IMG-LOGO
Warta

Kyai Subadar Tunggu Istikharah Jelang Pilpres II

Ahad 8 Agustus 2004 16:9 WIB
Bagikan:
Kyai Subadar Tunggu Istikharah Jelang Pilpres II

Surabaya, NU Online
Pengasuh Pesantren Roudlotul Ulum, Besuk, Pasuruan KH Mas Ahmad Subadar yang sempat mengeluar fatwa haram untuk presiden wanita itu menegaskan bahwa dirinya menunggu hasil salat istikhoroh (salat minta petunjuk) untuk menyikapi pilpres putaran II. "Kalau soal fatwa ya harus konsisten, tapi soal putaran kedua ya nanti-lah tunggu istikhoroh dulu," katanya di Surabaya, Minggu (8/08).

Ia mengemukakan hal itu seusai membesuk salah seorang ulama berpengaruh di lingkungan NU yang juga pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Abdullah Faqih yang dirawat di kamar 702 Graha Amerta RSUD dr Soetomo Surabaya karena menderita stroke ringan.

<>

Menurut anggota Dewan Syuro DPW PKB Jatim dan Wakil Rois syuriah PWNU Jatim itu, dirinya tidak akan menentukan sikap dalam waktu dekat, karena pilpres putaran kedua masih lama yakni 20 September mendatang. "Tunggu awal September-lah, nanti akan  ada saatnya, apalagi saya juga sibuk pengajian, sampai membesuk kiai Faqih saja baru sempat setelah sepuluh hari. Saya hanya bicara kesehatan beliau," katanya.

Tentang kesehatan kiai Faqih, putra kiai Faqih, Gus Mujab Fahmi mengatakan kondisi kesehatannya ayahnya sudah membaik. "Tapi, abah (ayah) akan dirawat di sini sampai benar-benar pulih," katanya. Kiai Mas Subadar tiba di RSUD dr Soetomo pada Minggu (8/8) sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian membesuk kiai Faqih sekitar 30 menit. Setelah itu, Capres PKB-Golkar H Wiranto yang tereleminasi juga membesuk pada pukul 12.45 WIB. Wiranto keluar dari kamar tersebut pada pukul 13.05 WIB.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Akbar Tanjung sudah membesuk KH Abdullah Faqih pada Sabtu (7/8) pukul 20.00 WIB. Akbar bertemu kiai Faqih sekitar 5-7 menit, Wiranto bertemu kiai Faqih sekitar 20 menit. "Saya hanya mendoakan beliau agar cepat sembuh, karena saya sekarang mengunjungi orang tua saya sendiri," kata Wiranto, memberi perumpamaan tentang besuk yang terhitung lama itu.

Pembesuk kiai Faqih sebelumnya adalah Presiden Megawati, Cawapres PDIP KH Drs A Hasyim Muzadi, Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab, mantan Sekjen DPP PKB H Saifullah Yusuf, dan sejumlah ulama serta pejabat pemerintah lainnya. (atr/cih)

Bagikan:
Ahad 8 Agustus 2004 23:42 WIB
PWNU Jatim Tidak Melanggar Khittah
PWNU Jatim Tidak Melanggar Khittah

Surabaya, NU Online
Usai menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus Cabang NU (PCNU) se Jawa Timur di Surabaya (3/8) lalu, PWNU Jatim banyak mendapatkan kritik seputar netralitasnya utamanya menjelang pilpres putaran kedua. Karena pada pertemuan tertutup tersebut ada tercapai kebulatan tekad untuk mendukung duet Mega-Hasyim.

Tidak kurang, Ketua Dewan Syura DPW PKB Jawa Timur, KH Anwar Iskandar menyayangkan sikap PWNU Jatim tersebut. "Kalau NU Jatim secara terbuka telah mengarahkan warganya memilih Mega-Hasyim, saya sebagai warga NU sangat menyayangkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh NU Jatim," katanya kepada beberapa media.

<>

Sebagai pemrakarsa, Drs. H. Ali Maschan Moesa yang juga Ketua PWNU Jatim menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh mayoritas PCNU se Jatim tersebut tidak terkait dengan ormas/orpol manapun. "Makna khittah itu kan NU secara organisatoris tidak terkait dengan ormas/orpol manapun. Redaksionalnya kan begitu?"
katanya saat dikonfirmasi NU Online di kediamannya.

Dukungan PCNU se Jatim,  lanjut Pak Ali sapaan kesehariannya, "adalah murni suara dari bawah, sehingga ini tidak menjadi masalah," tandas kandidat Doktor di Unair Surabaya ini. Apalagi dalam kesempatan tersebut, tidak ada agenda dari PWNU Jatim untuk menggiring para peserta untuk membicarakan masalah politik, termasuk persoalan pilpres dalam putaran kedua. "Justru saat sessi tanya-jawablah para peserta mengemukakan pendapatnya menjelang pilpres tahap dua," kata peraih penghargaan Manggala Karya Kencana Kelas 1-A dalam kepeloporannya di bidang keluarga berencana nasional dari Presiden RI ini.

Seperti diketahui, dengan menempati bangunan Rumah Sakit Islam II Surabaya (3/8), jajaran PCNU se Jawa Timur diundang PWNU Jatim untuk mengadakan rapat koordinasi. Pada kesempatan tersebut materi pokoknya adalah persiapan NU Jawa Timur menghadapi perhelatan akbar, Muktamar XXXI serta harlah NU ke 81. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PBNU H Achmad Bagdja dan juga Ronin Hidayat (wakil bendahara). Usai pertemuan tersebut banyak pihak yang mengemukakan bahwa NU Jatim telah melanggar khittah.

Dalam pandangan Pak Ali, apa yang telah disuarakan PCNU tersebut bukanlah melanggar khittah. Bahkan Pak Ali membandingkan, "Dulu kita mendukung PKB  sampai menang di Jawa Timur, tidak ada yang mempermasalahkan. Ketika sekarang mayoritas warga NU mendukung Kiai Hasyim kok malah dilarang, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat," katanya dengan nada bertanya. Bagaimanapun, bagi dosen IAIN Sunan Ampel ini, sudah saatnya warga NU memilih presiden dan wakil yang memiliki perhatian kepada organisasinya kelak. "Sekarang tidak ada pilihan lain. Kita harus memilih calon pemimpin yang memiliki kepedulian kepada NU. Dan kita yakin, yang bisa diharapkan dari calon yang tersisa adalah Kiai Hasyim," katanya mantap. (s@if-aula)

Ahad 8 Agustus 2004 17:57 WIB
Petani Jepang Mirip Petani Bali Olah Lahan Sempit
Petani Jepang Mirip Petani Bali Olah Lahan Sempit

Denpasar, NU Online
Petani Jepang hampir mirip dengan petani Bali mengelola lahan sempit, namun petani di negeri Sakura lebih sejahtera, sejajar dengan masyarakat yang menekuni profesi lain.

Hal itu berkat subsidi yang diberikan pemerintah, serta proteksi masyarakat untuk mengkonsumsi hasil-hasil pertanian setempat, kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof Dr. Ir Dewa Ngurah Suprapta, MSC di Denpasar, Sabtu.

<>

Dosen terbang pada empat Universitas di Jepang itu menambahkan, dari segi penggarapan lahan antara petani Bali dengan Jepang tidak jauh berbeda, menggarap rata-rata 20-30 are per orang. Namun kenyataan dari segi ekonomis petani Jepang jauh lebih sejahtera. Kalau masyarakat lainnya yang bekerja di sektor industri mampu berliburan ke luar negeri, para petaninya juga tidak mau ketinggalan.

Hal itu berkat kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi cukup besar kepada petani, disamping masyarakat Jepang memberikan proteksi yang sangat besar terhadap hasil-hasil pertanian setempat.  "Harga beras di Jepang misalnya mencapai Rp 40.000 per kilogram, masyarakat konsumennya tidak pernah mengeluh," ujar Dewa Suprapta yang juga  alumnus S-3 ’Graduate School for Agricultural Sciences Kagoshima University Jepan.

Jika ada negara lain ingin memasukkan beras ke pasaran Jepang, dikenakan bea masuk yang sangat mahal, sehingga tidak akan mampu menembus pasaran Jepang. "Meskipun sekali, dua kali bisa, namun masyarakat Jepang tidak akan membeli beras impor tersebut," ujar Dewa Suprapta seraya menambahkan, demikian pula Amerika Serikat pernah menekan Jepang untuk membeli buah apel merah.

Dalam dua minggu seluruh pusat-pusat perbelanjaan penuh dengan apel merah yang didatangkan dari Amerika, namun masyarakat Jepang tidak ada yang membeli dan mengkonsumsinya. Dengan demikian impor buah apel dari Amerika berhenti sampai di sana. Proteksi masyarakat Jepang yang demikian itu perlu ditiru masyarakat Bali, dalam menggairahkan petani mengembangkan usaha pertanian.
 
Selain itu kebijaksanaan pemerintah, khususnya Pemprop/kabupaten dan kota lebih berpihak kepada petani. Indonesia di era global dalam  memenangkan persaingan, khususnya menyangkut pemasaran hasil-hasil pertanian harus mampu membuat ciri khas sektor itu dengan produk aman dikonsumsi.Produk yang dihasilkan tidak mengandung residu zat kimia sintetis, pertanian yang demikian itu hanya bisa diproduksi dengan menggunakan pupuk ramah lingkungan, tanpa menggunakan zat kimia, ujar Suprapta.(mkf/an)

Ahad 8 Agustus 2004 17:56 WIB
Perampingan Struktur NU Mendesak
Perampingan Struktur NU Mendesak

Jakarta, NU Online
Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi mengungkapkan bahwa dalam muktamar NU kali ini, perlu dipikirkan adanya perampingan struktur NU yang saat ini dinilai terlalu gemuk dan melebar kemana-mana.

“Struktur NU saat ini merupakan warisan ketika NU menjadi Parpol. Waktu itu memang diperlukan struktur besar untuk mengumpulkan dukungan massa  guna mengimbangi upaya partai lain dalam mencari dukungan seperti yang dilakukan oleh PKI dan PNI,” ungkapnya di kantor PBNU kemarin.

<>

Saat ini keadaan sudah berubah, zaman sudah berganti, PKI sudah bubar, orde lama dan orde baru sudah selesai dan digantikan dengan orde reformasi, namun struktur NU tetap seperti dulu sehingga perubahan ini tak dapat ditawar-tawar lagi.

Secara umum, perangkat organisasi NU terdiri dari tiga bagian. Pertama adalah lembaga, merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu, seperti dakwah, pendidikan, dll. Saat ini sudah terdapat 13 lembaga dibawah naungan NU.

Perangkat kedua adalah lajnah yang merupakan pelaksana program NU yang memerlukan penanganan khusus seperti lajnah falakiyah dan lajnah bahsul masail. Sampai saat ini sudah terdapat 5 lajnah.

Perangkat terakhir adalah badan otonom yang merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu seperti Ikatan Pelajar NU untuk mewadahi pelajar NU, Muslimat untuk mewadahi perempuan NU, dll. Sampai sat ini sudah terdapat 8 badan otonom.
 
Jika ditotal, jumlah seluruh perangkat tersebut mencapai 28 buah. Selain masalah besarnya, juga timbul masalah tumpang tindih peran yang dimainkan antar lembaga tersebut. “Sering kali terjadi tabrakan program antar perangkat organisasi NU dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar. Ini tidak baik bagi citra NU,” tandasnya.

Masduki juga mencontohkan betapa ruwetnya struktur NU. “Lembaga Dakwah NU yang seharusnya merupakan departemen dalam NU masih membuat struktur departemen lagi sehingga seolah-olah seperti organisasi dalam organisasi. Dikalangan NU ada perasaan tidak tega untuk melakukan efisiensi, padahal itu sangat penting.”

Saat ini jumlah pengurus dan seksi atau departemen yang ada dalam organisasi pendukung NU juga cenderung tanpa batasan jelas dan dalam perekrutannya seolah-olah menggunakan prinsip penampungan aspirasi semakin banyak orang. Dalam hal ini tidak pernah ada pemecatan atau usaha pemutasian terhadap pengurus yang dianggap kurang aktif yang dalam NU jumlahnya berjibun.

Kondisi ini menyebabkan kesulitan tersendiri bagi NU. Besarnya pengurus dan organisasi yang diurus NU menyebabkan konsentrasi NU banyak terserap untuk mengurus organisasi dan pengurusnya itu sendiri, bukan pada ummatnya. Untuk melaksanakan rapat bersama saja, diperlukan persiapan yang lama.

Usaha perampingan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap kerena bagaimanapun juga akan menimbulkan masalah psikologis bagi para pengurus yang akan tergusur dan merasa sudah mapan.

Struktur NU yang gemuk sampai saat ini memang sudah dipikirkan untuk dilakukan perampingan menjelang muktamar NU ke 29 di Pesantren Cipasung Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum ada aplikasi secara nyata.(mkf)

 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG