Penegakan Hukum Masih Diskriminatif.

Penegakan Hukum  Masih Diskriminatif.
 

Jakarta, NU Online

"Adalah pemahaman yang keliru jika agama hanya dipahami sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia dipahami sebagai wilayah di luar agama,"jawab Ketua Pelaksana Harian PBNU K.H. Masdar F. Mas'udi atas pertanyaan peserta dalam dialog publik yang mengangkat tema "Konsistensi NU - Muhammadiyah Dalam Pemberantasan Korupsi" di Gedung PBNU, Selasa (31/8).

<>

Karena itu, lanjut Masdar, tidak boleh dilupakan bahwa agama harus dipahami pula sebagai hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Selama ini, tambah Masdar, pemahaman  bahwa agama hanya memiliki satu hubungan, yaitu hubungan privat antara manusia dengan Tuhan telah mengakibatkan pengawasan terhadap tanggungjawab para pejabat berkurang.
"Meluasnya korupsi di kalangan pejabat publik menjadi bagian dari akibat privatisasi agama itu,"papar Masdar.

Karena itu, kata Masdar, agar konsep 'amal ma'ruf  nahi munkar yang ditekankan al-Qur'an bisa dijalankan, maka kita semua harus menggugah kesadaran umat Islam untuk tidak membatasi pemahamannya, bahwa hubungan agama dan manusia hanyalah sebatas hubungan  pada wilayah privat antara diri sendiri dengan Allah SWT., melainkan juga hubungan dengan sesama manusia atau masyarakat.

Selanjutnya, Ketua Pelaksana Harian PBNU ini pun melakukan anatomi kemasyarakatan terhadap faktor penyebab korupsi di Indonesia. Di samping karena kepentingan pribadi, menurutnya terdapat dua faktor yang menjadi penyebab korupsi, yaitu karena faktor kekurangan dan kerakusan. Menurut Masdar, tidak sedikit orang yang korupsi karena merasa penghasilannya kurang, dan memang dalam kenyataannya kelompok pelaku korupsi jenis ini mengalami kekurangan. Untuk mengatasinya, kata Masdar, negara harus memperbaiki kebutuhan masyarakat yang tidak mampu akan sandang dan makanan, baru setelah itu melakukan penegakan hukum.

Faktor kedua, kata Masdar, korupsi itu disebabkan oleh kerakusan manusia. Karena pelaku korupsi jenis ini kebanyakan berasal dari orang-orang yang kebutuhan hidupnya lebih dari cukup, yaitu golongan menengah ke atas, maka jumlah kekayaan negara yang dikorupsi pun lebih besar bila dibandingkan korupsi yang disebabkan oleh kerakusan, seperti mencuri kambing, ayam atau pisang di kebun yang sangat terbatas.

Bahkan, kata Masdar, saat ini ada bank yang menjadi tempat bagi penyimpanan kekayaan hasil korupsi dalam jumlah yang tidak terbatas. Karenanya, lanjut Masdar, diperlukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam mengatasi korupsi oleh orang-orang rakus yang sudah sangat menyengsarakan rakyat. 

Namun bicara soal penegakan hukum terhadap orang rakus, Masdar merasa prihatin. Dia pun mengungkapkan,"Kenyataannya sampai saat ini, hukum hanya ditegakkan terhadap orang-orang yang mencuri karena lapar. Sebaliknya, para pelaku korupsi yang sudah sangat kaya raya malah bisa ongkang-ongkang kaki,"tandasnya.

Terhadap rumitnya penegakan hukum ini, Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif yang juga menjadi pembicara mengibaratkan, bahwa hukum seharusnya tidak diskriminatif. "Seharusnya tugas kucing itu menangkap semua tikus, baik yang berbulu hitam, coklat, maupun yang putih, tetapi sekarang, kucing yang seharusnya menangkap tikus, turut pula menjadi tikus,"kata Safii.

Karena penegakan hukum masih diskriminatif, baik Syafii maupun Masdar merasa prihatin dengan kasus Ibu Nurlelah--guru   SMP 56 Melawai--yang diancam dipenjarakan dan sudah tidak menerima gaji sejak Desember 2003. Sebagai bentuk keprihatinan itu, keduanya meminta kepada Tim Gerakan Anti Korupsi untuk meneliti kembali kasus SMP 56.

Selain Masdar dan Syafii Maarif, dialog publik yang diselenggarakan Government Watch juga menghadirkan Direktur Eksekutif Kemitraan Dr. HS. Dillon. Proses dialog berlangsung hangat namun muara pembicaraannya menuntut keseriusan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam menjalankan gerakan anti korupsi yang kesepakatannya telah ditandatangani Muhammadiyah, NU dan Kemitraan pada 15 Oktober tahun lalu di Gedung Museum Nasional Jakarta.(Dul)

BNI Mobile