IMG-LOGO
Warta

Ada Benih Diskriminatif dalam PMBP


Selasa 17 Juni 2003 15:41 WIB
Bagikan:
Ada Benih Diskriminatif dalam PMBP

Jakarta, NU.Online
Perubahan  pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) dari pola birokrasi menuju paradigma profesional masih menyisakan sejumlah kontroversial dimasyarakat.  Hal ini terlihat dari pola penerimaan mahasiswa dengan 2 pola seleksi  yaitu, Penelurusan Minat Bakat dan Potensi (PMBP) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang sebelumnya satu jalur lewat UMPTN.

Dibeberapa perguruan tinggi negeri yang menggunakan pola BHMN (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor) menuai kritik karena dengan pola baru tersebut dianggap mematikan potensi mahasiswa yang tidak mampu secara finansial. dan berpotensi menebar benih-benih diskriminasi dan eksklusivisme dalam kehidupan kampus.

<>

Komentar tersebut dikemukakan sejumlah kalangan, Senin (16/6), setelah sejumlah PTN berlomba membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru dengan memasang tarif Rp 15 juta hingga Rp 150 juta. Langkah PTN menjaring dana dengan berbagai cara itu menyusul kebijakan dijadikannya kampus mereka sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang diharuskan untuk mencari dana sendiri

Menanggapi "komersialiasi" PTN tersebut, Mendiknas Malik Fadjar menegaskan, ukuran masuk perguruan tinggi tetap akademis, dan sumbangan yang ditetapkan sama sekali tidak menghilangkan ukuran akademis itu. "Saya selalu menekankan jangan sampai uang menjadi persyaratan utama untuk masuk sekolah," ujar Malik usai menghadap Wakil Presiden Hamzah Haz di kantor Wapres di Jakarta, Senin.

Malik mengatakan, sumbangan itu sifatnya sukarela. Ditanya mengapa sampai ada yang mematok Rp 150 juta, Malik menjawab, "Yang penting itu terbuka, transparan, dan akuntabilitasnya terjamin. Itu saja." Malik menambahkan, besarnya sumbangan tidak perlu diberi batasan. "Kita berikan peluang kepada masing-masing untuk tetap memperhatikan kemampuan (uang) dan persoalan (akademis). Ukurannya harus tetap akademis. Dulu juga kita sudah punya aturan seperti itu, tapi tidak jalan karena banyak mahasiswa mengaku dari golongan tidak mampu," katanya.

Ditanya soal mekanisme kontrol tentang sumbangan itu, Malik menjawab, "Kan sudah ada wali amanah dan dewan akuntabilitas akademis."

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro, pembukaan jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru PTN harus disertai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran dan jaminan mutu akademik. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas akan mengevaluasi kinerja PTN yang membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru di luar jalur reguler. Berdasarkan evaluasi tersebut pemerintah akan membuat rambu-rambu menyangkut penerimaan mahasiswa baru yang berorientasi pencarian dana.

"Intinya, setiap PTN boleh saja mencari dana melalui penerimaan mahasiswa baru. Akan tetapi, harus transparan soal penggunaan anggaran, tidak diskriminatif, dan lebih penting lagi hasil seleksinya harus sesuai standar mutu akademik," kata Satryo Soemantri  Brodjonegoro

Sementara menurut  anggota Komisi VI DPR Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar "Aturan itu ibarat menebar benih-benih diskriminasi dan eksklusivisme dalam kehidupan kampus," kata , menilai maraknya pembukaan jalur mandiri di kalangan PTN itu. Walaupun mahasiswa jalur mandiri dipersyaratkan mengikuti seleksi, dipertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa PTN bersangkutan bisa obyektif.

"Karena niat dari awal mencari dana, PTN bersangkutan bakal tergiur dengan kemampuan ekonomi calon mahasiswa. Kalau begini, hasil seleksi bisa jadi tidak merupakan pertimbangan utama," katanya.

Dalam pelayanan akademik, lanjut Ferdiansyah, akan sangat sulit bagi PTN untuk berlaku sama rata terhadap seluruh mahasiswanya. Ada kemungkinan mahasiswa jalur mandiri dimanjakan dengan sejumlah kemudahan, termasuk dalam persyaratan kelulusan mata kuliah. Hal yang buruk itu akan terakumulasi nantinya dalam mutu kelulusan sarjana.

Sementara itu, kendati sejumlah PTN favorit berlomba-lomba membuka jalur khusus, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tetap bertahan dengan sistem yang ada selama ini.

"ITS tidak akan ikut serta menyelenggarakan program serupa," kata Rektor ITS Dr Ir Mohammad Nuh DEA. "Dalam menyeleksi calon mahasiswa baru, kami tetap mengutamakan nilai akademis calon mahasiswa. Selain itu, ITS juga memiliki nilai-nilai tetap, salah satunya berupa tanggung jawab sosial, dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi siapa pun," ujarnya.

Rektor ITS menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah nilai-nilai yang mereka tetapkan dalam menerima mahasiswa baru.Tanpa menyalahkan PTN yang telah menerapkan kebijakan program khusus tersebut, Nuh menandaskan bahw

Bagikan:
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Maulid Akbar dan Doa untuk Keselamatan Bangsa
Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
IMG
IMG