hanya dianggap sebagai partai yang Islami oleh 63,9% responden. Begitu pula PBB yang gencar dengan program syariat Islam hanya dianggap sebagai partai yang Islami oleh 61,5% responden.

"Ini dapat dikatakan bahwa PKS dan PBB gagal mencitrakan dirinya sebagai partai yang mewakili aspirasi ummat Islam," katanya. (ant/rif)
Selasa 2 Desember 2008 16:2 WIB
Gus Solah: KPUD Jatim Harus Belajar dari Putusan MK
Gus Solah: KPUD Jatim Harus Belajar dari Putusan MK
Surabaya, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahuddin Wahid (Gus Solah) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim harus belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, putusan MK yang menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim merupakan merupakan pukulan telak bagi KPUD Jatim. “Artinya, KPU juga harus belajar dari kasus ini dan jangan lupa, untuk terus introspeksi diri,” ujarnya di Surabaya, Selasa (2/12).<>

Gus Solah mengaku bahwa sejak awal ia telah meminta kepada KPUD Jatim agar melakukan pemungutan suara ulang di satu kabupaten di Pulau Madura. "Ternyata putusan MK sekarang, malah mengabulkan permohonan Kajii agar dilakukan pemungutan suara ulang di tiga kabupaten di Madura," tandasnya.

Putusan tersebut, lanjut adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, semakin mempertegas bahwa kecurangan dalam Pilkada Jatim putaran kedua pada 4 November lalu benar-benar ada.

"Tapi, KPUD tidak pernah menanggapi adanya laporan kecurangan itu. Justru sebaliknya, MK memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan demokratisasi di Jatim," katanya salut.

Selanjutnya, dia meminta kedua kubu pendukung Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) untuk menerima dengan lapang dada putusan MK yang bersifat mengikat itu. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, untuk mengikuti proses pemungutan suara ulang sebagaimana putusan MK.

MK mengabulkan sebagian permohonan Kaji terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara Pilgub Jatim putaran kedua yang dilakukan oleh KPU setempat. Dengan putusan itu, maka harus digelar pemungutan suara ulang di tiga kabupaten, yakni, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan tersebut.

"Menolak eksekpsi termohon (KPUD Jatim), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK, Mohammad Mahfud M.D.

Sebelumnya, Kaji meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan KPU Provinsi Jatim nomor 30/2008 pada 11 November 2008, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Provinsi Jatim 2008 putaran kedua. (ant/sbh)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG