IMG-LOGO
Warta
PEMBAJAKAN KITAB SIRAJUT THALIBIN

Darul Kutub Tak Mampu Tarik Semua “Kitab Bajakan” dari Peredaran

Rabu 16 September 2009 18:5 WIB
Bagikan:
Darul Kutub Tak Mampu Tarik Semua “Kitab Bajakan” dari Peredaran
Beirut, NU Online
Penerbit kitab terkemuka Lebanon Darul Kutub Al-Ilmiyah yang telah melakukan ’pembajakan’ atas kitab Sirajut Thalibin karya Syekh KH Ihsan bin Dahlan Jampes, Kediri, menyatakan tidak bisa menarik semua kita yang telah diterbitkan dan tersebar ke beberapa negara Muslim di dunia.

Direktur Darul Kutub Ali Baydoun kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Lebanon menyatakan hanya mampu menarik kitab-kitab yang masih ’dalam jangakaunnya’, itu pun dengan kalimat ’semampu kami’.<>

”Dirinya beralasan bagaimana bisa DKI (Darul Kutub Ilmiyah) menarik peredaran kitab-kitab tersebut dari toko-toko di berbagai negara atau dari para pembaca,” kata Ketua PCINU Muhamad Zainal Aziz kepada NU Online beberapa waktu lalu melaui saluran telpon.

Dalam surat resmi bernomor 7629 tertanggal 11 September 2009 ini tentang permintaan maaf kepada PBNU, pihak Darul Kutub menyatakan, pemalsuan nama dan penggantian beberapa bagian isi kitab itu hanya dilakukannya pada terbitan edisi kedua. Sementara edisi pertama telah menyantumkan nama penulis yang sebenarnya.

Dalam surat itu Darul Kutub Al-Ilmiyah juga menyertakan copy sampul dan halaman pertama kitab Sirajut Thalibin edisi ketiga yang telah mencantumkan nama yang benar.

Namun, menurut Zainal Aziz, yang melihat langsung proses pencetakan edisi ketiga Sirajut Thalibin di kota kecil dekat Beirut menyatakan, cetakan ketiga itu belum memuat pengantar dari pendiri NU KH Hasyim Asyari yang ada dalam kitab aslinya. ”Mereka berkilah bahwa taqridhoh atau pengantar semacam itu tidak penting khsusnya di dunia Arab,” katanya. (nam)
Bagikan:
Rabu 16 September 2009 21:22 WIB
Lebaran, Korban Lumpur Lapindo akan Silaturrahim ke Gus Dur
Lebaran, Korban Lumpur Lapindo akan Silaturrahim ke Gus Dur
Sidoarjo, NU Online
Lebaran tahun ini akan dimanfaatkan warga korban lumpur Lapindo asal Siring Barat, Jatirejo dan Mindi, Kecamatan Porong untuk silaturrahim ke tokoh-tokoh Jatim, nasional bahkan mantan Presiden yang peduli pada nasib rakyat, yaitu Gus Dur.

Penegasan itu disampaikan Bambang, salah satu korban lumpur asal Siring Barat bahwa agenda itu untuk mendiskusikan masalah lumpur yang membawa dampak meluas ini.<>

"Yang ingin kita bahas dampak pada masyarakat yang kawasannya di luar peta yang tak mendapatkan ganti rugi," kata Bambang Kusawanto yang didampingi Edi Patopang, Mahmud dan Gandu usai menemui Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9).

Menurutnya, warga tiga desa yang sangat merasakan dampak hebat luapan lumpur seperti bubble gas mudah bakar yang muncul itu, menginginkan masalah lumpur secepatnya bisa diselesaikan.

Dampak sosial berupa kerugian akibat terkena dampak dan ancaman, juga harus dipulihkan dengan ganti rugi. "Warga Siring Barat tetap menginginkan kawasannya yang dihantui semburan baru itu mendapatkan ganti rugi seperti korban lumpur terdahulu," tegasnya seperti dilansir beritajatim.com.

Warga juga menolak luapan lumpur Lapindo ini digiring bahkan dinyatakan sebagai bencana nasional. Sebab bila dinyatakan sebagai bencana nasional, warga hanya akan mendapatkan ganti rugi yang sangat tidak sepadan. "Kami tetap menolak lumpur ini ditetapkan sebagai bencana nasional," tegasnya dengan tak mempermasalahkan Lapindo maupun pemerintah dalam memberikan ganti rugi.

Dia merinci, diantara tokoh yang akan dikunjungi perwakilan warga yakni kalangan DPR RI, mantan Gubernur Jatim Imam Utomo, Gus Dur dan Megawati sebagai tujuan silaturrahim. (mad)
Rabu 16 September 2009 20:28 WIB
3.844 Guru Madrasah di Kudus Terima Bantuan Kesejahteraan
3.844 Guru Madrasah di Kudus Terima Bantuan Kesejahteraan
Kudus, NU Online
Sebanyak 3.844 Guru madrasah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah kabuapten Kudus. Semua guru tersebut terdiri dari para pendidik mulai tingkat RA, BA, MI, MTs dan MA swasta yang ada di wilayah kabupaten Kudus.

Bupati Kudus mengatakan, dana yang diserahkan kepada kalangan pendidik swasta ini mencapai Rp 3.844 miliar. Dalam alokasi sebesar itu diserahkan dalam dua tahap, namun masih pada satu tahun anggaran.&<>lt;br />
“Penyerahan tahap pertama untuk  bulan Januari hingga Juni 2009 dana sudah  diserahkan sebesar Rp 1.922 miliar sedangkan pada  tahap kedua pada bulan Juli hingga Desember 2009 yang diserahkan sekarang ini sebesar  Rp 1.922 miliar,” tutur Musthofa dalam acara penyerahan bantuan di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa ( 15/9) kemarin.

Saat penyerahan kemarin, masing-masing guru mendapatkan bantuan dana kesejahteraan sebesar Rp 500 ribu. Sementara rinciannya, jumlah guru RA, BA sebanyak 441 orang, guru MI sebanyak 1.581 orang, guru MTs 1.276 orang dan MA sejumlah 546 guru.

Menurut Musthofa, pemberian bantuan kesejahteraan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru agar lebih berkualitas, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu.

“Kami berharap penyerahan bantuan ini, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para guru madrasah,” katanya.

Adanya bantuan kesejahteraan ini disambut dengan gembira beberapa guru yang menerimanya. Menurut salah seorang guru MI di kecamatan Gebog mengatakan bantuan ini akan dapat dijadikan dana tambahan menjelang lebaran ini.

Alhamdulillah, bisa buat belanja tambahan kebutuhan untuk lebaran nanti,” ujar guru yang tidak mau disebut namanya. (adb)
Rabu 16 September 2009 19:19 WIB
Bimas Islam Optimistis RUU JPH Disahkan
Bimas Islam Optimistis RUU JPH Disahkan
Jakarta, NU Online
Meski banyak rintangan yang menghadang pengesahan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nasaruddin Umar mengaku optimistis dengan akan disahkannya RUU itu.

Menurut Nasaruddin, MUI memiliki niat yang baik, begitu juga pemerintah memiliki niat yang baik pula yaitu sama-sama memperjuangkan kepentingan umat. Penolakan dan desakan penundaan sebuah produk kebijakan pemerintah, papar Nasaruddin, adalah hak setiap warga. Namun, jangan lupa juga ada hak warga lainnya yang mengusulkan dan menguatkannya.<>

"Sebab, pemerintah hanyalah pelayan masyarakat yang harus mendengar apresiasi setiap warganya, baik penolakan maupun pengusulan," kata Nazaruddin di jakarta, Rabu (16/9).

Nasaruddin menyatakan, jangan sampai penolakan tersebut bersifat subjektivitas. Sebab, jika itu terjadi maka akan melupakan kepentingan umat. Padahal, menurutnya, RUU JPH adalah produk yang dibutuhkan umat Islam di Indonesia. Di beberapa negara, seperti malaysia dan singapura sudah ada peraturan tentang UU Halal.

"Masa di Indonesia yang mayoritas Muslim tidak memilikinya. Sebelum kita melakukan penolakan, ya, seharusnya kita memahami satu persatau pasal dan ayat yang ada di RUU JPH tersebut," kata Nasaruddin.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu meminta kepada MUI, untuk tidak cepat apriori dengan RUU JPH tersebut.  karena RUU JPH adalah produk peraturan negara yang melindungi warganya khususnya umat Muslim dari makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang haram. (min)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG