IMG-LOGO
Warta

Pengelolaan Masjid di Indonesia Perlu Ditingkatkan

Selasa 10 November 2009 17:27 WIB
Bagikan:
Pengelolaan Masjid di Indonesia Perlu Ditingkatkan
Jakarta, NU Online
Mayoritas pengelolaan masjid di seluruh Indonesia dinilai belum maksimal. Karenanya, pihak pengelola perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kredibel (al-qawiy al-amin).

''Pengelolaan masjid dilakukan secara paruh waktu atau ala kadarnya. Masjid masih difungsikan sebatas kegiatan ubudiyah mahdhah. Sehingga jumlah jamaah masih jauh dari representatif dibandingkan jumlah umat Islam di lingkungan masjid setempat,'' tandas KH Natsir Zubaidi, Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Selasa (10/11).<>

Lebih lanjut Natsir menjelaskan, pertumbuhan peradaban dan kebudayaan Islam dulu, sekarang dan masa yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari peranan masjid. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti sejarah antara lain, bangunan yang pertama kali dibangun Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah adalah masjid, yaitu masjid Quba dan masjid Nabawi. Kedua, pada masa Khulafa’ al-Rasyidin, Daulah Bani Umaiyah, Daulah Bani Abbas, Daulah Fatimiyah di Mesir, Dinasti Mamluk di Mesir, pemerintahan Islam di Spanyol, pemerintahan Kerajaan Turki Usmani, pemerintahan Kerajaan Safawi di Persia, pemerintahan Kerajaan Mugal di India, pemerintahan sultan-sultan di Kepulauan Nusantara, masjid senantiasa dijadikan salah satu simbul kemajuan peradaban Islam.

''Karenanya kami merekomendasikan kepada seluruh masjid di Indonesia untuk meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan Islam mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi,'' tandas Natsir. (min)
Bagikan:
Selasa 10 November 2009 20:46 WIB
LDNU: Idealnya Dai Menggerakkan Ekonomi masyarakat
LDNU: Idealnya Dai Menggerakkan Ekonomi masyarakat
Jakarta, NU Online
Selain dibekali dengan pembinaan amalan yaumiyah atau amalan sehari-hari, para dai sudah semestinya dibekali juga dengan materi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena selain bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarganya, para dai juga harus  memiliki manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Demikian dinyatakan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul (LDNU) KH AN Nuril Huda di hadapan sekitar seratus dai transmigran yang sedang menjalani pembekalan dari LDNU di Podok Pesantren al-Manar Azhari Depok, Selasa (10/11). Menurut Nuril, para dai juga harus dibekali dengan trik-trik untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerahnya masing-masing.<>

”Yang dimaksudkan dengan pembekalan trik penenggulangan kemiskinan dan pengangguran ini adalah kemampuan para dai transmigran untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam memaksimalkan potensi masyarakatnya masing-masing,” terang Nuril.

Nuril berharap, pembekalan untuk para dai transmigran ini dapat terus berlangsung untuk membangun komunikasi yang berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga masyarakat di daerah transmigrasi dapat berkembang menjadi masyarakat yang ulet, bersemangat tinggi dapat meningkatkan produktivitasnya. (min)
Selasa 10 November 2009 19:33 WIB
GP Ansor Jepara Dirikan BMT
GP Ansor Jepara Dirikan BMT
Kudus, NU Online
Guna mewujudkan kemandirian organisasi, Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara jawa Tengah mendirikan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan berupa  Baitul Mal wa Tanwir (BMT) “ Aman Utama”.

Menurut ketua PC GP Ansor Jepara Ahmad Ja’far, berdirinya usaha ini dimulai sejak bulan Agustus 2009 lalu dengan tujuan untuk membantu usaha dana  warga Ansor secara khusus dan masyarakat secara umum.<>

“ Selain itu, BMT ini bisa menjadi modal kemandirian Ansor untuk membiayai kebutuhan organisasi,” ujarnya saat ditemui NU Online di sebuah kegiatan Dialog PC  Ansor  Kudus di Rumah Makan Bambu Wulung Kudus beberapa hari lalu.

Dikatakan Ja’far, BMT Aman Utama ini melayani simpan pinjam, pemberian modal bagi anggota Ansor yang mempunyai usaha kecil. Disamping itu, pihaknya juga mengkoordinir usaha Arisan Motor yang omsetnya sudah mencapai milyaran rupiah.

Alhamdulillah, usaha ini berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat. Semoga ke depan akan bisa berkembang lagi terutama BMT-nya yang semuanya menggunakan konsep syariah sehingga  mampu melayani kebutuhan umat,” harapnya lagi. (adb)
Selasa 10 November 2009 18:34 WIB
Amerika Pertanyakan Hukum Rajam di Aceh ke PBNU
Amerika Pertanyakan Hukum Rajam di Aceh ke PBNU
Jakarta, NU Online
Pemerintah Amerika Serikat, melalui wakil duta besarnya di Indonesia, Ted Osius dalam kunjungannya ke gedung PBNU, Selasa (10/11) mempertanyakan kepada KH Hasyim Muzadi qanun jinayat di Aceh yang memasukkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah.

Menjawab pertanyaan ini, KH Hasyim Muzadi menjelaskan, ajaran syariah Islam diperkenalkan sebagai kewajiban individu sedangkan sebagai warga negara, wajib mematuhi undang-undang yang ada.<>

“Syariah untuk individu, bukan untuk negara, NU menilai yang penting adalah substansinya, bukan teksnya,” kata Hasyim. Dalam kesempatan berbeda, Hasyim pernah menjelaskan hal yang sama dengan memberi contoh tak perlu UU Anti Korupsi Islam karena sejatinya, korupsi sendiri sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Ted, yang lulusan American University in Cairo mengakui bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia yang memiliki nilai moderasi, menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme. “Inilah yang ingin kami pelajari dari NU,” katanya.

Ted juga meminta agar PBNU tetap mempertahankan citra Indonesia sebagai negara Islam moderat karena belakangan ini ada tindakan yang mengarah pada fundamentalisme Islam, seperti pelarangan pemakaian celana jeans bagi perempuan di Aceh.

Kesalahfahaman Islam

Ia menjelaskan, Islam merupakan agama yang memiliki perkembangan yang sangat cepat di Amerika. Sayangnya, keberadaan Islam masih sering disalahfahami, termasuk oleh media massa. Tindakan buruk yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh media diasosiasikan dengan umat Islam sementara jika dilakukan oleh pemeluk agama lain, hanya dikaitkan dengan persoalan individu saja.

Pada pertemuan ini, Ted juga menyatakan keinginannya untuk bisa mengunjungi pesantren NU. “Kami mempersilahkan untuk dikunjungi kapan saja,” kata Hasyim.

Dijelaskan oleh Hasyim, wujud moderasi NU bisa dilihat, tak satupun pada lebih dari 10 ribu pesantren yang dimiliki oleh NU terlibat dalam tindakan terorisme. “Terorisme bukan karakter asli Indonesia, tetapi datang dari luar,” tandasnya.

Ir Iqbal Sullam, wakil sekjen PBNU yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan, mengenai hukum cambuk, yang juga diprotes banyak kalangan. Hal ini bukan hanya dilaksanakan di Aceh, tetapi juga di Singapura, yang bisa dikategorikan sebagai salah satu negera maju. (mkf)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG