IMG-LOGO
Warta

Lajnah Falakiyah PBNU Gelar Rapat Penyerasian Hisab

Selasa 9 Maret 2010 7:40 WIB
Bagikan:
Lajnah Falakiyah PBNU Gelar Rapat Penyerasian Hisab
Jakarta, NU Online
Lajnah Falakiyah PBNU menyelenggarakan rapat penyerasian hisab untuk tahun 2012 dan 2013, di Jakarta, Selasa (9/3) hari ini. Beberapa metode hisab yang akurat dari beberapa kitab serta beberapa metode kontemporer akan diserasikan sebagai bahan penyusunan almanak NU.

“Berbeda dengan rapat Badan Hisab Rukyat di Departemen Agama dimana semua metode dibiarkan saja apa adanya, namun dalam rapat Lajnah Falakiyah kali ini berbagai metode yang tahkiki (akurat) akan serasikan,” kata Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH A. Ghazalie Masroeri dihubungi NU Online, Selasa (9/3).<>

Menurut Kiai Ghazali, rapat penyerasian hisab untuk tahun 2011 sudah selesai dilakukan pada Rakernas tahun lalu.

Rapat penyerasihan hisab kali ini mengundang para pengurus Lajnah Falakiyah PBNU dan beberapa ahli dan kader hisab-rukyat NU dari berbagai daerah.

Rapat penyerasian hisab ini rencananya akan berlangsung hingga Rabu. Sementara pada Rabu malam Lajnah Falakiyah PBNU akan meluncurkan Mobil Observatorium NU atau NUMO di halaman gedung PBNU, Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.

Lajnah Falakiyah bersama NUMO ini akan bergerak dari pesantren ke pesantren untuk memperkenalkan lebih jauh dunia astronomi kepada para santri. (nam)
Bagikan:
Selasa 9 Maret 2010 20:23 WIB
Santri Salaf Terkendala Ijazah
Santri Salaf Terkendala Ijazah
Malang, NU Online
Kementerian Agama RI mulai tergerak ikut memikirkan nasib santri yang tinggal di pesantren. Selama ini, keberadaan santri salaf belum diakui di lembaga formal karena terkendala ijazah. Tanda bukti yang dikeluarkan pesantren salaf belum cukup untuk dijadikan alat untuk mengajukan lamaran di lembaga formal.

"Kami sedang menyusun draf tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri agar ijazah pesantren bisa diterima dan diakui secara luas," kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI usai Halaqah Ulama Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN), Senin (8/3).<>

Ali mengakui, lulusan pesantren sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan lulusan pendidikan umum lain. Bahkan juga memiliki kelebihan dari sisi moralitas. Namun, jika secara formal kemampuannya itu tidak diakui, tetap akan merepotkan.

Akibatnya, peran lulusan pesantren di lembaga formal kurang maksimal. Padahala saat ini saja tercatat ada 3 juta santri yang sedang mendalami ilmu agama di pesantren.

"Masak untuk mencalonkan diri menjadi bupati saja tidak bisa. Padahal ada banyak tokoh yang disegani karena kemampuan intelektual dan spiritual di satu wilayah. Namun gara-gara ijazah tak diakui, menjadi terganjal," tandasnya seperti dilaporkan Radar Malang.

Salah satu upaya yang dilakukan Depag dengan membuat ujian nasional (UN) kesetaraan untuk santri. Tentu, soal yang akan diujikan nanti berbeda dengan yang ada di sekolah umum. Materi soalnya pun akan dibuat khusus disesuaikan dengan materi yang ada di pesantren.

"Kami usahakan tahun depan sudah terealisasi. Yang jelas semua masih kami godok dan salah satunya lewat forum ini tadi," terang Muhammad Ali. (min)
Selasa 9 Maret 2010 18:57 WIB
UU PERKAWINAN
Soal Budaya Nikah Siri di Rembang Pasuruan
Soal Budaya Nikah Siri di Rembang Pasuruan
Pasuruan, NU Online
Budaya nikah siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memang sudah berlangsung sejak lama. Terus terjadi sampai saat ini seperti tiada putusnya. Tapi pemerintah, dalam hal ini Depag Kabupaten Pasuruan, mengaku sudah melakukan langkah-langkah untuk menekan bahkan menghilangan budaya tersebut.

Langkah yang diambil berupa sosialiasi melalui KUA di setiap kecamatan. Selain itu, Depag Kabupaten Pasuruan juga sudah melaporkan masalah tersebut ke Kementerian Agama RI. Hanya, untuk menghilangkan budaya nikah siri tersebut, tidak bisa instan. Perlu proses dan strategi.<>

"Yang jelas, Depag menganggap bahwa nikah di bawah tangan itu ke belakangnya sering menimbulkan kesengsaraan. Hal itulah yang kami sering suarakan kepada masyarakat," kata Munif Armuzah, Kasi Urais Depag kabupaten Pasuruan, Senin (8/3) .

Dia menjelaskan, rumah tangga pasangan yang pernikahannya siri, tidak dicatat oleh negara, masih termasuk kategori rumah tangga pra sakinah. Mengapa begitu? Sebab, kata Munif, apabila pasangan suami istri (hasil pernikahan siri) bercerai, wanita yang sering menjadi korbannya.

Ujungnya, pasca perceraian terjadi, anak dari pernikahan siri menjadi terlantar. Dan pihak perempuan atau istri, tidak bisa menuntut harta gono-gini yang semestinya menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhinya.

Nah, fenomena rumah tangga hasil nikah siri seperti diberitakan Radar Bromo kemarin, kata Munif termasuk kategori rumah tangga pra sakinah. Dan fenomena itu menjadi perhatian khusus Depag Kabupaten Pasuruan.

"Apa yang terjadi dengan fenomena budaya nkah siri di Rembang sudah kami laporkan ke Kementerian Agama RI. Bentuknya, Kementerian Agama sekarang sedang menyusun konsep untuk membuat program dana bergulir," kata Munif.

Dana tersebut nantinya akan diambil melalui APBN yang akan digunakan untuk menjalankan program peningkatan keluarga sejahtera pra sakinah. Program itu bertujuan menekan atau bahkan menghilangkan sama sekali budaya nikah siri di Rembang.

"Realisasi program ini sudah mulai kami jalankan. Salah satunya adalah seringnya Depag melakukan sosialisasi ke tempat-tempat atau daerah yang masyarakatnya sering melangsungkan pernikahan siri," lanjutnya.

Sosialisasi sendiri dilakukan dalam waktu sekali dalam seminggu. Tiap kali sosialisasi, Depag juga sering melakukan simulasi tentang bahayanya nikah siri. Misalnya tentang efek bola salju apabila seseorang dalam keluarga melakukan pernikahan siri. Termasuk mencontohkan suramnya masa depan anak apabila pernikahan siri berujung perceraian.

"Selama ini yang terjadi pada masyarakat kan bahwa pernikahan siri itu mampu merubah perekonomian. Mindset itulah yang berusaha kami hilangkan dari masyarakat. Kami merubah mindset bahwa menikah siri itu menambah barokah menjadi bahwa menikah resmi justru lebih baik," papar Munif.

Karena itu dalam setiap sosialisasi, Depag juga mengajak serta modin (penghulu). "Cara lain lagi kami juga mengajak serta kiai yang disepuhkan (dituakan) di daerah yang kami jadikan sasaran sosialisasi," kata Munif.

Walau lambat, sosialisasi itu menurut Munif tetap membawa hasil. "Perlu kami tegaskan, budaya nikah siri masih ada, tapi berkurang jumlahnya. Dibandingkan sekitar tahun 1990-an dengan tahun 2000, budaya nikah siri mulai berkurang sampai 80 persen banyaknya," kata Munif.

Yakinkah Depag budaya nikah siri di Rembang bisa hilang ? "Pasti bisa, tapi memang butuh waktu. Hanya untuk menghilangkan budaya tersebut, tidak hanya tugas Depag semata. Tapi juga fungsi pemerintahan yang lain," kata Munif. Pasalnya faktor ekonomi memang menjadi salah satu faktor penting seseorang memilih nikah siri.

Sebenarnya ada satu lagi yang masih dicarikan solusinya oleh Depag. Adanya budaya nikah siri di Rembang, sebenarnya juga terjadi karena bawaan dari masyarakat luar Pasuruan. Munif mengaku mendapati modus baru nikah siri di Rembang.

"Caranya ada laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita. Tapi wanita itu bukan dari Rembang. Laki-lakinya yang membawa wanita tersebut dan mereka ingin menikah," katanya seperti dilansir Radar Bromo.

Karena khawatir pernikahan itu diketahui, akhirnya pernikahan dilakukan secara siri. Hanya saja karena tidak menemukan tempat untuk menikah, ahirnya pasangan itu lari ke Rembang karena di Rembang ada banyak orang yang bisa menikahkan seseorang. "Ini menjadi modus baru. Dan itu yang masih kami atasi permasalahannya," kata Munif.

Tak jarang, menurutnya, di Rembang banyak ditemukan kendaraan berplat nomor luar daerah. Di Rembang, mereka hilir mudik mencari seseorang yang menjual jasa yakni bisa menikahkan mereka.

Untuk mengatasi hal itu, Depag juga mencari jalan keluarnya. Caranya adalah menggandeng petugas perangkat desa. "Mereka kami beritahu bahwa apabila menemukan seseorang yang ingin menikah, lebih baik ditolak. Karena itu menyalahi prosedur," papar Munif.

Tak ayal Depag pun juga sering menempelkan stiker yang isinya menentang nikah siri. "Stiker-stiker itu kami cetak ribuan lembar dan kami tempelkan di rumah-rumah warga. Pesan yang ada di dalam stiker itu menyebutkan bahwa nikah siri itu tidak memiliki hukum tetap dan menyusahkan keturunan," terang Munif.

Berhasil? "Sementara ini baru penegasan. Tapi dalam waktu dekat, Depag akan membagikan buku yang pembuatannya sedang dalam proses. Dalam buku itu akan memaparkan secara jelas tentang bahaya nikah siri. Jika selesai, buku-buku itu akan kami bagi secara gratis," kata Munif.

Siapa saja sasaran pembagian buku tersebut? Kata Munif, mulai dari siswa-siswa sekolah sampai masyarakat yang tersebar di 16 desa di Kecamatan Rembang. (ful)
Selasa 9 Maret 2010 17:33 WIB
Calon Wabup, Ketua PCNU Tak Perlu Mundur
Calon Wabup, Ketua PCNU Tak Perlu Mundur
Jember, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember memandang Abdullah Syamsul Arifin tak perlu mundur dari jabatan ketua organisasi itu, saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi mantan Kepala Polisi Daerah Maluku, Guntur Ariyadi.

"Tak harus mundur dari posisi di NU. Hasil Musyawarah Kerja Pengurus Wilayah NU Jatim menyatakan, PCNU secara lembaga harus mengarahkan dukungan kepada calon yang bermanfaat bagi NU. Tidak seperti dulu lagi," kata Sekretaris PCNU Jember Misbahussalam.<>

Gus Aab, sapaan Abdullah, juga tak perlu serta-merta non aktif dari jabatan ketua. "Tinggal menunggu kesepakatan antar pengurus cabang dan MWC. Di AD/ART NU, tak ada keharusan mengundurkan diri," kata Misbahussalam.

Misbahussalam menyatakan, posisi Gus Aab berbeda dengan posisi Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Musa, saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur mendampingi Soenarjo. Menurutnya, Ali saat konferensi wilayah sudah menyatakan tak akan berpolitik praktis saat menjadi ketua. Pernyataan itu tertulis. "Sementara, tidak ada pernyataan tertulis dari Kiai Abdullah," katanya.

Abdullah Syamsul Arifin memperoleh rekomendasi dari Partai Demokrat untuk mendampingi Guntur dalam pemilukada Jember. "Kalau rekom sudah resmi, kami akan mengadakan rapat antara PCNU dengan Demokrat Jember. Kami akan melakukan langkah-langkah proses pemenangan," kata Misbahussalam seperti dilansir beritajatim.com.

Misbahussalam menambahkan, ada aspirasi dari para kiai, bahwa Demokrat diharapkan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. "Mudah-mudahan benar-benar terjadi," katanya. (min)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG