IMG-LOGO
Warta

Bimas Islam: Negara Perlu Campur Tangan dalam Pengelolaan Zakat

Rabu 23 Juni 2010 17:27 WIB
Bagikan:
Bimas Islam: Negara Perlu Campur Tangan dalam Pengelolaan Zakat
Jakarta, NU Online
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Nasaruddin Umar menyatakan, negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat akan bisa terwujud.

Menurutnya, pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat at Taubah ayat 103. "Salah satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat perundangan-undangan," paparnya.<>

Dirjen mengemukakan hal itu saat membuka muzakarah zakat di Jakarta, Selasa (22/6) malam. Nasaruddin menjelaskan, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah)

"Perlu ada otoritas seperti masa khalifah Abubakar, kalau tidak punya otoritas, masyarakat semaunya saja sekalipun kewajiban," ujarnya.

Ia menambahkan, potensi zakat di Indonesia sangat besar. "Seandainya zakat bisa berjalan lancar, saya yakin kemiskinan di Indonesia bisa teratasi," imbuhnya.

Dalam kaitan ini lanjutnya, pemerintah sangat mendukung pengembangan zakat melalui berbagai regulasi. Pemerintah mengajak para pengelola lembaga zakat yang tersebar di Indonesia untuk saling sinergi dan bersatu dalam pengelolaan zakat.

Menurut Nasaruddin, jika seluruh masyarakat yang ber KTP Islam membayar zakat bisa terkumpul dana Rp 30 trilyun. Namun pada tahun 2009 lalu, dana zakat yang diberbagai lembaga zakat baru terkumpul Rp 800 milyar.

"Banyak sekali yang tidak keluarkan zakat karena tidak tahu cara menghitung zakat," katanya. Demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Agama. (nam)
Bagikan:
Rabu 23 Juni 2010 19:34 WIB
Kemenag Umumkan Kepastian Tambahan Kuota Haji
Kemenag Umumkan Kepastian Tambahan Kuota Haji
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan kepastian tambahan kuota haji Indonesia 1431 H di Kamtor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Jakarta. Berdasarkan MoU Menteri Agama RI dan Menteri Haji Arab Saudi tanggal 7 April 2010, Indonesia kini berhak memberangkatkan sebanyak 211 ribu jamaah haji.

"Jumlah ini sudah pasti. Tidak adalagi kemungkinan berkurang. Justru sampai saat ini kita masih mengupayakan penambahan," tutur  Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Rabu (23/6).<>

Dengan jumlah 211 000 jamaah ini, berarti pemerintah telah berhasil meningkatkan 4 ribu jamaah haji dibandingkan tahun lalu. Dari seluruh kuota tersebut, akan dialokasikan untuk jamaah haji reguler sebanyak 194 ribu dan 17 ribu untuk jamaah haji khusus.

Sementara itu, untuk menampung para jamaah tersebut, pihak Kemenag telah menyewa 368 gedung pemondokan di Makkah dengan jarak terjauh adalah 4 km dr Masjidil Haram. Di mana pada ring I (jarak di bawah 2 km) dapat menampung 63 persen dari seluruh jamaah. Sedangkan sisanya di akan ditempatkan di ring II (jarak antara 2-4 km) dengan "space" perjamaah 4 meter persegi.

"tahun lalu, Pemerintah hanya menempatkan 27 persen jamaah di ring I dan 63 persen di ring II dengan jarak terjauh tujuh kilometer dengan spasi perjamaah 3.5 meter persegi," terang bahrul. (min)
Rabu 23 Juni 2010 18:57 WIB
Menkop UKM Ajak Ansor dan Fatayat Jadi Pionir Pengusaha Pemula
Menkop UKM Ajak Ansor dan Fatayat Jadi Pionir Pengusaha Pemula
Wonosobo, NU Online
Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengajak gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU agar tidak terobsesi mencari pekerjaan, namun justru merintis lapangan pekerjaan baru. Menteri berharap Ansor dan Fatayat menjadi pionir pengusaha pemula di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM mengharap semua elemen NU turut membangun ekonomi melaui usaha kecil sebagai kontribusi kongrit kepada bangsa dan negara. Kementrian Koperasi dan UKM membuka ruang kerjasama dengan Ansor dan Fatayat terkait hal ini.<>

Hal itu disampaikannya dalam seminar Nasonal yang digelar Pimpinan Wilayah GP Ansor dan Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, di Gedung Sasana Adipura Wonosobo Jawa Tengah, Selasa (22/6).

Seminar yang dijadwalkan 1 hari tersebut menghadirkan 4 narasumber diantaranya, Dr Syarif Hasan (Menteri Koperasi dan UKM), Marwan Jakfar (Komisi V DPR RI), Ida Fauziyah (Komisi II DPR RI) dan Mr Rainer Haufer (Country Representatif, Fredrich Nauman Stiffung /FNS).

Mr Rainer Heufer memaparkan, dalam hal Usaha Kecil menengah (UKM) Pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman telah bekerjasama sejak lama dengan mengundang Menteri koperasi dan UKM dan DPR RI ke Jerman untuk melakukan studi banding.

“Dari sinilah saya merasa perlu untuk mengembangkan UKM di Indonesia melalui terapan-terapan. UKM merupakan upaya bersama dengan intansi dan lembaga lain. Organisasi besar seperti Ansor dan Fatayat berperan penting dalam penngelolaan UKM,” jelas Rainer yang merupakan warga negara Jerman.

Di Indonesia, menurutnya, jika ingin mengembangkan UKM maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan perijinan di permudah, pajak-pajak diperkecil untuk UKM karena peranan pemerintah sangat penting dalam perkembangan UKM. Maka sekarang sudah waktunya pemerintah berpihak.

Anggota Komisi V DPR RI Marwan Jakfar memaparkan, jumlah alokasi Anggaran  untuk kementrian Koperasi dan UKM hanya 300 milyar, dan itu paling sedikit diantara dana kementrian yang lain. Memang untuk mengembangkan UKM perlu adanya penataan insfrastruktur sehingga ketika ada modal yang cukup dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan .

Marwan dalam kesempatan itu mengidamkan munculnya pemikiran-pemikiran yang cukup matang di NU seperti yang pernah dicita-citakan Nahdlatu Tujjar (organisasi para saudagar) yang merupakan salah satu ruh terbentuknya NU.

Anggota Komisi II DPR RI Ida Fauziyah mengatakan, sudah saatnya pemerintah memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang berkarya untuk membantu program pemerintah. "Sudah saatnya da’wah kita adalah da’wah bil hal bukan da’wah bil lisan lagi,” jelasnya.  

Kegiatan yang menghadirkan Pimpinan Cabang GP Ansor dan Fatayat se Jawa Tengah, organisasi kepemudaan dan wirausahawan ini dibuka oleh bupati Wonosobo Abdul Kholik Arif .

Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah Dra Ida Masruroh Hakim kepada NU Online menuturkan, kegiatan ini dimaksud untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang usaha. Selanjutnya diharapkan para peserta menjadi poinier pengusaha pemula di Indonesia.

Dikatakannya, jiwa entrepreneurship kalangan NU masih rendah. Untuk itu perlu adanya wawasan pengembangan usaha seperti dulu yang pernah dicita-citakan Nahdlatu Tujjar yang belum bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. (miz)
Rabu 23 Juni 2010 16:10 WIB
Konbes Usulkan Masa Jabatan Ketua Ansor NU Cukup Sekali
Konbes Usulkan Masa Jabatan Ketua Ansor NU Cukup Sekali
Jakarta, NU Online
Konferensi Besar (Konbes) Ansor NU yang berlangsung pada 18-20 Juni lalu menghasilkan beberapa keputusan penting yang nantinya akan dibawa ke arena kongres, salah satunya adalah usulan masa jabatan ketua Ansor NU di seluruh tingkatan cukup satu periode.

“Ansor merupakan badan otonom berbasis usia dan sebagai wadah pengkaderan, karena itu regenerasi tak boleh terhambat dan terkendala,” kata Sekjen Ansor Malik Haramain kepada NU Online, Rabu (23/6).<>

Jika usulan yang akan dibawa ke kongres ini disetujui, maka rotasi kepemimpinan di Ansor akan berjalan dengan cepat. Dalam usianya yang sudah mencapai 76 tahun ini, PP GP Ansor baru memiliki ketua umum sebanyak tujuh orang.

Keputusan konbes lainnya yang penting adalah usulan keinginan agar penentuan ketua cabang Ansor NU dipilih oleh Pengurus Anak Cabang (PAC), setingkat kecamatan dan Pengurus Ranting (seringkat desa).

Dalam konbes tersebut juga diputuskan Kongres ke-14 akan diselenggarakan pada tanggal 2-6 Oktober 2010 bertempat di Surabaya Jawa Timur.

“Kongres dilakukan pada bulan Oktober dengan mempertimbangkan kesiapan panitia sehingga hasilnya diharapkan bisa maksimal,” terangnya. (mkf)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG