IMG-LOGO
Warta

Penting, Kontekstualisasi Fikih

Kamis 19 Februari 2009 17:53 WIB
Bagikan:
Penting, Kontekstualisasi Fikih
Yogyakarta, NU Online
Fikih merupakan cabang ilmu Islam yang paling berlimpah referensinya. Kajian Fikih juga paling lengkap diantara ilmu-ilmu keislaman lainnya. Tak heran, peradaban Islam sangat identik dengan peradaban fikih. Upaya kontekstualisasi fikih sangat penting agar tetap mampu menjawab tantangan zaman.

Pandangan ini mengemuka dalam bedah buku karya Prof Yudian Wahyudi PhD bertajuk “Hasbi’s Theory of Ijtihad in The Contexs of Indonesian Fiqh” dengan narasumber Ratno Lukito, MA, DCL dan Dr Munawar Ahmad yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (18/2).<>

Prof Yudian sendiri merupakan pengasuh pesantren Nawesea dan salah satu wakil rais syuriyah PWNU DIY. Saat ini ia menjabat sebagai dekan fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam bukunya, Yudian menjelaskan, pintu ijtihad selalu terbuka untuk menjawab segala problematika yang dihadapi masyarakat. Ijtihad memungkinkan ruh keilmuan terus hidup dan berkembang. Ia melakukan kajian atas upaya ijtihad yang dilakukan oleh Hasbi as-Siddiqy karena kepeloporannya dalam menggagas lahirnya Fikih Indonesia dengan menghargai kondisi dan situasi lokal.
 
Ratno berpendapat Fikih Indonesia yang digagas Hasbi merupakan bentuk dari “living law”, yakni hukum selalu hidup untuk menjawab problematika aktual umat. Ada tiga hal yang menjadi metode gagasan Hasbi, yakni ijtihad yang tidak tertutup, talfiq (kombinasi mazhab) yang diperbolehkan, dan pentingnya kajian perbandingan hukum.

“Gerakan intelektualisme yang dilakukan Hasbi menjadi tonggak penting dalam kajian fikih di Indonesia. Dialah yang membangkitkan etos penalaran kritis bagi Fak. Syariah di UIN Sunan Kalijaga dan di perguruan tinggi Islam Indonesia secara umum. Semangat Hasbi untuk terus berijtihad sangat penting waktu itu untuk kontekstualisasi fikih. Terlebih pentingnya kajian perbandingan hukum,” tutur Ratno Lukito yang menyelesaikan doktoralnya dalam bidang Comparative Law di McGill University, Montreal, Kanada.

Sementara Dr Munawar Ahmad, dosen Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, membaca buku ini sebagai potret penelitian untuk rekonstruksi epistemologi, yakni upaya membaca jejak atau pola pembangunan pengetahuan dan logika yang dilakukan oleh Hasbi.
 
“Tulisan buku ini mampu mengkritisi bangunan pemikiran Hasbi secara komprehensif dalam perspektif epistemologi ushul fikih. Oleh karena itu, karya ini dapat digolongkan sebagai satu karya yang inspiratif bagi pembangunan pengetahuan ilmu fikih kontekstual dalam dunia kontemporer,” jelasnya dengan semangat.

Munawar, yang menulis disertai doktoralnya tentang pemikiran politik Gus Dur di Indonesia, menilai buku ini merupakan bentuk kegelisahan ilmiah Yudian, karena para ulama menempatkan fikih sebagai ideologi-mistis, tidak menempatkan fikih sebagai dasar etis-sosial.
 
“Ini adalah azam (kemauan yang keras) dari Prof Yudian untuk mengembangkan dan mengenalkan keindahan ushul fikih di Indonesia dan dunia internasional. Terlebih, buku ini dan buku karya Prof Yudian yang lain memang sengaja ditulis dengan bahasa asing (Inggris.red). Tak lain, agar Islam Indonesia tidak terkesan jumud dan mandeg,” jelasnya dengan mantap.   

Di akhir diskusi Ratno memotivasi mahasiswa perguruan tinggi Islam untuk belajar bahasa asing dengan baik. Khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan bahasa asing yang baik, mahasiswa bisa melakukan petualangan keilmuan menjelajah berbagai pusat kajian Islamic studies di dunia.

“Petualang ilmiah inilah yang harus dilakukan. Mencontoh para ulama klasik Islam di masa keemasan. Ini juga telah dilakukan Prof Yudian,” paparnya mengakhiri diskusi. (mhd)
Bagikan:
Kamis 19 Februari 2009 20:10 WIB
Pengamat: Legitimasi Gubernur Jatim Terancam
Pengamat: Legitimasi Gubernur Jatim Terancam
Surabaya, NU Online
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai legitimasi Gubernur Jawa Timur terpilih terancam seiring ditetapkannya Ketua KPU Jatim sebagai tersangka dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Ulang di Bangkalan dan Sampang.

"Kita harus tetap menerapkan asas praduga tak bersalah, tapi kalau benar-benar terbukti tentu akan mempengaruhi legitimasi Kepala Daerah terpilih," katanya setelah berbicara dalam seminar `Pemilu 2009 Di Tengah Kesengsaraan Rakyat` di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair Surabaya, Kamis.<>

Dalam seminar yang digelar FIB bekerjasama dengan "Smart Study Community" (SSC) dan menampilkan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Arif Affandi sebagai pembicara lain itu, ia mengharapkan semua pihak untuk menahan diri guna menunggu hasil akhir dari proses hukum yang sedang berlangsung.

"Yang jelas, DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang menjadi problem itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan. Itu akan menjadi bukti bahwa suara yang diperoleh pemenang dalam Pilgub Jatim itu suara yang manipulatif," katanya.

Namun, katanya, bukti itu harus disikapi dengan asas praduga tak bersalah, sehingga tindaklanjut dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menunggu keputusan dari pengadilan yang bersifat final.

"Jadi, kita harus menunggu proses hukum selesai, kemudian KPU, MA, dan MK melakukan analisa kembali atas hasil Pilgub Jatim, tapi harus dengan mempertimbangkan bila Pilgub diulang lagi, karena masyarakat sudah jenuh akibat Pilgub yang dilaksanakan tiga kali," katanya.

Menurut dosen Fisip Unair itu, pembatalan hasil Pilgub dapat saja terjadi bila pengadilan memutuskan adanya tindakan manipulatif, kemudian MA dan MK dapat mengeluarkan keputusan sah-tidak proses Pilgub sebelumnya berdasarkan keputusan pengadilan.

"Kuncinya terletak pada keputusan pengadilan, kemudian MA dan MK melakukan perbaikan tingkat legitimasi dari Kepala Daerah yang ada," katanya.

Sebelumnya (18/2), Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Sumawiredja menyatakan pihaknya menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, M.Phil, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan DPT pada Pilgub Ulang di Madura.

"Saya baru saja mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tertanggal 18 Februari 2009 dengan tersangka Ketua KPU Jatim yang diduga melanggar pasal 115 ayat 1 dan 3 UU 32/2004 yang diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah," katanya. (ant/mad)
Kamis 19 Februari 2009 18:57 WIB
Ajip Rosidi: Banyak Sarjana Asal Kutip
Ajip Rosidi: Banyak Sarjana Asal Kutip
Jakarta, NU Online
Dalam penelitian-penelitian khasanah kesusasteraan Melayu, terdapat banyak sekali sarjana-sarjana yang mengandalkan pembacaannya dari tangan-tangan sejarahwan lain. Sehingga hasilnya adalah kesalahan-kesalahan kutipan yang tidak disadari.

Demikian dinyatakan sejarahwan dan sastrawan Ajip Rosidi, dalam Bedah Buku Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, karya Amin Sweeney, di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis (19/2). Menurut Ajip, kebiasaan asal kutip ini sangat merugikan bangsa. Karena bias-bias yang disengaja sejak pertama kali dikutip oleh pembaca pertama, kemudian diangap sebagai kebenaran.<>

"Kebiasaan asal kutip para sarjana sastra, dikarenakan mereka malas untuk menelusuri sumber-sumber asli. Sehingga mereka hanya menjadi pembaca tangan yang kesekian. Akibatnya, mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang fiktif dan mana yang sejarah," terangnya.

Lebih lanjut, Ajip menjelaskan, pada zamannya, Pemerintah Kolonial Belanda lebih dahulu "menjinakkan" bahasa Melayu sebelum mereka menggunakannya sebagai bahasa penyelenggara administrasi kolonial.

"Budaya Melayu yang terangkum dalam bahasanya, dipangkas dan dibuang. Lebih parahnya lagi adalah, bahwa kejahatan ini kemudian dilanjutkan oleh para sarjana pribumi yang menjadi antek-antek Belanda. Sehingga banyak di antara bangsa ini yang tidak lagi mengerti pada makna keluhuran budayanya sendiri, tandasnya.

Sementara itu, sang penulis buku, Amin Sweeney, menyatakan sangat prihatin dengan perkembangan penggunaan bahasa keseharian di masyarakat. Menurutnya, penggunaan bahasa dalam pergaulan masyarakat Indonesia saat ini sangat mengindikasikan adanya penurunan drastis akan kebanggaan dan kepercayaan diri pada bangsanya sendiri. (min)
Kamis 19 Februari 2009 17:11 WIB
PMII Jatim Tolak Dibekukan, Ancam Gugat ke Pengadilan
PMII Jatim Tolak Dibekukan, Ancam Gugat ke Pengadilan
Surabaya, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menolak kepengurusannya dibekukan oleh Pengurus Besar (PB) PMII—pimpinan tertinggi organisasi.

Upaya pembekuan itu dinilai sebagai bentuk ‘pengangkangan’ terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Demikian dikatakan Ketua PKC PMII Jatim Fauzan Fu'adi di Surabaya, Jatim, melalui siaran pers yang dikirimkan kepada NU Online, Kamis (19/2)<>

Tak hanya itu. PKC PMII Jatim juga mengancam akan menggugat ke pengadilan jika PB PMII memaksakan diri untuk tetap membekukan kepengurusannya. Sebab, pembekuan itulah yang justru merupakan pelanggaran terhadap AD/ART.

“Jika PB PMII tetap memaksakan pembekuan PKC PMII Jatim, karena itu jelas-jelas melanggar AD/ART PMII, pasti kita tidak akan diam. Kita akan gugat itu ke pengadilan. Ini tidak main-main. Lihat saja nanti,” ujar Fuad memperingatkan.

Fuad mempertanyakan dasar PB PMII terkait pembekuan kepengurusannya. Pasalnya, kepengurusan PKC PMII Jatim saat ini sudah sesuai dengan aturan organisasi, tidak ada hal-hal yang bisa dianggap melanggar AD/ART.

Ia meminta pihak PB PMII tidak gegabah dalam mengambil sikap untuk mengatasi hal tersebut. Sebab, jika sampai salah membuat kebijakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kader dan organisasi sendiri.

“Seharusnya, PB PMII arif dan mawas diri. Lebih baik PB PMII ngurusi kaderisasi, jangan mencampuri rumah tangga orang lain semaunya sendiri. Apa sih yang sudah dilakukan PB PMII hari ini? Prestasi nol besar!” gugat Fuad.

Hingga kini pihaknya tetap mengaku sebagai kepengurusan PKC PMII Jatim yang sah. ”Buktinya, sampai sekarang kita belum menerima SK (Surat Keputusan) pembekuan, kok? Jadi, kita masih tetap PKC PMII Jatim yang sah,” tandasnya.

Sebelumnya, PKC PMII Jatim sudah memrotes rencana pembekuan kepengurusannya. Pembekuan diduga sebagai bagian dari provokasi pihak luar yang berupaya menggelar Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PKC PMII Jatim.

Plt Ketua Umum PKC PMII Jatim, Makrus Nadhori, bertekad akan melawan setiap upaya pembekuan kepengurusannya tersebut. "Kalau PB PMII membekukan PKC PMII Jatim, pasti kita akan melawan. Kita akan mengajukan masalah pembekuan tersebut ke Mahkamah Tingkat Tinggi PMII. Itu ada aturannya, kok. Kalau perlu, kita akan gugat ke Pengadilan Negeri,” ujar Makrus. (rif)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG