IMG-LOGO
Pustaka

Melacak Jejak Profesor Integratif

Senin 9 November 2009 10:23 WIB
Bagikan:
Melacak Jejak Profesor Integratif
Judul Buku : KH Moh. Tolchah Mansoer: Biografi Profesor NU yang Terlupakan
Penulis : Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, Zainul Arifin, Fahsin M. Fa’al
Pengantar : Prof Dr KH Moh. Tholhah Hasan & HM. Fajrul Falakh SH MA MSc
Epilog : Idy Muzayyad MSi
Penerbit : Pustaka Pesantren, Yogyakarta
Cetakan : I, Juni 2009 & II, Oktober 2009
Tebal : xxxvi + 290 Halaman
Peresensi : Abdul Halim Fathani Yahya*


Dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU lainnya, nama Moh. Tolchah Mansoer barangkali tidak terlalu populer di mata masyarakat umum. Memang, beliau pernah menjadi pimpinan puncak dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Namun, faktanya tidak banyak literatur yang mendokumentasikan sepak terjang dalam kehidupannya. Ketidakhadirannya dalam berbagai literatur, bukan berarti sosok ini tidak memiliki arti penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, khususnya bagi organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama’. Orang NU yang tercatat sebagai doktor hukum Tata Negara pertama dari Universitas Gadjah Mada ini telah banyak menelorkan karya-karya penting yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian dan pengembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.<>

Julukan sosok integratif (baca: ilmuwan sekaligus kiai) tampaknya sangat tepat untuk dilekatkan kepada Prof KH Tolchah Mansoer. Ia merupakan salah satu contoh “orang NU” yang “sukses”. KH Tolchah merupakan founding fathers terpenting dalam organisasi IPNU. Ia merupakan pelopor, pendiri, dan penggerak pada masa awal berdirinya. IPNU dicita-citakan olehnya menjadi wadah bagi pelajar umum dan pelajar pesantren. (hlm. 261). Selain ahli di bidang hukum tata negara, kealiman di bidang pengamalan ajaran Islam tidak dapat dipungkiri. Ia banyak menulis buku ketatanegaraan dan banyak menerjemahkan buku-buku agama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tolchah Mansoer merupakan figur menarik dan penting dalam sejarah NU, sejak muda hingga masa tuanya. Ia merupakan aset berharga yang telah berjasa banyak dalam peletakan dasar-dasar gerakan dan kaderisasi NU hingga pembaharuan pemikiran dan arah organisasi NU.

Ada beberapa hal yang mendasari untuk “mendokumentasikan” lika-liku perjalanan hidup seorang ulama’ sekaligus ilmuwan, Prof Dr KH Moh. Tolchah Mansoer SH. Dalam pengantarnya, redaksi LKiS mengurai beberapa alasan dalam penerbitan buku ini.

Pertama, perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, kegigihan, ketulusan, dan kerja keras setidaknya dapat menjadi inspirasi bagi generasi zaman sekarang.

Kedua, jika ungkapan “Orang besar dapat mati saat hidupnya; namun ia bangkit dan justru hidup abadi setelah kematiannya” dapat dibenarkan. Semasa hidupnya, karena keteguhannya mempertahankan prinsip; karena suara lantangnya mengatakan kebenaran dan melontarkan kritik, ia sempat dikucilkan oleh penguasa. Namun, setelah sang penguasa tumbang, harum namanya kian semerbak: ide-ide jeniusnya tentang hukum tata negara pun diadopsi dan diterapkan pasca reformasi (50 tahun setelah ia berpulang).

Ketiga, Tolchah adalah pakar hukum tata negara terkemuka pada masanya, sekaligus seorang kiai mumpuni yang berwibawa. Keempat, hasrat umat Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dapat dikatakan sebagai ‘hasrat laten’.

Terlepas ada tidaknya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menunggangi mereka, sejarah telah membuktikan adanya usaha beberapa pihak untuk mewujudkan hasrat tersebut. Di era kontemporer ini, penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta beberapa kali juga diangkat kembali menjadi isu yang hangat. Jika kita ‘membaca’ Tolchah, sang pakar hukum tata negara yang kiai ini, tentu hasrat semacam itu menjadi patut untuk disayangkan.(hlm. vii)

Hadirnya buku ini tentu menjadi sangat penting. Sebagaimana penuturan Idy Muzayyad dalam epilognya, ada dua hal yang sangat berseberangan berkaitan dengan lahirnya buku yang merekam jejak petualangan Profesor Tolchah. Pertama, ada rasa bangga, karena dengan buku ini, generasi muda (khususnya IPNU) mengetahui bahwa dalam sejarah awal organisasi pelajar ini terdapat seorang tokoh yang patut dibanggakan. Di sisi lain, dengan membaca buku ini kita juga patut merasa malu, karena sebagai pewarisnya kita belum mampu sepenuhnya meniru prestasi yang telah ditorehkan beliau. (hlm.259-260).

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk menelusuri masa lalu kehidupan KH Tolchah yang penuh dengan keteladanan, pengalaman, dan cita-cita besar. Banyak hal yang tentunya patut dijadikan sebagai rujukan dalam mengarungi medan perjuangan yang dihadapi saat ini. Dengan terbitnya buku ini, seseorang bukan hanya dapat ‘membaca’ Tolchah secara lebih komprehensif, melainkan juga membaca dirinya sendiri. Sebab, membaca perjalanan hidupnya berarti memetik inspirasi; membaca sepak terjangnya bermakna menuai spirit; dan membaca percik pemikirannya adalah mencerahkan. Lebih dari itu semua, buku ini adalah sebuah usaha melawan alpa: sebuah upaya untuk tidak sekali-sekali melupakan sejarah!

* Alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sedang Menempuh Program Magister di Universitas Negeri Malang
Bagikan:
Senin 2 November 2009 12:13 WIB
Perbandingan Politik NU dan Muhammadiyah
Perbandingan Politik NU dan Muhammadiyah
Judul Buku : Nalar Politik NU dan Muhammadiyah; Over Crossing Jawa Sentris
Penulis : Dr. Suaidi Asyari, MA, Ph.D
Penerbit : LKiS, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, April 2009
Tebal : xxiv + 448 halaman
Peresensi : Fikrul Umam MS


NU, Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial-keagamaan (jamiyyah diniyyah-ijtimaiyyah) terbesar di negeri ini yang sebenarnya lebih fokus pada persoalan-persoalan kehidupan sosial-keagamaan para warganya. Pada orde lama NU menjadi sebuah partai politik dan mewarnai kehidupan politik bangsa Indonesia , karena merasa kecewa oleh kelompok modernis yang mendominasi Masyumi. Pada Muktamar Situbondo NU kembali ke khittahnya menjadi organisasi sosial-keagamaan dan terjun langsung ke masalah-masalah ke-umat-an.<>

NU memiliki peran yang sangat vital dan penting dalam proses demokrasi di Indonesia, berbagai sikap, pandangan, dan kebijakan organisasi yang diambil oleh NU terbukti mampu mewarnai kehidupan politik mulai semenjak Orde Baru hingga saat ini. Pada tahun 1999 NU menjembatani berdirinya partai politik yang secara khusus menampung aspirasi politik warga NU, dan dengan difasilitasi dari PBNU dan dihadiri oleh KH. Muchit Muzadi, KH. Mustofa Bisri dan founding fathers KH. Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan lahirnya PKB, NU memberikan kelonggaran bagi warganya dan tidak memaksa warganya untuk memilih partai politik tertentu. PKB tidak lepas dari NU sehingga jumlah perolehan suara merupakan representasi dari jumlah pengikut NU yang tersebar di Indonesia. Ternyata loyalitas warga NU terhadap induk organisasinya tidak sama kuat dengan loyalitas yang diberikan kepada PKB, sehingga jutaan bahkan ribuan warga nahdliyin tidak cukup menyumbangkan suara yang signifikan bagi PKB.

Dinamika internal yang terjadi di NU sebagai organisasi sosial-keagamaan dalam kaitannya dengan PKB merupakan kajian khusus yang tersaji dalam buku ini, kenyataan bahwa NU yang di luar jawa memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan NU di Jawa. Baik terkait dengan loyalitas warga NU terhadap partai maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004 juga menjadi suatu hal yang menarik.

NU yang berdiri pada tahun 1926 mengklaim sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, dan lebih dari 40 juta muslim adalah pengikut NU. Akhir-akhir ini studi Islam semakin didominasi oleh dikotomi “radikal” versus “moderat, NU diletakkan sebagai organisasi moderat sebuah klaim yang membutuhkan eksaminasi ulang lebih jauh. NU memiliki peran yang penting dalam perpolitikan di Indonesia dan banyak disorot dari perspektif demokrasi dan civil sosiety.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani tahun 2002, sekitar 66% santri Indonesia adalah 18 % warga Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan 48 % warga Indonesia adalah pengikut NU. Sehingga jelaslah bahwa kedua organisasi ini memainkan peran penting, baik dalam memobilisasi maupun dalam memediasi massa . Hubungan antara NU dan Muhammadiyah adalah modernis-puritanis dan muslim tradisionalis berdasarkan, pertama; keanggotaan kelompok. Kedua; cara kaum muslim melakukan ibadah. Mengenai hubungan Muhammadiyah dengan Islam modernis-puritanis ada tiga hal, yakni; anggota, pengikut dan jamaah.

Para pengikut NU dan Muhammadiyah berdasarkan dari ritual agamanya (ibadah) yang dijalankan sebagian besar para pengikut NU adalah kaum muslim yang banyak mempraktikan ritual ibadah model madzhab Safi’I (w. 204 H/ 820 M). sedangkan sebagian besar pengikut Muhammadiyah merupakan kaum muslim yang mempraktikkan ibadahnya yang serupa dengan madzhab Hanbali (w. 241 H/ 855 M). Menyambut pemilihan umum 1999, Amien Rais pemimpin umum Muhamnmadiyah (1995-2000) mendirikan PAN (Partai Amanat Nasional).

Sementara KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU (1984-1998) beserta kiai lainnya mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Meski platform PKB dan PAN menyatakan bahwa keduanya merupakan partai politik terbuka dan sekuler. Banyak pengamat politik yang berharap kedua partai menjadi penyambung lidah parlemen bagi aspirasi warga NU dan warga Muhammadiyah. Dengan demikian warga NU memilih PKB dan para pengikut Muhammadiyah akan memilih PAN.

Studi tentang NU dan Muhammadiyah dengan cara mengeksaminasi perannya dalam politik sosial-keagamaan Indonesia dengan melihat basis perkembangan awal mereka yang kuat, yaitu gagasan ijtihad (interpretasi yang bebas), penolakan madzhab versus ijma’ (konsensus), pengakuan terhadap madzhab. Secara teoritis NU penganjur ijma’ dan Muhammadiyah adalah penganjur ijtihad. Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912, adalah sebagai organisasi “Islam Puritan” yakni organisasi keagamaan yang perkembangannya berhubungan langsung dengan para pengikutnya dan sangat sesuai dengan karakteristik awal organisasi serta penyesuaian karakteristik dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia yang berlangsung lama.

Buku ini menyajikan fakta mengenai dinamika dan peran penting Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dalam kehidupan politik dan proses demokratisasi di Indonesia . Pasca runtuhnya rezim orde baru sebuah tema kajian tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sering luput dari perhatian para ilmuan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Peresensi adalah Peneliti Sosial, Mantan Pemimpin Perusahaan LPM Paradigma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Senin 26 Oktober 2009 11:12 WIB
Mengobarkan Gairah Nasionalisme Pemuda
Mengobarkan Gairah Nasionalisme Pemuda
Judul Buku : Pemuda dan Nasionalisme; Refleksi 101 Tahun Kebangkitan Nasional
Penulis : H M. Ridwan Tasa
Penerbit : Pustaka Timur, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Juni 2009
Tabal : viii + 154 halaman
Harga : Rp 30.000,-
Peresensi : Supriyadi*


Pemuda adalah satu tahapan dari manusia yang mana pada masa tersebut, manusia berpikir kritis dan segar dalam pemikirannya serta berprinsip untuk mempertahankan ideologi. Pemuda dalam kajian psikologi adalah suatu tahap di mana seseorang itu berada dalam masa remaja yaitu antara 14-21 tahun. Hal itu dikemukakan oleh folosof Aristoteles.<>

Merujuk pada pendapat Mantessori, usia 12-18 tahun adalah periode penemuan diri dan kepekaan sosial dan pada usia 18 tahun ke atas adalah periode pendidikan tinggi. Berbeda lagi menurut pandangan J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa seseorang pada usia 12-15 tahun adalah masa pendidikan akal sementara usia 15-20 tahun adalah masa pembentukan watak dan agama. Dalam konteks nasionalisme, pemuda adalah orang yang dengan jiwa muda membela tanah airnya sendiri serta menjunjung tinggi nasionalisme terhadap tanah air.

H M. Ridwan Tasa dalam bukunya yang berjudul Pemuda dan Nasionalisme; Refleksi 101 Tahun Kebangkitan Nasional menyoroti peran pemuda dalam konteks nasionalisme yang mana mampu memacu dan memicu perjuangan rakyat Indonesia untuk terbebas dari segala penindasan bangsa asing. Dalam buku tersebut, dipaparkan pula sejarah pemuda Indonesia dalam mengobarkan perjuangan melawan kaum kolonialis-imperialis yang mana telah merampas hak-hak rakyat Indonesia.

Secara terus terang, nasionalisme pemuda Indonesia lahir karena tekanan dan penderitaan sebab penindasan dari kaum penjajah. Sistem tanam paksa, pungutan pajak yang terlalu tinggi, serta penindasan-penindasan lainnya telah melahirkan forum-forum rakyat untuk membebaskan diri dari penindasan. Akan tetapi, siapa saja yang dianggap melawan kaum penjajah, pasti ia akan segera mendapatkan hukuman. RM. Soewardi Soeryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah salah satu contohnya. Tulisannya yang berjudul “Seandainya Aku Orang Belanda”, dengan tajam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia saat itu. Karena dianggap berbahaya, Soewardi pun dihukum.

Demikian juga yang terjadi pada Dr Cipto Mangunkusumo yang juga lantang menuliskan kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda. Bahkan, Douwes Dekker yang berkebangsaan Belanda pun dihukum karena dianggap membahayakan kepemerintahan pihak kolonial.

Perjuangan-perjuangan mereka adalah tindakan yang mendorong dan memicu rakyat Indonesia untuk menyatakan satu nusa, satu bangsa. Pemuda-pemuda itu tidak gentar meskipun akhirnya mereka dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara ataupun hukuman buang ke tempat yang asing, yakni di luar pulau Jawa. Tindakan para pemuda tersebut melambangkan sikap nasionalisme mereka terhadap bangsa.

Kebangkitan nasional yang dimulai dari lahirnya Budi Utomo (1908) adalah satu gerakan nasionalisme yang mana dipelopori oleh para pemuda Indonesia. Sementara sumpah pemuda pada tangga 28 Oktober 1928 merupakan teladan sikap nasionalisme pemuda terhadap tanah air Indonesia. Kedua peristiwa bersejarah itu, digerakkan oleh kaum muda yang menginginkan kebebasan dan kemerdekaan secara mutlak tanpa intervensi dari bangsa asing.

Perjuangan pun terus bergulir, yang mana pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah resmi berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat penuh atas hak-haknya. Hal itu juga dimotori oleh kaum muda nasionalis. Peristiwa Rengas Dengklok adalah satu contoh kaum muda yang menculik Soekarno karena keinginan mereka untuk segera merdeka. Soekarno pun akhirnya membacakan teks proklamasi dengan disambut rasa kebebasan dan kemerdekaan pada pihak rakyat.

Prahara Mei 1998, masih tersimpan dalam ingatan publik mengenai lahirnya reformasi. Para mahasiswa Trisakti, tentunya adalah representasi dari gigihnya perjuangan pemuda yang pada saat itu, orde baru ditumbangkan. Meskipun peristiwa itu telah memakan korban, akan tetapi peristiwa itu terkenang dan menjadi simbol kegigihan para pemuda.

Pemuda Progressif-Revolusioner


Melihat dari uraian sejarah perjuangan para pemuda pada masa penjajahan, seharusnya kaum muda pada masa kini menjadi penerus dari pada perjuangan kaum muda dahulu. Jika kaum muda dahulu begitu gigih dalam perjuangannya untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajah, pemuda di masa sekarang juga harus gigih untuk mengaktualisasikan kemerdekaan menjadi pilar kemajuan bangsa.

Bagi bangsa Indonesia, faktor pemuda merupakan wujud kekuatan potensial yang selalu menunjukkan kehadirannya dalam seriap peristiwa sejarah perjuangan bangsa. Kualitas pemuda ialah investasi utama bagi bangsa untuk memenuhi tuntutan politik dalam lingkungan globalisasi yang kian tak terelakkan (hal. 130).

Sejarah telah mencatat bahwa kaum muda juga berperan dan berpartisipasi aktif dalam setiap gerakan politik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai contoh, Soekarno aktif dalam gerakan politik ketika ia baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku HBS. Begitu juga dengan Moh. Hatta yang juga aktif sejak masih belia (muda). Bahkan Syahrir ketika aktif di Bandung memimpin “Golongan Merdeka”, baru berusia 23 tahun, dan menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama ketika masih berusia 35 tahun.

Pemuda sekarang harus lebih maju dan lebih gigih dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Sosok pemuda ideal bagi bangsa Indonesia adalah sosok pemuda yang berjiwa nasionalis, yang mempunyai cita-cita tinggi untuk kemajuan bangsa. Pemuda tersebut adalah sosok yang progressif-revolusioner.

Dengan membaca buku yang berjudul Pemuda dan Nasionalisme; Refleksi 101 Tahun Kebangkitan Nasional, para pembaca diajak untuk ikut mengobarkan gairah nasionalisme pemuda yang belakangan para pemuda tidak sadar bahwa di pundak merekalah masa depan bangsa. Sementara budaya hedonisme kini telah meracuni darah-darah muda Indonesia. Gairah nasionalisme harus kembali dikobarkan pada jiwa pemuda Indonesia untuk menyongsong Indonesia jaya.

*Peresensi adalah pustakawan yang aktif pada Cholishiyyah Community, UIN Sunan Kalijaga dan bergiat pada Kelompok Diskusi Granat (GDC), Yogyakarta
Senin 19 Oktober 2009 10:33 WIB
Menakar Politik Anggaran Pendidikan
Menakar Politik Anggaran Pendidikan
Judul Buku : Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945
Penulis : Ali Masykur Musa
Penerbit : Mahkamah Konstitusi
Cetakan : Oktober 2009
Tebal : x + 294 halaman
Peresensi : Mashudi Umar*


"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945).

Dalam usia ke-64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan kita tampaknya masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.<>

Tokoh pemikir pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara.

Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Pertanyaannya kini, bagaimanakah realitas politik pendidikan kita saat ini?
 
Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di negara kita masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya.

Pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005–2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, dan meningkatnya tata pemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam realitasnya, kita menyaksikan ternyata kebijakan dan praktik pendidikan kita masih jauh panggang dari api.

Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 
Di usia kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-64 ini, Indonesia mesti melakukan pembangunan politik pendidikan yang solid dan prospektif. Pertama-tama hal ini tentu saja harus diawali dari komitmen para penentu politik pendidikan itu sendiri, yaitu: para elite politik, pejabat pemerintah di Pusat maupun Daerah serta para pengambil kebijakan negara. Mereka semua harus memiliki komitmen dan kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan (sense of education).

Untuk merealisasikan gagasan besar, maka pemerintah harus mempunyai politik anggaran pendidikan, baik untuk melaksanakan program pendidikan dasar, menengah, atas serta secara tegas harus dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Persoalan politik anggaran pendidikan dewasa ini sangat penting sejalan dengan kebijakan otonomi daerah.

Buku yang berjudul “Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945” karya Ali Masykur Musa, mantan anggota DPR RI dari PKB yang sekarang jadi anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah merupakan pelaku perubahan UUD 1945 tersebut yang lama berkecimpung di dunia politik

Dalam buku ini, penulis yang cukup produktif membahas pertanyaan sejauhmana komitmen DPR dan pemerintah selama ini merealisasikan politik anggaran pendidikan nasional sekurang-kurangnya 20 persen pada setiap menetapkan APBN.

Buku ini merupakan sumbangsih yang besar terhadap dunia pendidikan khususnya dalam merealisasikan anggaran 20 persen. Makanya penting dibaca bagi mahasiswa, dosen, guru, pakar pendidikan, aktivis LSM serta berbagai pihak yang terlibat dalam isu-isu pendidikan.

Oleh karena itu, sudah saatnya praktik pendidikan kita meninggalkan misi reproduksi kelas sosial. Pendidikan harus diarahkan untuk membuka pemahaman kritis dan pencarian alternatif atas keterbatasan struktur sosial dalam menciptakan masyarakat adil, terbuka, dan partisipatif.

*Peresensi adalah pecinta buku dan pemerhati pendidikan, tinggal di Jakarta
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG