IMG-LOGO
Warta

Bimas Islam Optimistis RUU JPH Disahkan

Rabu 16 September 2009 19:19 WIB
Bagikan:
Bimas Islam Optimistis RUU JPH Disahkan
Jakarta, NU Online
Meski banyak rintangan yang menghadang pengesahan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nasaruddin Umar mengaku optimistis dengan akan disahkannya RUU itu.

Menurut Nasaruddin, MUI memiliki niat yang baik, begitu juga pemerintah memiliki niat yang baik pula yaitu sama-sama memperjuangkan kepentingan umat. Penolakan dan desakan penundaan sebuah produk kebijakan pemerintah, papar Nasaruddin, adalah hak setiap warga. Namun, jangan lupa juga ada hak warga lainnya yang mengusulkan dan menguatkannya.<>

"Sebab, pemerintah hanyalah pelayan masyarakat yang harus mendengar apresiasi setiap warganya, baik penolakan maupun pengusulan," kata Nazaruddin di jakarta, Rabu (16/9).

Nasaruddin menyatakan, jangan sampai penolakan tersebut bersifat subjektivitas. Sebab, jika itu terjadi maka akan melupakan kepentingan umat. Padahal, menurutnya, RUU JPH adalah produk yang dibutuhkan umat Islam di Indonesia. Di beberapa negara, seperti malaysia dan singapura sudah ada peraturan tentang UU Halal.

"Masa di Indonesia yang mayoritas Muslim tidak memilikinya. Sebelum kita melakukan penolakan, ya, seharusnya kita memahami satu persatau pasal dan ayat yang ada di RUU JPH tersebut," kata Nasaruddin.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu meminta kepada MUI, untuk tidak cepat apriori dengan RUU JPH tersebut.  karena RUU JPH adalah produk peraturan negara yang melindungi warganya khususnya umat Muslim dari makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang haram. (min)
Bagikan:
Rabu 16 September 2009 21:22 WIB
Lebaran, Korban Lumpur Lapindo akan Silaturrahim ke Gus Dur
Lebaran, Korban Lumpur Lapindo akan Silaturrahim ke Gus Dur
Sidoarjo, NU Online
Lebaran tahun ini akan dimanfaatkan warga korban lumpur Lapindo asal Siring Barat, Jatirejo dan Mindi, Kecamatan Porong untuk silaturrahim ke tokoh-tokoh Jatim, nasional bahkan mantan Presiden yang peduli pada nasib rakyat, yaitu Gus Dur.

Penegasan itu disampaikan Bambang, salah satu korban lumpur asal Siring Barat bahwa agenda itu untuk mendiskusikan masalah lumpur yang membawa dampak meluas ini.<>

"Yang ingin kita bahas dampak pada masyarakat yang kawasannya di luar peta yang tak mendapatkan ganti rugi," kata Bambang Kusawanto yang didampingi Edi Patopang, Mahmud dan Gandu usai menemui Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9).

Menurutnya, warga tiga desa yang sangat merasakan dampak hebat luapan lumpur seperti bubble gas mudah bakar yang muncul itu, menginginkan masalah lumpur secepatnya bisa diselesaikan.

Dampak sosial berupa kerugian akibat terkena dampak dan ancaman, juga harus dipulihkan dengan ganti rugi. "Warga Siring Barat tetap menginginkan kawasannya yang dihantui semburan baru itu mendapatkan ganti rugi seperti korban lumpur terdahulu," tegasnya seperti dilansir beritajatim.com.

Warga juga menolak luapan lumpur Lapindo ini digiring bahkan dinyatakan sebagai bencana nasional. Sebab bila dinyatakan sebagai bencana nasional, warga hanya akan mendapatkan ganti rugi yang sangat tidak sepadan. "Kami tetap menolak lumpur ini ditetapkan sebagai bencana nasional," tegasnya dengan tak mempermasalahkan Lapindo maupun pemerintah dalam memberikan ganti rugi.

Dia merinci, diantara tokoh yang akan dikunjungi perwakilan warga yakni kalangan DPR RI, mantan Gubernur Jatim Imam Utomo, Gus Dur dan Megawati sebagai tujuan silaturrahim. (mad)
Rabu 16 September 2009 20:28 WIB
3.844 Guru Madrasah di Kudus Terima Bantuan Kesejahteraan
3.844 Guru Madrasah di Kudus Terima Bantuan Kesejahteraan
Kudus, NU Online
Sebanyak 3.844 Guru madrasah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah kabuapten Kudus. Semua guru tersebut terdiri dari para pendidik mulai tingkat RA, BA, MI, MTs dan MA swasta yang ada di wilayah kabupaten Kudus.

Bupati Kudus mengatakan, dana yang diserahkan kepada kalangan pendidik swasta ini mencapai Rp 3.844 miliar. Dalam alokasi sebesar itu diserahkan dalam dua tahap, namun masih pada satu tahun anggaran.&<>lt;br />
“Penyerahan tahap pertama untuk  bulan Januari hingga Juni 2009 dana sudah  diserahkan sebesar Rp 1.922 miliar sedangkan pada  tahap kedua pada bulan Juli hingga Desember 2009 yang diserahkan sekarang ini sebesar  Rp 1.922 miliar,” tutur Musthofa dalam acara penyerahan bantuan di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa ( 15/9) kemarin.

Saat penyerahan kemarin, masing-masing guru mendapatkan bantuan dana kesejahteraan sebesar Rp 500 ribu. Sementara rinciannya, jumlah guru RA, BA sebanyak 441 orang, guru MI sebanyak 1.581 orang, guru MTs 1.276 orang dan MA sejumlah 546 guru.

Menurut Musthofa, pemberian bantuan kesejahteraan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru agar lebih berkualitas, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu.

“Kami berharap penyerahan bantuan ini, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para guru madrasah,” katanya.

Adanya bantuan kesejahteraan ini disambut dengan gembira beberapa guru yang menerimanya. Menurut salah seorang guru MI di kecamatan Gebog mengatakan bantuan ini akan dapat dijadikan dana tambahan menjelang lebaran ini.

Alhamdulillah, bisa buat belanja tambahan kebutuhan untuk lebaran nanti,” ujar guru yang tidak mau disebut namanya. (adb)
Rabu 16 September 2009 18:49 WIB
Depag Harus Dipimpin Figur yang Kuasai Ilmu Agama
Depag Harus Dipimpin Figur yang Kuasai Ilmu Agama
Sukabumi, NU Online
Departemen Agama (Depag) harus dipimpin seorang yang menguasai ilmu agama dan mampu mengelola departemen itu dengan baik dan proporsional. Seorang menteri agama yang berakhlak juga mutlak diperlukan, karena agama itu menyangkut akhlak.

Demikian dikatakan Pengasuh Pesantren Asshiddiqiyah, KH Noer Muhammad Iskandar SQ, saat buka puasa bersama dengan wartawan di Lokasi Peternakan dan Agrobisnis, Pesantren As-Shiddiqiyah, Sukabumi, Selasa (15/9) kemarin.<>

“Seorang menteri agama itu dituntut melakukan pendekatan dengan semua pihak. Pendekatan yang mengesampingkan sikap arogansi dan kekuasaan,” jelasnya menanggapi pertanyaan wartawan tentang figur yang layak memimpin Depag dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendatang.

Diharapkan, dengan akhlak yang baik, kerukunan dan kebersamaan lintas agama di negeri ini akan mencerminkan keteduhan dan kedinginan yang membias kepada umat antaragama dan intern agama.

Ketua Umum Majelis Silaturahmi Kiai dan Pengasuh Pesantren se-Indonesia itu menyimpulkan, ada dua syarat yang dituntut dan dimiliki oleh figur menteri agama mendatang, takni mempunyai moral akhlak yang baik dan kemampuan tata kelola yang baik.

“Kalau tidak, kasihan pasangan Presiden SBY dan Budiono yang akan memimpin negeri ini untuk lima tahun mendatang,” ujar mantan anggota DPR-RI di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid itu.

Diminta komentarnya tentang operasional perhajian selama Menag Maftuh Basyuni memimpin Depag, ia menolak. “Pokoknya begini, ya, menurut wartawan bagaimana, menurut masyarakat bagaimana dan juga menurut jamaah haji bagaimana.” ungkapnya.

Ia menambahkan, baik atau jeleknya operasional haji itu ukurannya bukan soal baik atau jeleknya gedung. Tetapi, semakin dekat atau semakin jauh maktab jamaah dari dan ke Masjidil Haram.

“Tapi, apakah mampu menyediakan maktab bagi jamaah haji yang lebih dekat dengan Masjidil Haram. Kalau itu sudah dipenuhi, saya pikir semua jamaah haji akan senang dan melaksanakan haji dengan khusyuk,” tukasnya. (rif)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG