IMG-LOGO
Pustaka

Potret Kaum Santri Menembus Peradaban

Senin 15 Maret 2010 18:45 WIB
Bagikan:
Potret Kaum Santri Menembus Peradaban
Judul Buku : Etos Studi Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam
Penulis : Asrori S. Karni
Penerbit : PT Mizan Pustaka, Bandung
Cetakan : I, 2010
Tebal : xiii + 426 halaman
Peresensi : Fatkhul Anas*)
 
Geliat kaum santri melakukan pengembaraan intelektual sungguh luar biasa. Kaum santri tidak lagi menjadi manusia yang puas hanya dengan sarung dan kitab kuning. Mereka memiliki cita-cita tinggi dan ingin menjelajah keilmuan modern di luar pesantren. Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang menuntut setiap manusia bergerak cepat. Sedikit saja lengah atau mengabaiakan kesempatan, maka peluang-peluang emas akan terlewatkan. Sebagaimana petuah Ronggowarsito bahwa di zaman edan, siapa yang tidak edan tidak kebagian. Tapi, seberuntung-beruntungnya orang edan, adalah mereka yang senantiasa eling (sadar) dan waspada. Jangan sampai hanya terjebak pada kenikmatan sesaat yaitu sekedar kenikmatan duniawi.<>
 
Nampaknya, kaum santri ingin menjadi orang yang eling tersebut. Ini karena mereka dibekali dengan pengetahuan ad-din (agama) sebagai penyangga kehidupan agar tidak terjebak dalam kubangan hedonisme semata. Dengan bekal tersebut, mereka telah siap menceburkan diri ke dalam hiruk-pikuk kehidupan di era modern agar tidak tertinggal zaman. Disinilah para santri diuji untuk membuktikan kemampuannya bersaing dengan kawan-kawan lain yang notabene non-santri. Pertarungan di kancah keilmuan pun berlangsung hangat dan menantang. Inilah wajah baru pendidikan Islam di era kontemporer.
 
Lebih lanjut, Asrori S. Karni dalam buku Etos Studi Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam, memotret fenomena santri yang sukses meraih kursi di Universitas ternama. Buku yang akan kita kupas ini, juga mengangat keberhasilan pendidikan Islam, baik Pesantren, Madrasah, maupun Universitas di segenap penjuru tanah air. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah. Sebelumnya, pendidikan Islam hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Bertahun-tahun, pendidikan Islam terutama pesantren, sama sekali tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari pendidikan nasional.
 
Bertahun-tahun pesantren dan pendidikan Islam lain selalu terpinggirkan. Padahal, telah ratusan tahun pesantren memberi kontribusi positif bagi generasi bangsa. Pesantren adalah pendidikan yang selalu terbuka untuk semua kalangan. Siapa pun asal memiliki kemuan, boleh masuk pesantren tanpa dipandang seberapa besar kemampuan ekonominya. Para Kyai telah mendidik putra-putri bangsa dengan tulus ikhlas tanpa mengharap bayaran. Sungguh sangat ironis jika kenyataan ini diabaikan oleh pemerintah. Apalagi generasi pesantren telah terbukti mampu memimpin Negara seperti Gus Dur, Hamzah Haz, dan lainnya.
 
Beruntunglah pemerintah saat ini mulai terbuka dengan pesantren dan bisa mengurangi diskriminasinya. Sejak dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pesantren dan Madrasah diakui menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan adanya regulasi yang setara, program-program, serta asupan dana dari APBN. Berbagai beasiswa banyak diberikan Depag kepada sejumlah pesantren yang memiliki sekolah formal agar para lulusannya bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
 
Kisah sukses para santri di Perguruan Tinggi ternama saat ini bukan lagi omong kosong. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, ada santri lulusan Pondok Pesantren Khusnul Khatimah, Jalaksana, Kuningan Jawa Barat, bisa masuk ke ITB Bandung. Ia adalah Muhammad Reza Akbar, putra dari pedagang plastik di Pasar Tradisional Cidadas, Bandung. Jika melihat ekonomi keluarga, Reza tidak mungkin berharap kuliah. Beruntung ia bisa mengikuti tes seleksi beasiswa Depag dan bisa masuk ke ITB Bandung. Selain Reza, ada juga Ahmad Adhim, santri asal Pesantren Matholiul Anwar, Lamongan. Ia bersama kawan-kawan santri lainnya berhasil masuk ITS Surabaya dari beasiswa Depag (hal 166).     
 
Terkait prestasi para santri di Perguruan Tinggi, rupanya mereka tidak kalah saing dengan mahasiswa yang berasal dari SMU. Bahkan diantara mereka ada yang mampu meraih skor penuh : 4. Hal ini sebagaimana diraih oleh Yahman Faojio, santri lulusan MA di Pesantren Raudlotul Ulum, Pati, Jawa Tengah. Ia berhasil masuk IPB dan menggondol IP 4. Tentu saja ini menjadi kejutan bukan hanya bagi pesantren Raudlotul Ulum, tapi juga bagi IPB sendiri. Ini juga membuktikan bahwa generasi santri mampu bersaing dengan generasi lain yang notabene dari pendidikan umum. Meskipun diantara mereka juga ada yang kesulitan untuk beradaptasi sehingga mendapat IP kurang memuaskan. Tetapi semua itu adalah proses sehingga membutuhkan keuletan dan ketekunan.
 
Selain kisah sukses para santri, banyak juga pesantren yang mampu mengembangkan pendidikannya sehingga mendapat status Mu'adalah (persamaan). Misalnya, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Mbah Hamid Pasuruan, Pesantren Pabelan Magelang, dan Pesantren Darussalam Garut. Adanya status Mu'adalah ini, sangat memudahkan para lulusan pesantren melanjutkan ke pendidikan formal atau mendaftar jadi PNS. Kendala ijazah sebagaimana lazim terjadi dahulu, kini bukan lagi menjadi faktor penghambat. Ini karena ijazah Mu'adalah sudah setingkat pendidikan formal lainnya. Tentu saja, proses menuju Mu'adalah tidak serta merta (taken for granted) terjadi, tetapi melalui proses seleksi yang ketat. Pemerintah harus menilai beberapa hal, seperti komponen penyelenggara pendidikan, status pesantren, serta penyelenggara pesantren (hal 199).
 
Dengan suksesnya pesantren meningatkan kualitas pendidikannya berkat perhatian pemerintah, ke depan negri ini akan dipenuhi generasi yang cakap dalam intelektual dan luhur dalam moral. Mereka adalah generasi yang siap memajukan bangsanya dengan segenap jiwa raga. Bukan generasi bermental uang maupun kekayaan yang justru akan merusak bangsa ini. Kasus-kasus akut seperti korupsi yang justru banyak dilakukan oleh 'orang-orang pintar', pada akhirnya akan sirna karena ke depan orang-orang pintar tersebut lahir dari rahim pesantren yang berdedikasi tinggi dalam menjaga moralnya.
 
*) Peresensi adalah Ketua Tanfidziyah PPM Hasyim Asy’ari Yogyakarta
Bagikan:
Senin 8 Maret 2010 18:28 WIB
Peluang dan Tantangan NU
Peluang dan Tantangan NU
Judul Buku : NU Untuk Siapa? Pikiran-Pikiran Reflektif Untuk Muktamar NU Ke-32
Penulis : Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si
Editor : Ach. Syaiful A’la
Penerbit : Pesantren Luhur Al-Husna, Surabaya
Cetakan : I, Pebruari 2010
Tebal : xv+65  Halaman
Peresensi : Rangga Sa’adillah S.A.P.*

Berbicara masalah NU tidak lepas dari proses panjang berdirinya, maksud dan tujuan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (jam'iyah diniyah ijtima'iyah) terbesar di belahan bumi khususnya di Indonesia, yang motori oleh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah, dengan semangat awal yakni mendirikan Kebangkitan Bangsa (Nahdlatu Wathan), kemudian Kebangkitan Pengusaha (Nahdlatut Tujjar), dan artikulasi pemikiran (Tashwirul Afkar). Ketiga hal tersebut merupakan tiga pilar berdirinya Nahdlatul Ulama.<>

Dalam sejarah perkembangannya, NU tidak bisa diremehkan hanya sebagai organisasi keagamaan yang berbasis kemasyarakatan. Kontribusi-kontribusi NU yang didarmakan untuk bangsa ini cukup besar. Pada masa awal kemerdekaan NU mampu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara. Melalui resolusi jihad dari KH Hasyim Asya’ari, tentara sekutu yang hendak mengusik keutuhan NKRI berhasil diusir oleh pejuang-penjuang dari kota Pahlawan (Surabaya).

Era Orde Lama, NU mempertegas wujudnya dalam ranah kepemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang bersifat konstruktif. Seperti penggagasan berdirinya Masjid Istiqlal oleh KH A. Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama saat itu, dan disetujui oleh Soekarno. Penggagasan pendirian IAIN oleh KH Wahib Wahab. Realisasi penerjemahan Al-Qur’an kedalam bahasa Indonesia pada masa Depag dipimpin oleh menteri dari NU, Prof KH Syaifuddin Zuhri. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an diprakarsai oleh Menag dari NU, KH. M. Dahlan. Tegas kiprah NU pada saat itu tidak bisa dianggap remeh.

Ketika rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, NU lebih berkiprah pada pengembangan masyarakat tingkat bawah (grass root) untuk menciptakan civil society. Juga pada rezim inilah terlahir konsensus untuk kembali pada khittah 1926 melalui muktamar NU ke-27 di Sukorejo Situbondo, tahun 1984. Inti dari Khittah adalah keinginan untuk kembali pada semangat perjuangan awal, menjadi ormas sosial keagamaan. Keputusan penting lainnya adalah NU secara formal menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU.

Sampai pada meletupnya reformasi yang pada era itu merupakan kemengan bagi warga nahdliyin. Gus Dur berhasil terpilih sebagai presiden RI ke-4 melalui kendaraan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mana kendaraan tersebut aspirasi warga nahdliyyin. Melalui Gus Dur sebagai Presiden tentu saja banyak sekali kontribusi yang disumbangkan terhadap bangsa ini. Kita lihat sendiri, testimony dari mayoritas khalayak memberikan laqab kepada beliau sebagai guru bangsa.

Namun, disisi lain, lahirnya PKB banyak yang mempertanyakan eksistensi Khittah 1926. Melalui buku NU untuk Siapa? Pikiran-Pikiran Reflektif untuk Muktamar NU ke-32, KH. Ali Maschan Moesa, menjawab bahwa jika NU membidani lahirnya sebuah partai politik, itu sebagai perantara untuk mewadahi warga yang ada kepedulian terhadap politik praktis dan bukan berarti NU melanggar tatanan khittah. NU melanggar khittah jika secara institusional terikat oleh organisasi politik tertentu (hlm. 1). 

Jika NU pada masa Orde Lama berkontribusi aktif terhadap eksistensi NKRI, kemudian pada rezim Orde Baru mentransformasikan wujudnya untuk menciptakan civil society dan melahirkan konsensus untuk berkhittah, maka bagaimanakah wujud NU pada Muktamar ke-32 yang akan berlangsung dekat ini?

Melalui buku ini, pembaca bisa melihat lebih jauh tentang apa yang harus dilakukan NU kedepan. Misalnya kita bisa membaca tantangan-tantangan NU (mulai tantangan agama, tantangan ekonomi, tantangan hukum, tantangan politik, tantangan ilmu pengetahuan, tantangan degradasi alam). Problem yang sedang dihadapi NU (Problem sumberdaya manusia, sumberdaya dana dan problem organisasi), Kekuatan-kekuatan NU (mempunyai kekuatan kiai dan pesantren, dana besar, banyaknya anggota), serta bagaimana men-design langkah-langkah yang harus ditempuh oleh NU kedepan.

Lain dari tersebut di atas, ada empat tantangan yang tidak kalah menariknya yang sedang dihadapi oleh organisasi Bintang Sembilan saat ini. Pertama, tantangan yang datang dari jurus kanan, yaitu merebahnya faham fundamentalisme dan radikalisme yang tidak bisa difahami secara utuh oleh warga NU. Kedua, tantangan dari sebelah kiri yang merupakan pemahaman keagamaan secara liberal yang hingga kini justru banyak diminati oleh kalangan muda NU itu sendiri. Ketiga, adalah tantangan yang datang dari atas, dalam hal ini kuatnya represi penguasa dalam politik praktis, dan yang terakhir – keempat – adalah tantangan dari bawah ditandai dengan semakin rendahnya loyalitas warga NU terhadap kiainya yang terkadang juga kalau kita lihat diinternal pun terjadi pertarungan para elit-elitnya. Ketika para elit mulai berkomplik dan kemudian akan diikuti oleh pengikutnya, maka tidak mustahil akan terjadi split personality yang tidak lama kemudian akan mengancam terhadap eksistensi jam’iyyah  dan atau bahkan jama’ah yang ada.

Maksud hadirnya buku ini diruang pembaca, ke depan (pasca muktamar) NU diharapkan mampu memberikan problem solving terhadap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bangsa seperti persoalan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Yang kalau tilik sejarahnya perkembangan bangsa Indonesia, NU tidak pernah absen untuk selalu aktif berperan bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi bangsa.

Setidaknya NU dalam keadaan apapun dan bagaimanapun harus diposisikan sebagai jam’iyah diniyah yang memiliki kepedulian bagi semua pihak. Dengan ungkapan lain NU (Nahdlatul Ulama) untuk NU (Nahdlatul Ummah). Kebangkitan ulama pada dasarnya untuk membangkitkan dan mengentaskan ummatnya dari segala kesusahan dan kemelaratan. Selamat membaca! Sukses Muktamar NU ke-32 kali ini.

*Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Sunan Ampel, Pengurus Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya.
Senin 1 Maret 2010 10:54 WIB
Akar Pemikiran Politik Gus Dur
Akar Pemikiran Politik Gus Dur
Judul Buku : Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur
Penulis : Dr. Ali Masykur Musa
Penerbit : Erlangga, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2010
Tebal : vii + 162 halaman
Peresensi : Mashudi Umar*


Pencetus humor “Gitu aja ko’ repot” tiada habisnya untuk dibicarakan, didiskusikan dari berbagai perspektif oleh anak bangsa termasuk ketika Gus Dur menjadi presiden yang dipilih langsung oleh MPR, awal mula “kran” demokrasi dibuka tahun 1998 ini. Gus Dur di panggung kekuasaan adalah sejarah besar bagi warga nahdliyin, sejarah yang ingin diakui oleh generasi penerusnya. Sejarah Gus Dur di panggung kekuasaan berakhir setelah Megawati Suekarno Putri dilantik menjadi Presiden RI ke-5 dalam SI MPR. Barangkali itulah politik, harus rela menghadapi resiko dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya. Dan Gus Dur sudah mendapat resiko paling buruk dilengserkan dari kursi kepresidenan.<>

Semenjak menjadi Presiden RI, Gus Dur sesungguhnya memiliki sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Gus Dur selama berkuasa (1998-2001) telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak, selama kurang dua tahun menjadi presiden banyak sekali sumbangan Gus Dur bagi bangsa ini. Bahkan proyek desakralisasi istana, supremasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi menjadi wacana politik yang menakjubkan saat itu. Yang masih dalam catatan kita khususnya anggota DPR saat itu, Gus Dur ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna mengatakan bahwa anggota DPR sama dengan “Taman Kanak-Kanak”.

Karena bagi Gus Dur, negara tidak mesti mengatur seluruh aktivitas warga negaranya, sehingga dalam pemerintahannya, kebebasan masyarakat benar-benar berlangsung. Manuver dan aksi politik pun dilakukan secara terbuka. Hal ini terlihat dengan jelas dan konflik yang berlangsung antara presiden dengan DPR, hingga ia harus dilengserkan dalam SI tersebut.  Dengan kata lain, liberalisasi politik benar-benar terjadi.

Semuanya ini diberikan kebebasan oleh Gus Dur, karena gagasan progresifnya yang tidak saja disemangati oleh prinsip demokrasi, tetapi juga disemangati oleh pandangan Islam sebagai agama yang inklusif dan dinamis. Islam sebagai agama inklusif tidak bersifat kaku terhadap teks wahyu. Islam telah menyediakan ruang-ruang yang bebas tafsir dan takwil. Itu sebabnya, Gus Dur sangat mendorong perkembangan Islam yang toleran, anti kekerasan yang ditunjukkan dengan kebijakannya yang melindungi kaum minoritas dan tertindas. Bahkan dimana ada kaum minoritas dan tertindas, pasti disitu ada Gus Dur.

Secara kritis, kita juga bisa mengatakan, Gus Dur saat jadi presiden telah melakukan kekeliruan-kekeliruan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita harus mengakui bahwa ketika Gus Dur berada diluar kekuasaan memiliki gagasan besar kedepan tentang demokrasi dan civil society. Namun setelah berada di istana, Gus Dur seakan lupa dengan gagasan besarnya. Hal ini terlihat dari kebijakan yang sangat kontroversial, ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit.

Tak pelak, orientasi dari sikap, kebijakan, dan pemikiran Gus Dur yang sering berseberangan dengan pola pikir yang berkembang di masyarakat dan para elit politik serta bahkan sikapnya yang nyeleneh, membuat ia harus selalu pasang badan. Akan tetapi di balik sikap kontroversi dan kenyelenehannya, Gus Dur sebagai sosok fenomenal dan dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, tidaklah mengherankan jika kemudian sosoknya menjadi komoditas penelitian dan topik diskusi, baik bagi rakyat yang dibuat bingung oleh tindakannya maupun para elit politik yang geram karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak sesuai dengan sendi ekonomi, politik, budaya dan bahkan konsep agama.

Begitu juga dengan isu-isu keislaman, tak jarang beberapa langkah Gus Dur ini sering disalah tafsirkan, bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri. Gus Dur disebut agen zionis Israel, dicap mendukung kristenisasi, diisukan dibaptis, hingga Gus Dur dianggap sebagai orang sesat. Para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) sendiri pun pernah menyidang Gus Dur di awal tahun 1990-an, karena tersiar kabar Gus Dur ingin mengganti sapaan ”Assalamualaikum” dengan ”selamat pagi”. Menanggapi cercaan dan makian ini, Gus Dur pantang mundur.

Bagi dia membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan misi utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Upaya mewujudkan Islam ramah, toleran, dan pelindung kaum lemah memang tidak semudah membalikkan tangan. Karena dalam pandangan beliau konsep itu menuntut nilai-nilai Islam bersifat universalitas. Ini berarti nilai-nilai Islam harus mampu beradaptasi, selaras dengan seluruh umat manusia yang beragam, baik karena faktor geografis maupun tingkat kebudayaannya. Di sini diperlukan elaborasi lebih jauh nilai-nilai Islam yang terpancar dari Alquran dan hadist dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada konteks inilah, kita mampu melihat arti penting seorang Gus Dur. Berasal dari kelompok yang dinilai tradisional, cucu pendiri NU ini mampu mengelaborasi nilai-nilai Islam untuk selaras dengan perkembangan zaman, sehingga diterima oleh banyak golongan sebagai kebenaran substantif. Bagi kalangan Islam, khususnya kalangan Nahdliyin, Gus Dur mampu mendobrak kejumudan cara berpikir dalam menggali hukum-hukum Islam.

Buku “Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur” karya Ali Masykur Moesa, seorang anak ideologis Gus Dur yang mampu menerjemahkan dan melanjutkan dalam sisi intelektual yang progresif juga dinamis. Dalam pengantarnya, Ali Masykur mencatat, bahwa Gus Dur sesungguhnya bukanlah sosok yang kontroversial, ia justru seorang muslim sejati yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara membumi. Logika awamlah yang justru seringkali tertinggal dibelakang, sehingga terkesan bahwa Gus Dur adalah sosok yang nyeleneh dan melawan arus, padahal keterbatasan kitalah yang tidak mampu memahami pemikiran dan sikap politiknya.

Buku ini, selain ingin memaparkan akar pemikiran  politik Gus Dur, juga ingin membuktikan bahwa pemikiran dan tindakan Gus Dur selama hidupnya bukanlah suatu yang kontroversial. Pemikiran dan tindakannya justru implementasi dari nilai-nilai Islam secara membumi dari seorang Muslim sejati.

Singkat kata, Gus Dur layaknya sebuah teks yang memiliki multi tafsir, sebuah buku besar yang dibaca oleh setiap orang dan membahasnya tidak mudah, baik sebagai budayawan, intelektual, politisi, ulama, ahli strategi dan seorang humoris bahkan seorang pengamat sepak bola. Gus Dur walaupun pergi selamanya, impian dan gagasannya yang besar tetap bersama kita.

*Peresensi adalah Mantan Redpel Majalah ALFIKR IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Senin 15 Februari 2010 9:49 WIB
Metode Induksi dalam Qawaid Fiqhiyah
Metode Induksi dalam Qawaid Fiqhiyah
Judul Buku : Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan
Penulis : Dr. H. Abdul Mun’im Saleh, M.Ag.
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Desember, 2009
Tebal : x + 343 halaman
Peresensi : Anwar Nuris*


Secara praktis, fikih biasanya dibahasaindonesiakan dengan hukum Islam yang dalam bahasa Inggris disebut Islamic law atau Islamic jurisprudence. Fikih diartikan oleh Imam Abu Hanifah dengan pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Cakupan dalam pengertian ini berwilayah amat luas, tetapi filosofinya amat sederhana. Yaitu seseorang yang dalam teksnya dinyatakan al-nafs yang kemudian dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan (ma’rifat/knowledge) tentang hak dan kewajibannya.<>

Hak dan kewajiban merupakan fenomena manusia dalam berinteraksi, sebab sesungguhnya interaksi (sosial) manusia dalam masyarakat itu adalah menunaikan kewajiban dan menerima hak. Hak dan kewajiban bagi manusia itu berdimensi sakral (berhubungan dengan Tuhan) dan berdimensi profan (berkenaan dengan sesama dan lingkungannya). Fenomena ini sebenarnya memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon menurut Aristoteles; madaniyyun bit-thab’i menurut Ibnu Khaldun). Dengan demikian, Fikih dalam kawasan yang abstrak adalah pengetahuan manusia tentang posisinya (hak dan kewajiban) sebagai makhluk sosial. Demikianlah sekilas tentang fikih yang berkenaan dengan perbuatan manusia (mukallaf).

Disisi lain, Noel J. Coulson di tengah kritiknya tentang miskinnya aspek historis dalam literatur kajian hukum Islam, menegaskan bahwa sejarah hukum Islam memang sebenarnya ada, dan syari’ah pun menjadi sistem hukum yang berevolusi. Hukum Islam (klasik) merupakan puncak proses kesejarahan dari usaha untuk menerapkan kehendak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Dengan kata lain, ia merupakan usaha untuk menjabarkan kemauan dan ajaran Tuhan dalam istilah-istilah hukum.

Kemauan Tuhanlah yang kita cari, hal itu merupakan cerminan dari sebuah masyarakat yang meyakini hakikat hukum Tuhan adalah hukum Tuhan. Dalam kajian sosiologi hukum, diyakini terdapat korelasi positif antara hakikat hukum bagi masyarakat dengan hakikat sistem sosialnya. Jika orang memahami hukum sebagai fenomena sosial, maka ia akan mengerti lebih banyak tentang masyarakat yang memilikinya.

Ketika para pemikir Islam beramai-ramai menyerukan ditemukannya nilai Islam yang fundamental (maqashidus syari’ah) untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru yang dipicu oleh perubahan sosial yang demikian pesat, mereka belum berhasil mendapatkan solusi bagaimana nilai-nilai itu ditemukan beserta aplikasinya untuk menciptakan sosok fiqh yang dianggap situasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistimologis menurut Islam.

Masdar Farid Mas’udi mengemukakan bahwa nilai-nilai (ajaran Islam) itu sah dengan sendirinya, bersifat prinsipil dan fundamental serta kebenaran dan keabsahannya tidak memerlukan verifikasi dari luar dirinya, sehingga harus dijunjung tinggi sedemikian rupa dan teks sucipun harus tunduk kepadanya.

Sedangkan Munawir Sjadzali dengan isu reaktualisasi menyerukan ditemukannya apa yang disebut dengan ruh Islam yang paling mendasar. Segala hasil pemahaman dan penafsiran terhadap Islam yang tidak sesuai dengan ruh Islam harus dibongkar. Begitu pula dengan isu yang dihembuskan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan isu pribumisasi Islam dan Nurcholis Madjid dengan argumennya tentang kontekstualisasi ajaran Islam.

Selama masa percaturan pemikiran hukum Islam tersebut, tidak satupun tokoh yang memperhatikan salah satu khazanah keilmuan yang penting bagi umat Islam, yaitu al-qawaidul fiqhiyah. Mereka juga tidak menyodorkan sumbangan kajian aspek metodologis dan hanya berkutat pada perbincangan filosofis.

Al-qawaidul fiqhiyah merupakan kekayaan keilmuan Islam yang bisa disebut sebagai model penemuan maqashidus syari’ah atau nilai-nilai fundamental, karena ilmu ini merupakan aspek prosedural dari pengelolaan maslahah yang telah disepakati sebagai tujuan hukum Islam. Rumusan-rumusan kaidahnya yang bersifat universal-abstrak meniscayakan penggunaan metode induktif, berangkat dari partikular-partikular hasil pemikiran fikih menuju kesimpulan general-universal yang berbasis pada kesamaan atau padanan.

Kaidah-kaidah dari ilmu ini dilukiskan oleh pemikir kontemporer sebagai lukisan yang baik tentang prinsip-prinsip fiqh dan pedoman bagi penyusunan hukum positif (furu’). Para fuqaha’ perintis dan penyusun ilmu ini dengan demikian telah menyediakan fasilitas untuk memandu langkah-langkah penalaran hukum dalam berbagai tingkatannya berikut contoh-contohnya.

Meskipun demikian, diskursus di atas hanya sebatas persepsi orang tentang ijtihad yang selama ini tidak memperhitungkan peranan al-qawaidul fiqhiyah. Berfikir mengembangkan hukum Islam tanpa menyertakan fasilitas yang diberikan ilmu hukum Islam adalah menyalahi logika kemajuan ilmu pengetahuan yang selalu merupakan akumulasi pengetahuan dari masa lalu untuk dijadikan pijakan kemajuan masa kini dan mendatang.

Buku Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini bermaksud menjelaskan makna dari segala aktifitas pemikiran hukum di luar apa yang secara konvensional disebut ijtihad yang biasanya dipersepsi sebagai aktifitas nalar deduktif atas sumber tekstual (nash) dan secara tipikal bisa dipahami sebagai bidang peranan ilmu ushul fiqh saja.

Buku setebal 343 halaman ini disamping mengkaji keterlibatan metode induktif dalam pengembangan fiqh juga bisa disimak bagaimana pembacaan kritis penulis terhadap kitab yang dikaji yaitu Al-asbah wan nazhair susunan as-Suyuthi sebagai kitab yang paling popular di dunia Islam. (Hal. 168)

Meskipun berasal dari proses penelitian akademis (desertasi), dengan bahasa lugas yang mudah dipahami oleh kaum awam sekalipun, buku ini menjelaskan secara detail mekanisme-aplikatif metode induksi dalam penyusunan kaidah fiqh serta implementasinya dalam proses pengembangan hukum Islam sehingga hasilnya tetap diyakini sesuai dengan bingkai hukum Tuhan.

* Anwar Nuris, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan kontributor Pondok Budaya IKON Surabaya.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG