Rakernas IPNU Hasilkan Rekomendasi Masalah UAN dan Pedoman Keorganisasian

Rakernas IPNU Hasilkan Rekomendasi Masalah UAN dan Pedoman Keorganisasian

Pekanbaru, NU Online
Rakernas IPNU di Pekanbaru 15 – 18 Juni telah mengesahkan Buku Pola Pengkaderan IPNU dan juga Buku Tata Peraturan Keorganisasian dan Keadministrasian selain membahas perkembangan organisasi yang ada dan rekomendasi eksternal dan internal.

“Perubahan buku pola pengkaderan ini dikarenakan IPNU sekarang sudah berubah menjadi organisasi pelajar,” ungkap Ketua Umum IPNU Mujtahidurridho yang dihubungi NU Online.

<>

Ditambahkannya bahwa pengesahan buku pedoman tersebut sudah melewati proses yang panjang. Sebelumnya sudah diadakan workshop pengkaderan nasional dan studi kelayakan dari beberapa pengkaderan lainnya sebagai bencmarking.

Sedangkan tata peraturan keorganisasian dan keadministrasian dirumuskan sinkronisasi perogram kerja antar cabang, wilayah, sampai dengan pusat yang menyangkut kegiatan kerja sehingga dapat ditumbuhkan sinergi dalam semua jajaran organisasi. Dalam pedoman tersebut juga dibuat job discription masing-masing jabatan struktural yang penting.

Acara tersebut dihadiri oleh 22 wilayah dengan jumlah peserta sekitar 400 orang. Acara tersebut dibuka oleh Plh PBNU Masdar F Mas’udi dan ditutup oleh Endin F. Soefihara.

Dalam pengantarnya Masdar meminta agar IPNU sebagai organisasi kader harus mempersiapkan SDM NU saat ini agar ke depan, NU siap menyumbangkan segala jenis SDM yang dibutuhkan untuk membangun negara ini.

Rekomendasi Soal UAN

Dalam Rakernas tersebut juga dihasilkan beberapa rekomendasi berkaitan dengan masalah pendidikan dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan IPNU. Rekomendasi tersebut adalah:

Pertama, mengharapkan kepada pemerintah khususnya Mendiknas untuk tidak terjebak dalam kuantifikasi dan formalisasi pendidikan dengan mendasarkan peningkatan kualitas peserta didik dari sisi nominal Ujian Akhir Nasional (UAN) semata, melainkan dari 3 (tiga) aspek secara integral yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standarisasi nilai seyogyanya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik.

Kedua, mencermati proses dan hasil pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2004 yang diwarnai inkonsistensi kebijakan inefisiensi pembiayaan dan adanya bocoran soal, IPNU mendesak DPR RI untuk mengevaluasi pelaksanaan UAN 2004 dengan berpedoman pada ketentuan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Ketiga, meminta pemerintah memposisikan pendidikan pesantren (salaf) setara dengan pendidikan formal dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pengembangan pendidikan pesantren. Pesantren perlu dipandang sebagai aset bangsa yang berharga bagi upaya investasi jangka panjang kader bangsa.

Keempat, meminta kepada pemerintah dan kepala-kepala sekolah untuk memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada pelajar, sesuai dengan ketentuan dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, melihat masih terpuruknya kualitas pendidikan di Indonesia, maka pemimpin ke depan agar menjadikan persoalan pendidikan sebagai program unggulan pemerintahan untuk menanam investasi jangka panjang melalui penciptaan generasi yang bermutu.

Keenam, menghimbau kepada pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% dari total APBN guna meningkatkan prasarana pendidikan, peningkatan mutu kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru dan subsidi SPP anak didik.

Ketujuh, mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelenggarakan pendidikan gratis bagi pelajar di tingkat SD dan SMP atau yang sederajat, beserta segala fasilitas yang layak bagi pengembangan pendidikan dan penciptaan SDM yang berkualitas.

Rekomendasi untuk PBNU dan NU

Sementara itu pembahasan rekomendasi eksternal kepada PBNU dan NU menghasilkan beberapa pokok pikiran penting, antara lain, pertama, meminta PBNU untuk tetap menjaga semangat Khittah 1926 dan berperan sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah yang tidak terjebak politik praktis, tapi tetap menjadi tonggak utama kekuatan civil society.

Kedua, menyesalkan adanya kecenderungan penggunaan institusi NU di semua tingkatan untuk kepentingan politik praktis.

Ketiga, meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan negative campaign dengan dalih dan cara-cara yang bertentangan dengan nilai demokrasi.

Keempat, mengharapkan kepada seluruh warga nahdliyin untuk tidak menjadikan pilihan politik sebagai penyebab terjadinya perpecahan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah nahdliyah.

BNI Mobile