IMG-LOGO
Warta

Karyawan PHK Berharap PBNU Usulkan Pencabutan Kepmendag


Senin 16 Maret 2009 09:22 WIB
Bagikan:
Karyawan PHK Berharap PBNU Usulkan Pencabutan Kepmendag

Cirebon, NU Online
Kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu ke sentra batik tradisional Trusmi, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon pada Ahad pagi (15/3), batal dilakukan. Menyusul adanya aksi demonstrasi ratusan buruh korban PHK (putus hubungan kerja) dan pengusaha rotan yang tergabung dalam Masyarakat Industri Rotan Indonesia (Mari).

Aksi demonstrasi tersebut merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat rotan Cirebon atas statemen Mendag Mari Pangestu satu hari sebelumnya saat berkunjung ke Keraton Kanoman. Para demonstran dalam orasi mereka berharap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bisa menekan mendag atau pemerintah pusat agar kepmenda itu dicabut.

<>

Mari Pangestu menyatakan pasokan bahan baku rotan ke Cirebon dipandang lancar dan tidak ada masalah. Statemen ini dianggap para buruh dan pelaku industri rotan Cirebon bertolak belakang. Pasalnya, pasokan bahan baku rotan ke Cirebon yang berasal dari daerah Sulawesi dan  Kalimantan susah didapat akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Kep/6/2005 yang membuka kran ekspor bahan baku rotan.

Akibatnya, hampir 60 persen dari 600 industri rotan di Cirebon telah gulung tikar dan bangkrut. Sekitar pukul 09.00 hingga pukul 11.00, para buruh dan pengusaha yang berjumlah ratusan orang, sengaja mendatangi tempat yang rencananya akan dikunjungi Menindag Mari Elka Pangestu menggunakan 3 kendaraan truk dan 2 mobil bak.

Tiga spanduk yang bertuliskan Menolak Eskpor Bahan Baku Rotan dibentangkan para pengunjuk rasa. Akibat aksi itu, rencana kunjungan Mendag Mari Elka Pangestu ke Mitra Batik Trusmi batal.

Menurut kordinator aksi yang juga Ketua Asmindo Kabupaten Cirebon, H Sumatja didampingi Sekretarisnya yang juga Bendahara PCNU Kabupaten Cirebon, H Solihin Busyaeri, aksi yang dilakukan ratusan massa dari buruh rotan dan pengusaha rotan Cirebon itu sebagai aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang
rotan.

“Kami mengelar aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/Kep/6/2005 yang membuka kran ekspor bahan baku rotan. Kami ingin putusan mendag dihapuskan, dan menghentikan ekspor rotan bahan baku dihentikan,” tandas dia.

Dikatakan H Solihin yang juga pemilik CV Latansa Rotan, dengan keputusan itu, sekitar 30 lebih perusahaan rotan gulung tikar dan bangkrut, sisanya mati suri. ”Semua pengusaha yang mati suri mengalami kesulitan bahan baku rotan juga pemasaran.

Karena dengan ekspor bahan baku, pasar kita di luar negeri hilang, karena mereka lebih memilih produk rotan dari mereka sendiri,” kata dia.

Dikatakan H Solihin, sebagian besar pengusaha, perajin, dan buruh industri rotan yang bangkrut berada di Kecamatan Weru, Plered, Plumbon, Jamblang, dan Depok, yang merupakan daerah basis warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu berharap PBNU bisa menekan mendag atau pemerintah pusat agar kepmenda itu dicabut.

“Sejak 2005 kami sudah demo dan berbagai langkah lainnya agar keputusan ekspor bahan baku itu dicabut. Namun pemerintah mungkin tuli, PHK masal sekitar 60 ribu perajin dan buruh, puluhan industri bangkrut, dan bertambahnya kemiskinan akibat aturan tersebut rupanya tidak didengar. Maka mungkin melalui PBNU bisa membuka mata dan telinga pemerintah,” tandas H Solihin.(ksd)

Bagikan:
IMG
IMG