IMG-LOGO
Trending Now:
Warta

Ada Benih Diskriminatif dalam PMBP

Selasa 17 Juni 2003 15:41 WIB
Bagikan:
Ada Benih Diskriminatif dalam PMBP

Jakarta, NU.Online
Perubahan  pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) dari pola birokrasi menuju paradigma profesional masih menyisakan sejumlah kontroversial dimasyarakat.  Hal ini terlihat dari pola penerimaan mahasiswa dengan 2 pola seleksi  yaitu, Penelurusan Minat Bakat dan Potensi (PMBP) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang sebelumnya satu jalur lewat UMPTN.

Dibeberapa perguruan tinggi negeri yang menggunakan pola BHMN (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor) menuai kritik karena dengan pola baru tersebut dianggap mematikan potensi mahasiswa yang tidak mampu secara finansial. dan berpotensi menebar benih-benih diskriminasi dan eksklusivisme dalam kehidupan kampus.

<>

Komentar tersebut dikemukakan sejumlah kalangan, Senin (16/6), setelah sejumlah PTN berlomba membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru dengan memasang tarif Rp 15 juta hingga Rp 150 juta. Langkah PTN menjaring dana dengan berbagai cara itu menyusul kebijakan dijadikannya kampus mereka sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang diharuskan untuk mencari dana sendiri

Menanggapi "komersialiasi" PTN tersebut, Mendiknas Malik Fadjar menegaskan, ukuran masuk perguruan tinggi tetap akademis, dan sumbangan yang ditetapkan sama sekali tidak menghilangkan ukuran akademis itu. "Saya selalu menekankan jangan sampai uang menjadi persyaratan utama untuk masuk sekolah," ujar Malik usai menghadap Wakil Presiden Hamzah Haz di kantor Wapres di Jakarta, Senin.

Malik mengatakan, sumbangan itu sifatnya sukarela. Ditanya mengapa sampai ada yang mematok Rp 150 juta, Malik menjawab, "Yang penting itu terbuka, transparan, dan akuntabilitasnya terjamin. Itu saja." Malik menambahkan, besarnya sumbangan tidak perlu diberi batasan. "Kita berikan peluang kepada masing-masing untuk tetap memperhatikan kemampuan (uang) dan persoalan (akademis). Ukurannya harus tetap akademis. Dulu juga kita sudah punya aturan seperti itu, tapi tidak jalan karena banyak mahasiswa mengaku dari golongan tidak mampu," katanya.

Ditanya soal mekanisme kontrol tentang sumbangan itu, Malik menjawab, "Kan sudah ada wali amanah dan dewan akuntabilitas akademis."

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro, pembukaan jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru PTN harus disertai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran dan jaminan mutu akademik. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas akan mengevaluasi kinerja PTN yang membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru di luar jalur reguler. Berdasarkan evaluasi tersebut pemerintah akan membuat rambu-rambu menyangkut penerimaan mahasiswa baru yang berorientasi pencarian dana.

"Intinya, setiap PTN boleh saja mencari dana melalui penerimaan mahasiswa baru. Akan tetapi, harus transparan soal penggunaan anggaran, tidak diskriminatif, dan lebih penting lagi hasil seleksinya harus sesuai standar mutu akademik," kata Satryo Soemantri  Brodjonegoro

Sementara menurut  anggota Komisi VI DPR Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar "Aturan itu ibarat menebar benih-benih diskriminasi dan eksklusivisme dalam kehidupan kampus," kata , menilai maraknya pembukaan jalur mandiri di kalangan PTN itu. Walaupun mahasiswa jalur mandiri dipersyaratkan mengikuti seleksi, dipertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa PTN bersangkutan bisa obyektif.

"Karena niat dari awal mencari dana, PTN bersangkutan bakal tergiur dengan kemampuan ekonomi calon mahasiswa. Kalau begini, hasil seleksi bisa jadi tidak merupakan pertimbangan utama," katanya.

Dalam pelayanan akademik, lanjut Ferdiansyah, akan sangat sulit bagi PTN untuk berlaku sama rata terhadap seluruh mahasiswanya. Ada kemungkinan mahasiswa jalur mandiri dimanjakan dengan sejumlah kemudahan, termasuk dalam persyaratan kelulusan mata kuliah. Hal yang buruk itu akan terakumulasi nantinya dalam mutu kelulusan sarjana.

Sementara itu, kendati sejumlah PTN favorit berlomba-lomba membuka jalur khusus, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tetap bertahan dengan sistem yang ada selama ini.

"ITS tidak akan ikut serta menyelenggarakan program serupa," kata Rektor ITS Dr Ir Mohammad Nuh DEA. "Dalam menyeleksi calon mahasiswa baru, kami tetap mengutamakan nilai akademis calon mahasiswa. Selain itu, ITS juga memiliki nilai-nilai tetap, salah satunya berupa tanggung jawab sosial, dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi siapa pun," ujarnya.

Rektor ITS menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah nilai-nilai yang mereka tetapkan dalam menerima mahasiswa baru.Tanpa menyalahkan PTN yang telah menerapkan kebijakan program khusus tersebut, Nuh menandaskan bahw

Bagikan:
Selasa 17 Juni 2003 21:51 WIB
KH. Sahal Peroleh Gelar Doctor Honoris Causa
KH. Sahal Peroleh Gelar Doctor Honoris Causa

Jakarta, NU.Online
KH. M.A.Sahal  Mahfud, Rois 'Aam PBNU mendapatkan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Fiqh Sosial dari Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagai pemimpin ponpes, KH Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

<>

Penganugerahan gelar tersebut  tersebut akan dilaksanakan di gedung auditorium utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, besok Jln. Ir. H. Juanda no.95 Ciputat(18/06/2003). Gelar ini diberikan karena konsen dan kecintaan beliau selama ini dalam memperkenalkan fiqh dan "membumikannya" di masyarakat. 

Di kalangan nahdliyyin beliau terkenal sebagai sosok yang bersahaja, bicaranya tenang, lugas, tidak berpretensi mengajari. Padahal KH Muhammad Achmad Sahal Mahfudz sangat disegani. Pada 26 November 1999, KH Sahal dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), mengetuai lembaga yang menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan sekitar 30-an juta orang. KH Sahal juga sebelumnya pernah selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005.

Dalam kesempatan itu  Kyai Sahal juga akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul  : "Upaya Pembangunan Madzhab Quali dan Manhaji", sebagai manhajul fikr `ala Mazhab al-Imam asy-Syafi`i yang menjadi salah satu rujukan bermadzhab dalam ahlus sunnah waljama'ah (Cih)

Selasa 17 Juni 2003 20:43 WIB
Peserta Pemilu Lebih Dari 20 Partai
Peserta Pemilu Lebih Dari 20 Partai

Jakarta, NU. Online
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan bahwa partai politik yang akan mengikuti pemilu mendatang tidak akan lebih dari 20 partai. Hal tersebut diungkapkan Nazarudin Syamsudin, ketua KPU, pada Dialog Publik  “Mengagas Perbaikkan Menyeluruh Rekonstruksi Model Kepemimpinan Nasional, Di aula Barat Kampus ITB, Jl Ganesa 10 Bandung, Selasa(17/6/2003).

Berdasarkan pada Persiapan partai politik untuk melaksanakan aturan yang berlaku yang dinilainya ketat. Menurut Nazarudin, KPU tidak akan segan-segan melakukan diskualifikasi pada partai politik yang melanggar aturan, hingga saat ini KPU belum bisa memulai melakukan verifikasi terhadap partai politik, karena KPU menunggu hasil verifikasi yang dilakukan departemen kehakiman dan HAM yang diperkirakan akan selesai akhir september mendatang .

<>

Sedangkan agenda KPU untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yakni bulan Oktober dan November untuk kemudin menentukan partai politik yang dapat mengikuti pemilu.

Sementara itu, dikatakan Nazarudin, KPU juga telah mempertimbangkan usulan dari partai politik, untuk mengumumkan partai politik peserta pemilu secara bersama-sama tidak satu persatu, agar tidak ada beban psikologis bagi partai politik yang diumumkan belakangan serta tidak memberikan keuntungan bagi partai politik yang diumumkan lebih awal seperti lebih awal untuk mempersiapakan dana serta mempersiapkan perangkat pemilu lainnya. (Kd/Zsa/Cih)

Selasa 17 Juni 2003 19:18 WIB
Syariat Islam Urusan Masyarakat
Syariat Islam Urusan Masyarakat

Jambi, NU.Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi  menyatakan, NU dalam AD/ART-nya menetapkan bahwa syariat Islam  harus diselenggarakan oleh masyarakat, dan tidak meneyetujui  diselenggarakan pada tingkat negara. "Dalam AD/ART NU telah ditekankan syariat Islam harus diselenggarakan  masyarakat, dan bukan negara," katanya pada pelantikan pengurus  wilayah NU Jambi di Jambi, Selasa.
   
Menurutnya, meskipun otonomi daerah (desentralisasi) telah berjalan sesuai dengan UU. No. 22/1999,  tapi masalah penyelengaraan syariat islam pada tingkat negara percuma. "syariat Islam diselenggarakan negara akan tidak  berarti, bila pejabat penyelenggara negara itu sendiri dimana-mana masih melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)."
   
Ia juga menyatakan, jika itu yang terjadi, mau dibawa kemana  lagi bangsa ini yang kini sudah dalam keadaan "hancur-hancuran", terutama munculnya berbagai tindak kekerasan yang terjadi dimana-mana  dalam tiga tahun terakhir.
   
Berbagai tindakan kekerasan di Indonesia beberapa tahun  terakhir, dan belakangan ini muncul peristiwa mengerikan (Bom Bali) yang menewaskan ratusan orang asing, telah merepotkan bangsa Indonesia akibat tekanan dunia internasional. Belakangan kasus itu terbongkar yang dilakukan tersangka  Amrozi dan Imam Samudera Cs, dan NU dalam hal itu sama sekali  tidak terlibat.
  
 "Itu artinya NU sampai kini masih solid, dan tidak akan  terpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum," ungkapnya.
   
NU yang telah ’mengakar’ dalam budaya bangsa Indonesia,  akan memfokuskan porogram kerja kini dan masa yang akan datang
sejalan dengan budaya Indonesia. "NU tidak akan membongkar budaya itu, tetapi tetap mempertahankan  demi keselamatan dan keutuhan umat Islam di Indonesia," kata Hasyim Muzadi.(Ant/Cih)


 

<>
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG